Oleh Hamsina Halisi Alfatih


Isu pergantian kabinet jilid 2 Presiden Joko Widodo kembali mencuat ke tengah publik. Pasalnya ada beberapa posisi menteri yang akan digantikan serta pembentukan menteri baru.

Terkait adanya isu reshuffle jilid 2, presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menuturkan isu-isu reshuffle ini bukan sekedar akomodasi politik tetapi betul-betul pada esensinya, yaitu bagaimana yang terpilih itu memang orang-orang yang mempunyai kredibilitas akseptabilitas yang betul-betul memadai bukan asal akomodasi politik saja. (Harianaceh.co.id, 15/04/21)

Di saat yang sama, sebelumnya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad melalui agenda sidang keenam Paripurna ke-16 menyampaikan Presiden Joko Widodo tengah meminta pertimbangan perubahan dan penggabungan kementerian lembaga. Di antaranya, penggabungan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Riset dan Teknologi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. (Bisnis.com,13/04/21)

Tak hanya itu, pemerintah akan membentuk Kementerian Investasi untuk mendorong penciptaan lapangan pekerjaan. Pertanyaan besar pun muncul terkait pembentukan kementerian baru ini, apakah ini akan semakin melenggangkan para investor asing masuk ke Indonesia serta terbukanya lapangan kerja bagi para Tenaga Kerja Asing (TKA)?

Tak bisa dipungkiri kinerja pemerintahan dalam sistem demokrasi kapitalisme-liberal hanyalah untuk mencari popularitas dan kepentingan partai. Di sisi lain, penguasa partai semakin turut andil mengambil alih kekuasaan negara tanpa melihat kepentingan publik. Jadi, reshuffle yang dilakukan hampir setiap tahunnya sebenarnya untuk kepentingan siapa? 

Hadirnya isu pembentukan Kementerian Investasi baru meskipun sudah ada lembaga Badan Koordinasi Penanaman Modal yang dipimpin Bahlil Lahadalia dan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi yang dipimpin Luhut Binsar Panjaitan. Hal ini sudah jelas semakin memberi gambaran hadirnya para investor asing melirik SDA Indonesia.

Belum lagi adanya isu pembentukan kementerian investor baru ini dimaksudkan semakin terbukanya lapangan pekerjaan. Padahal jika kita menengok kembali selama pandemi ini, pemerintah justru melegalkan masuknya TKA. Jadi sudah jelas, adanya isu pembentukan kementrian baru hanyalah untuk kepentingan penguasa partai bukan untuk kepentingan publik atau masyarakat.

Sudah jelas terpampang nyata bagaimana kapitalisme memperalat keberadaan masyarakat hanya untuk melegalkan kepentingan penguasa oligarki. Di samping menghilangkan eksistensi kebijakan pemimpin sesungguhnya, kapitalisme-liberal pun justru semakin memiskinkan dan menyengsarakan rakyat.

Beda halnya ketika kepentingan publik diserahkan dalam pemerintahan Islam. Khilafah sebagai sebuah institusi negara akan memberikan layanan penuh kepada umat. Sebab, pemerintahan dalam Islam merupakan pelayan rakyat dan seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atasnya.

Begitu halnya dalam memilih dan menetapkan pergantian pejabat negara dimana dalam ranah ini memang merupakan hak prerogatif seorang kepala negara. Namun dengan catatan penting, seorang pemimpin muslim harus mengangkat orang-orang yang benar-benar memiliki kompetensi, kredibilitas dan amanah dalam menduduki jabatan penting dalam sebuah pemerintahan.

Hal yang sama dikemukakan oleh Ahmad Syaikhu bahwasanya reshuffle pergantian menteri haruslah benar-benar mereka yang memiliki kredibilitas bukan sekadar akomodasi politik semata. Karena itu, kepala negara wajib membentuk majelis syura dengan menghadirkan berbagai pakar dari kalangan spesialisasi dan tidak diperkenankan mengambil atau memilih orang-orang yang tidak memiliki kredibilitas di bidangnya serta tidak memilih dari kalangan kerabatnya apalagi dengan cara suap menyuap.

Syekh Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah berkata, "Jabatan selain kepemimpinan tertinggi, penetapannya berada di tangan pemimpin. Yaitu hendaknya dia memilih orang-orang yang kompeten dan amanah dan membantu mereka."

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَ مٰنٰتِ اِلٰۤى اَهْلِهَا ۙ وَاِ ذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّا سِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِا لْعَدْلِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَا نَ سَمِيْعًۢا بَصِيْرًا

"Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat."n(QS. an-Nisa' 4: 58)

Pesan dalam ayat ini ditujukan kepada para pemimpin. Yang dimaksud amanah (dalam ayat di atas) adalah jabatan dalam sebuah negara yang Allah jadikan sebagai amanah di tangan para pemimpin. Menunaikannya adalah dengan memilih orang-orang yang kompeten dan terpercaya, sebagaimana para nabi dan para pemimpin sesudahnya memilih orang-orang yang layak untuk menduduki sebuah jabatan agar dapat ditunaikan dengan semestinya.

Adapun pemilihan yang dikenal sekarang di beberapa Negara bukanlah sistem Islam, karena di dalamnya mengandung kekacauan, interest pribadi, konflik kepentingan, serakah, terjadinya fitnah, tertumpahnya darah sementara tujuannya tidak tercapai, bahkan justru akan menjadi sarana tawar menawar, jual beli dan slogan-slogan dusta.” (Jaridah Aljazirah, edisi 11358)

Demikian halnya dalam penetapan seorang khalifah atau pemimpin negara yakni dipilih oleh Ahlul halli wal Aqdi. Seperti penetapan kepemimpinan Abu Bakar Ash-Shidiq. Kekhalifahannya ditetapkan berdasarkan pemilihan dari Ahlul halli wal aqdi, kemudian para sahabat akhirnya sepakat dan berbaiat kepadanya dan mereka rida dengan kekhalifahannya.

Inilah gambaran pergantian pejabat negara atau seorang pemimpin negara dalam sistem Islam. Pergantian pejabat atau kepala negara tidak didasarkan atas kepentingan kelompok atau partai, tetapi semata-mata demi membangun kemaslahatan demi tercapainya kesejahteraan umat. Wallahu a'lam bishshawab.

 
Top