Oleh Yulia Ummu Haritsah

(Ibu Rumah Tangga dan Member AMK)


Liburan segera kan tiba, masyarakat begitu antusias menyambutnya, karena dengan rutinitasnya sehari-hari, yang sempat memenatkan kepala, akhirnya bisa liburan panjang juga, baik para pekerja, karyawan, instansi pemerintah pun ikut riang menyambut liburan.  Namun, apalah daya karena kondisi tengah mewabahnya Covid-19, liburan kali ini berbeda seperti biasanya, kali ini sama seperti tahun kemarin, karena pandemi Covid-19 sudah hampir dua tahun melanda negri bahkan di seluruh belahan bumi. Masih belum normal lagi keadaannya. 

Di liburan Hari Raya Idul Fitri ini, masyarakat kembali dilarang untuk mudik, seperti tahun kemarin, yang merupakan sebuah tradisi lebaran bagi masyarakat ketika menyambut dan merayakan idul fitri. 

Di tengah pelarangan mudik, yang diprediksi akan meningkatkan kasus covid, karena akan ada terjadinya kerumunan di titik-titik tertentu, yang akan membuat risiko bagi semua manusia. Di tengah situasi seperti ini, di tengah kegundahan masyarakat dengan adanya larangan mudik,  namun  ternyata ada kebijakan lain dari pemerintah yaitu untuk membuka tempat wisata, dan tempat hiburan. 

Situasi ini membuat masyarakat dibuat bingung, mudik dilarang, tapi tempat wisata dipromosikan, sungguh kebijakan yang tak adil, tebang pilih, Bagaimana mungkin, dua macam kerumunan, tetapi yang satu dilarang yang satu lagi diperbolehkan. 

Kepala dinas bidang pariwisata di Kabupaten Bandung (disparbud) Yosep Nugraha, seperti yang dilansir Dara.co.id mengatakan bahwa, meskipun ada larangan mudik, namun bukan berarti piknik dilarang. Begitu tuturnya. 

Dengan berbagai pertimbangan, maka untuk masyarakat Kabupaten Bandung yang ingin mengisi liburan hari raya, maka dinas pariwisata membuka tempat wisata untuk sarana rekreasi masyarakat Kabupaten Bandung. 

Kalau kita cermati, apa bedanya kerumunan mudik dengan kerumunan piknik? Padahal dua-duanya sama-sama menimbulkan kerumunan, apa kalau di tempat piknik virus covidnya tidak ada? Sungguh kebijakan ini membuat masyarakat kebingungan, kebijakan yang kontradiktif. Yang membuat masyarakat heran, untuk silaturahmi kepada keluarga dilarang, tetapi untuk berwisata ria malah dianjurkan. 

Di sini nampak sekali kebijakan yang tebang pilih, menurutnya, dengan dibukanya sektor wisata, maka akan menghasilan pendapatan bagi pengurus dan otomatis bagi pemilik tempat wisata, yang merupakan pengusaha yang berkantong tebal. Yang merupakan pemuja kapitalis, tak melihat apa efek yang akan terjadi jika kebijakan ini terus digulirkan.

Dengan alasan agar perekonomian tidak terpuruk, maka hanya faktor ekonomi saja yang dikedepankan dan diperjuangkan, tanpa melihat kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, karena situasi pandemi belum berlalu. 

Berbeda dengan kebijakan Islam yang mengedepankan kemanusiaan, mengedepankan nyawa manusia lebih berharga dibanding bumi dan seluruh isinya, tentunya akan mempertimbangkan segala sesuatunya dengan aturan yang digariskan oleh syariat, kalaulah tidak boleh ada kerumunan, maka segala kerumunan akan dilarang, tidak tebang pilih, dimana yang satu diperbolehkan, yang satunya lagi dilarang. 

Kebijakan selain dari Islam akan membuat ketidakadilan kepada masyarakat, karena dibuat atas dasar hawa nafsu manusia, yang memiliki kepentingan ini dan itu. 

Untuk itu, selayaknya aturan Islam kita perjuangan untuk ditegakkan dalam segala aspek kehidupan, bukan hanya masalah akhlak dan ibadah saja yang dilakukan namun sistem pemerintahannya juga, yang merupakan aturan kehidupan menurut Allah Swt., sebagai Sang Khalik untuk makhluknya, yang tentunya akan dirasakan keadilannya bagi manusia, dan baldatun thayibatun warabbun ghafur pun akan terealisasikan, sehingga keberkahan dunia akhirat dapat diraih. 

Wallahu a'lam bishshawab.

 
Top