Sistem Islam Solusi bagi Kaum Buruh


Oleh Tri Sundari, A.KS

Pendidik Generasi dan Member AMK


Pandemi virus Covid-19 saat ini, memberi dampak bagi semua sektor. Para pengusaha, harus berusaha semaksimal mungkin agar usahanya bisa tetap beroperasi, di sisi lain, para buruh tidak mempunyai pilihan, ketika gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) melanda. Sementara itu para buruh yang masih tetap bekerja harus berjuang untuk mendapatkan hak-haknya. 

Dilansir dari CNBC Indonesia (26/03/2021), Berdasarkan riset Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), bahwa pengusaha di sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) masih tertekan pandemi Covid-19, sehingga para pengusaha tersebut meminta pembayaran tunjangan hari raya (THR) dicicil, seperti yang terjadi pada tahun 2020.

Sementara itu serikat pekerja menolak tegas jika pemberian tunjangan hari raya (THR) tahun ini seperti tahun sebelumnya dengan skema cicilan oleh pelaku usaha. Menanggapi hal ini, Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah mengatakan, pihaknya masih melakukan kajian bersama dengan pihak terkait.

Dilansir oleh CNN Indonesia (21/03/2021), Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang Dan Kulit (FSP TSK SPSI) Roy Jinto mengatakan, "Kondisi tahun 2020 dengan sekarang tahun 2021 sangat berbeda dimana perusahaan sudah beroperasi secara normal." Menurut Roy, pandemi Covid-19 selalu dijadikan alasan oleh pemerintah untuk membuat aturan-aturan yang sangat merugikan kaum buruh.

Aturan tersebut antara lain pengesahan UU Cipta Kerja, PP No 34 tentang tenaga kerja asing (TKA), PP No 35 mengenai PKWT, alih daya dan PHK, PP No 36 mengenai pengupahan, PP No 37 mengenai JKP, serta Peraturan Menteri (Permen) No 2 Tahun 2021 mengenai pengupahan untuk industri padat karya dimana aturan tersebut memperbolehkan perusahaan untuk membayar upah buruh di bawah upah minimum.

Roy juga menambahkan bahwa, "Semua kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sangat berpihak kepada pengusaha dan merugikan kaum buruh, apalagi dengan rencana Menteri Ketenagakerjaan akan memperbolehkan pengusaha untuk mencicil dan menunda pembayaran THR 2021, maka lengkap sudah penderitaan kaum buruh." Adapun berdasarkan aturan, THR dibayar oleh pengusaha minimal satu bulan upah dibayarkan sekaligus paling lambat tujuh hari sebelum hari raya kepada buruh.

Persoalan tentang upah bagi kaum buruh setiap tahun tidak pernah usai. Hal ini karena kebijakan yang dibuat oleh pemerintah seringkali lebih melindungi kaum pengusaha/kapitalis dan tidak melindungi kepentingan kaum buruh.

Kondisi saat ini, kaum buruh mempertanyakan, mengapa pemerintah melonggarkan perusahaan untuk beroperasi normal, namun hak para buruh mengenai pembayaran THR boleh dicicil? Hal ini menggambarkan bahwa sistem kapitalisme selalu memberi perhatian istimewa pada kalangan pengusaha/kapitalis dan mengorbankan kepentingan dan hak kaum buruh.

Berbeda dengan sistem Islam. Dalam Islam semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di mata Allah Swt. sehingga harus diperlakukan sama. Islam sudah mengatur bahwa seorang pengusaha harus segera membayarkan hak buruh pada waktu yang telah disepakati. 

Dalam sebuah hadis diriwayatkan: “Berikanlah kepada buruh/pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah, sahih). Al-Munawi menjelaskan “keringnya keringat” adalah bentuk kinayah dalam artian wajib hukumnya menunaikan ketika waktunya telah tiba. 

Dengan menerapkan sistem Islam, para buruh tidak perlu lagi turun ke jalan untuk menuntut hak-hak mereka. Jika para buruh sudah melaksanakan kewajibannya, tentu mereka berhak mendapatkan semua hak-hak yang sudah disepakati sebelumnya.

Pengusaha tidak boleh menunda hak para buruh karena menunda hak orang lain padahal orang tersebut mampu adalah sebuah kezaliman. Rasulullah saw. bersabda:

“Menunda penunaian kewajiban padahal mampu adalah kezaliman” (HR. Al-Bukhari & Muslim)

Begitulah jika sistem Islam diterapkan. Semua akan berjalan dengan baik. Karena aturan dalam Islam sudah sesuai dengan fitrah manusia dan menenteramkan hati, sehingga tidak ada pihak yang terzalimi.

Wallahu a'lam bishshawab.