Buka Tutup Area Wisata, Ambiguitas Kebijakan Khas Kapitalisme

 




Oleh Yuliyati Sambas, S.Pt.

Pegiat Literasi Komunitas Penulis Bela Islam AMK


Keluar dari Bulan Ramadan dan berlebaran tak berarti masyarakat bisa menganggap jika kondisi pandemi telah tiada. Pemerintah di berbagai tempat malah kian mengencangkan ikat pinggang, waspada akan terjadinya lonjakan kasus pasca momen besar umat Islam tersebut. Salah satunya di Kabupaten Bandung.


Sebagaimana diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Grace Mediana bahwa meski kebijakan pelarangan mudik diberlakukan pemerintah pusat, namun pihaknya tetap berwaspada terhadap kemungkinan lonjakan kasus pascalebaran. (ayobandung.com, 13/5/2021)


Jajaran pemerintahan Kabupaten Bandung bersama Satgas Covid-nya merasa berkepentingan membahasnya. Hingga mengeluarkan surat edaran nomor 443.1/1076/DISPARBUD tentang Evaluasi Aktivitas Kepariwisataan di Bandung. (travel.okezone.com, 17/5/2021)


Terdapat enam poin penting dalam surat edaran tersebut, yaitu: 


1. Objek pariwisata alam diperkenankan buka dengan pengetatan protokol kesehatan, hanya menerima maksimal 50% pengunjung, dan pembatasan waktu operasional hingga pukul 16.00 WIB saja.


2. Hotel, penginapan, dan semisalnya boleh dibuka namun wajib mengetatkan protokol kesehatan.


3. Area wisata seperti kolam renang, waterboom, dan lainnya tidak diperbolehkan beroperasi dengan batas waktu yang belum ditentukan.


4. Rumah makan, restoran dan sejenisnya boleh buka dengan syarat protokol kesehatan diperketat, kapasitas maksimal setengahnya, dan waktu operasional tak lebih dari jam 21.00 WIB.


5. Kolam Rendam Air Panas boleh beroperasi maksimal hanya untuk setengah kapasitas saja, waktu operasional hingga jam 16.00 WIB, menyiapkan pembatas demi menghindarkan kerumunan di kolam, dan mengantongi rekomendasi ketua Satgas Covid-19 tingkat kecamatan.


6. Akan diberlakukan sanksi tertentu jika kedapatan melakukan pelanggaran protokol kesehatan.


Masayarakat telah melewati dua kali momen Idul Fitri di masa pandemi. Dan selama hampir dua tahun pula mesti menjalani sikap ambigu pemerintah dalam mengeluarkan beragam kebijakan yang berkaitan dengan penekanan kasus pandemi. Satu sisi pemerintah pusat memberlakukan kebijakan pelarangan mudik secara nasional namun di sisi lain didapati sekian banyak TKA asing mulus diterima menggunakan pesawat carteran di bandara negeri ini (m.liputan6.com, 16/5/2021). Sungguh mencederai rasa keadilan rakyat Indonesia.


Di satu sisi pemerintah seolah menginginkan untuk menekan kasus Covid-19, namun di bagian lain justru sikap maju mundur dalam pelaksanaannya sangat membingungkan warga. Area pariwisata kerap dibuka dan ditutup ketika melihat lonjakan kasus. Tampak sekali kebijakan yang diambil lebih bersifat kasuistik dan reaktif. 


Maka jangan salahkan ketika di negeri ini, meski bilangan tahun telah dilewati dalam menghadapi pandemi, namun tanda-tanda bisa keluar dari wabah hingga normal kembali sungguh jauh panggang dari api. Hal itu dikarenakan akar dari persoalan pandemi tak serius untuk diselesaikan.


Semua paham bahwa pandemi mesti diselesaikan tuntas dengan mencerabut akarnya. Dengan memisahkan orang yang sakit dari yang sehat. Mengobati mereka yang terjangkit hingga benar-benar sembuh. Namun itu semua wajib diberlakukan secara simultan mengiringi semua efek lain yang membersamainya. Jikalah bisa berandai-andai, andai negeri ini sedari awal mengambil sikap tegas memutus kontak daerah yang terkena kasus pertama kali, tentu tak akan didapati kebimbangan dengan terus-menerus membelakukan kebijakan buka tutup area wisata. Lantas lebih jauh lagi pembatasan-pembatasan aktivitas di setiap lini kehidupan: bidang pendidikan, kantong-kantong aktivitas ekonomi masyarakat, area ibadah umum, dan wilayah publik lainnya.


Itu dikarenakan prinsip kapitalisme sekuler diadopsi negeri ini. Ia telah mengikat tangan dan kaki para pemangku kebijakan. Untuk me-lock down secara total daerah yang terkena kasus seolah mustahil diambil. Karena prinsip kapitalisme mengamanatkan bahwa tangan pemerintah hanya cukup digerakkan untuk membuat regulasi agar kepentingan para kapitalis terjamin. Meski karenanya wajib ditebus dengan menumbalkan aspek kesehatan rakyat. Prinsip kapitalisme juga yang menjadikan semua aspek yang dapat mendulang materi semisal Pendapatan Asli Daerah akan digenjot. Tak peduli di masa wabah. Dimana satu di antaranya adalah aspek pariwisata.


Ketika disadari betapa cepatnya wabah menjalar ke semua penjuru daerah, barulah terhenyak. Itu artinya pembatasan aktivitas wajib diambil. Sementara jika aktivitas rakyat dibatasi, tentu efek domino berupa berputarnya denyut ekonomi akan terganggu. Maka dicarilah alternatif-alternatif lain dengan membuka dan menutup area-area kerumunan atau memberi batasan-batasan di dalamnya namun tidak sampai totalitas. Seperti itulah yang terjadi, hingga seolah ada dalam labirin yang tak diketahui di mana jalan keluarnya. Dan ini kian menjadikan rakyat bingung menyikapinya.


Diperparah dengan prinsip sekuler yang dianut. Ketika kebijakan zalim diberlakukan di tengah rakyat, perasaan dosa dan takut akan hisab di yamul akhir kian menguap dari benak pengambil kebijakan. Rakyat terus-menerus menjadi kelinci percobaan penerapan kebijakan yang bersifat ambigu. Meski dengannya naik turun lonjakan kasus Covid-19 terus terjadi.


Sangat berbanding terbalik dengan prinsip Islam ketika menyikapi wabah. Sebagai agama yang bersifat ideologis, dimana di dalamnya terdapat prinsip dasar berupa akidah yang kokoh dan tangguh. Darinya terpancar demikian banyak aturan-aturan yang akan menghasilkan kemaslahatan dan keselamatan bagi siapapun yang mau tunduk padanya. Ia hadir dari Zat yang menciptakan manusia, kehidupan dan semesta beserta seluruh isinya. Dimana sudah barang tentu 100 persen cocok dan terbaik untuk diterapkan di tengah kancah kehidupan. 


Islam memandang bahwa persoalan wabah adalah sesuatu yang menjadi bagian dari tanggung jawab pemimpin di suatu negeri untuk menanganinya. Ia kelak akan menjadi satu pertanyaan di hadapan mahkamah akhirat. Apakah pemimpin tersebut sungguh-sungguh atau lalai dalam menyelesaikannya dengan terikat sepenuhnya pada syariat? Maka kita akan dapati dari rentang sejarah peradaban Islam, Rasulullah dan khalifah-khalifah sesudahnya ketika dihadapkan dengan ujian wabah, benar-benar menyertakan keimanan dan ruh akidah Islam dalam menanganinya.


Rasulullah saw. berpesan dalam sabdanya,


“Tha’un (wabah penyakit menular) adalah suatu peringatan dari Allah Swt. untuk menguji hamba-hamba-Nya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu memasukinya. Apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari darinya.” (HR Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid)

  

Hadis itu bermakna bahwa wajib ada penguncian area terjangkit agar wabah tak merembet ke wilayah lain. Namun kebijakan itu mewajibkan pemerintah full bertanggung jawab atas semua kebutuhan rakyat yang ada di dalamnya. Ketika mereka tak mampu mengais rezeki, maka tangan pemerintahlah dengan semua aset kekayaan di genggamannya wajib menyalurkannya totalitas pada rakyat. Mulai dari kebutuhan nutrisi yang baik, pakaian dan tempat tinggal yang layak, obat-obatan dan sarana kesehatan, hingga akses pendidikan dan keamanan. Semuanya dilakukan hingga wabah benar-benar mereda dengan ditandai tak ada satu kasus pun menjangkiti warga.


Sementara wilayah lain yang bersih dari wabah diarahkan untuk tidak memasuki area terjangkit. Mereka tetap melakukan aktivitas sebagaimana biasa. Aspek ibadah, pendidikan, ekonomi dan seterusnya berjalan normal. Perputaran roda ekonomi pun tak terganggu sedikitpun. Apa yang senantiasa ditakutkan oleh para pemimpin yang menjalani prinsip kapitalisme tak akan terjadi dengan serangkaian kebijakan mulia berbasis syariat ini.


Dari mana keuangan untuk men-support penuh kebijakan di atas? Jawabnya adalah Islam memiliki seperangkat sistem ekonomi yang tangguh. Dimana harta kekayaan yang terkategori milik umum (al-milkiyah ammah) dan milik negara (al-milkiyah daulah) sudah lebih dari cukup untuk menopangnya. Tak perlu melirik pada pemasukan aspek pariwisata seperti di alam kapitalisme.


Dapat kita lihat bahwa dengan semua kebijakan yang disandarkan pada syariat, masa wabah pun tak akan berkepanjangan. Dapat diselesaikan dengan kesigapan dan ketegasan yang menenangkan semua komponen rakyat. 


Namun kebijakan-kebijakan penanganan wabah di atas tak dapat berdiri sendiri. Dibutuhkan totalitas dalam penerapannya. Yakni mengambil semua syariat secara kaffah (menyeluruh). Agar Islam benar-benar dirasakan rahmatnya bagi seluruh penduduk tanpa terkecuali.