Oleh : Widiawati. S.Pd 

(Ibu Rumah Tangga)


Berlibur bersama di moment tertentu dengan keluarga adalah salah satu bentuk kebahagian tersendiri. Selain untuk istirahat sejenak dengan padatnya aktivitas sehari-hari, ajang ini juga untuk memperkuat ikatan kekeluargaan. Apalagi di moment bahagia seperti pasca Idul Fitri. Tempat wisatapun menjadi pilihan seperti pantai dan tempat wisata-wisata lainnya. Namun apa jadinya jika berlibur dimasa Covid-19 masih belum sirna.


Dilansir dari Sindonews.com, (14/5/2021). Kunjungan wisatawan ke Pantai Ancol membeludak mencapai kisaran 39 ribu orang. Kerumunan wisatawan Ancol dikhwatirkan bakal memicu terjadinya klaster baru penyebaran covid-19.


Ancol sempat menjadi trending topic di twitter. Tidak sedikit warganet yang membandingkan kerumunan kunjungan wisatawan yang mandi di pantai Ancol. Mirip dengan yang dilakukan warga India saat melakukan ritual mandi di Sungai Gangga, yang diduga kuat menjadi pemicu terjadinya gelombang “Tsunami” Covid-19. 


Warganet semakin geram lantaran disatu sisi Pemprov DKI membuka Pantai Ancol untuk umum pada hari kedua lebaran. Tetapi di sisi lain, mengeluarkan kebijakan larangan ziarah kubur. Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar meminta Pemprov DKI lebih bijak dalam membuat sebuah kebijakan. Menurutnya, kebijakan membuka pantai Ancol, jelas menimbulkan kerumunan yang sulit dikendalikan.


Berwisata tentu bukan hal yang dilarang, namun kebijakan pemerintah buka tutup tempat wisata tentu patut dipertanyakan. Bagaimana tidak, covid-19 masih menjadi wabah yang cukup serius dan perlu penangan yang tepat untuk memutus mata rantai penyebaran wabah ini agar tidak ada lagi klaster-kalster baru yang akan memicu meningkatnya angka penderita wabah ini.


Namun Pemerintah seolah-olah tidak memprediksi membeludaknya wisatawan yang akan berkunjung dengan dibukanya tempat-tempat wisata. Rakyat yang bingung dengan aturan yang tidak jelas tentu menganggap bahwa dengan pembukaan tempat wisata, berarti menandakan kondisi sudah aman. Bahkan tidak sedikit yang berwisata tidak lagi mematuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Jika demikian siapa yang patut di salahkan?


Permasalahan ini tidak lepas dari penerapan sistem ekonomi kapitalis yang memberikan kebebasan penuh kepada individu dan kelompok untuk mengendalikan kegiatan ekonomi seperti perdagangan, industri, dan alat-alat produksi dengan tujuan untuk meraup keuntungan.


Menurut J.M. Romein, kapitalis ialah sistem ekonomi yang bertujuan untuk mengadakan kegiatan produksi dengan tujuan menghasilkan keuntungan. Maka negara manapun yang mengembannya sebagai mabda harus siap melakukan apapun demi keuntungan semata.


Sistem kapitalis yang bertumpu pada untung dan rugi jelas tidak mampu memberikan solusi bagi problematika hidup saat ini. Alih-alih mensejahterakan, justru membawa rakyat semakin terpuruk. Hal ini dibuktikan dengan keputusan pemerintah yang tetap membuka tempat-tempat pariwisata ditengah wabah covid-19 yang tak kunjung berakhir, dengan alasan ekonomi.


Seharusnya pemerintah mampu memberikan solusi yang tepat bagi rakyat baik dari penjaminan kesehatan dan juga pemenuhan ekonomi, bukan justru membuat kebijakan yang terkadang membingungkan rakyat. Berwisata diperbolehkan sementara mudik di larang dengan alasan untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19. Jika demikian apakah dengan berwisata ada jaminan jika berwisata tidak akan menjadi pemicu meningkatnya angka penderita covid-19? Tentu tidak ada jaminan.


Inilah kelemahan sistem kapitalis sekuler yang berasal dari pemikiran manusia. Rakyat dibiarkan mandiri, seolah-olah rakyat harus berjuang sendiri, ibarat anak ayam yang kehilangan perlindungan dari induknya.


Islam Hadir Sebagai Solusi


Di dalam Islam berwisata tentu tidak dilarang, bahkan kegiatan ini bisa menjadi ajang untuk senasantiasa bertafakkur bagaimana penciptaan langit dan bumi, bagaimana kecilnya manusia dibandingkan ciptaan Allah Swt yang lain.


Namun ketika berwisata ada aturan-aturan yang wajib diterapkan sebagai seorang muslim dan muslimah. Seperti menutup aurat bagi wanita, menjaga interaksi antara lawan jenis yang bukan mahram, tidak berkhalwat ( berdua-duaan) dan lain-lain. Dengan aturan-aturan yang sudah di gariskan syariah, maka disinilah pentingnya negara hadir sebagai perisai (pelindung) umat agar tidak terjadi hal-hal yang melanggar syariah yang mana bisa merugikan baik individu, masyarakat maupun negara.


Lalu bagaimana jika berwisata dengan kondisi masih pandemi, tentu negara akan melihat situasi dan kondisi. Jika kondisi masih dianggap membahayakan kesehatan rakyat dan juga merugikan. Maka tempat-tempat wisata tidak akan dibuka meski dengan alasan peningkatan anggaran. Karena negara sebagai pelindung harus benar-benar memastikan kondisi kesehatan dan juga keamanan rakyat terkendali.


Adapun untuk meningkatkan ekonomi agar tidak terpuruk, negara Islam tidak bertumpu kepada pengembangan sektor pariwisata. Islam sudah menetapkan pemetaan kepemilikan ditengah-tengah rakyat. yang mana kepemilikan umum, kepemilikan individu, kepemilikan negara. Untuk kepemilikan umum seperti laut dan isinya, tambang, besi, nikel,tembaga,emas, perak dan lain-lain. Semua jenis ini akan dikelolah langsung oleh negara, jika negara terpaksa menggunakan tenaga asing, namun status mereka hanya sebagai pekerja yang di gaji, bukan sebagai pengelola langsung seperti yang terjadi saat ini. Kemudian hasil dari pengelolaan SDA (Sumber Daya Alam) akan dikembalikan untuk kemaslahatan rakyat untuk pemenuhan sandang, pangan dan papan rakyat.


Begitu juga dengan kepemilikan negara seperti Fai, Kharaj, dan lain-lain, semuanya akan disalurkan untuk kepentingan rakyat. Sehingga rakyat akan merasakan ketentraman, kesejahteraan tanpa harus merasakan sulitnya ekonomi seperti saat ini. Negara juga mampu menjaga stabilitas ekonomi di masa wabah.


Sudah saatnya umat sadar bahwa satu-satunya solusi bagi seluruh probelamatika kehidupan hanyalah kembali kepada Islam kaffah. Bukan sistem buatan manusia yang membingungkan serta menyengsarakan.


Seperti firman Allah Swt :

“Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki, hukum siapakah yang lebih baik dari pada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini.” (TQS. Al Maidah : 50)


Wallahu a’lam bishshawaab

 
Top