Oleh Siti Suryani, S.Pd. 


Memasuki era revolusi industri 4.0 semua penyimpanan data berbasis digitalisasi. Masyarakat mulai diperkenalkan dengan berbagai "mesin" penyimpan data, sebut saja google drive, cloud, dan lain sebagainya.


Perkembangan teknologi yang semakin canggih ini pun dimanfaatkan oleh lembaga pemerintahan dan perusahaan-perusahaan untuk mengelola data pribadi anggotanya. Digitalisasi data yang memudahkan pengelolaan data, ternyata memiliki dampak baik dan buruk.


Dampak buruk dari digitalisasi data adalah rentannya terjadi kebocoran data yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu, lembaga pemerintahan, perusahaan, dan masyarakat harus waspada terhadap keamanan data diri yang tersimpan secara digital. 


Pasalnya, saat ini di Indonesia tengah dihadapkan dengan berbagai kasus kebocoran data pribadi masyarakat yang tersebar luas di dunia maya. Beberapa data pribadi yang bocor pada umumnya seperti email, kata sandi, alamat, hingga nomor ponsel.


Berbagai kasus kebocoran data yang terjadi di Indonesia di antaranya adalah kasus kebocoran data 279 juta peserta BPJS Kesehatan, kasus yang menimpa 13 juta pengguna situs e-commerce Bukalapak yang data pribadinya tersebar di internet, isu kebocoran data pasien Covid-19, dan lain sebagainya. 


"Sudah sangat sering terjadi kebocoran data pribadi di internet. Entah itu data pribadi di ranah swasta seperti data di Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan seterusnya, juga data di instansi publik seperti bocornya data pasien Covid-19, data Pemilu di KPU, dan dugaan yang terbaru data BPJS Kesehatan. Demikian lemahnya ketahanan siber kita meskipun BPJS selalu maintenance agar keamanan data peserta terjamin kerahasiaannya,” terang Sukamta. (Liputan6.com).


Solusi Kebocoran Data

Kebocoran data yang terjadi harus betul-betul ditangani dengan baik. Berbagai macam kemungkinan terkait kebocoran data seperti peretasan oleh oknum yang menginginkan keuntungan secara materi perlu diselidiki lanjut. Terlebih negara sebagai sebuah institusi yang berwenang harus membuat regulasi yang tegas dalam mengatur penyimpanan data digital warganya. Negara harus meningkatkan keamanan seluruh data digitalisasi sehingga tidak mudah diretas. Dengan demikian, negara mampu memberikan rasa aman dan perlindungan terhadap seluruh rakyat.


Perlindungan privasi atau data pribadi haruslah memiliki prinsip berikut:

 (1) proaktif, bukan reaktif. Artinya, negara fokus pada antisipasi dan pencegahan. Bukan baru bergerak ketika muncul masalah.

(2) Mengutamakan perlindungan data pribadi warga. Negara harus memastikan data pribadi warga benar-benar terjaga secara maksimal dalam sistem IT yang hebat.

(3) Perlindungan yang diintegrasikan ke dalam desain teknologi secara holistik dan komprehensif. Regulasi dan sinergi antarlembaga saling menyempurnakan, bukan saling menyalahkan.

(4) Sistem keamanan total. Seluruh lembaga informasi harus bersinergi dengan baik, yakni melakukan tugas, pokok, dan fungsinya dengan jelas. Tidak ada aturan tumpang tindih atau bertentangan antara satu dengan yang lainnya. (Muslimahnews.com, 27 Mei 2021).


Demikianlah semestinya sikap negara dalam mengatasi kebocoran data. Setiap kebijakan yang ditempuh harus menunjukkan sejauh mana upayanya dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan fungsi negara sebagai junnah (perisai) warganya. 


Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَدْلٌ كَانَ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرٌ ، وَإِنْ يَأْمُرُ بِغَيْرِهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ [رواه البخاري ومسلم]

“Sesungguhnya seorang imam itu [laksana] perisai. Dia akan dijadikan perisai, dimana orang akan berperang di belakangnya, dan digunakan sebagai tameng. Jika dia memerintahkan takwa kepada Allah ‘Azza wa Jalla, dan adil, maka dengannya, dia akan mendapatkan pahala. Tetapi, jika dia memerintahkan yang lain, maka dia juga akan mendapatkan dosa/azab karenanya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

 
Top