Oleh Tri S, S.Si


Korupsi bukanlah masalah baru yang terjadi di negeri ini. Dalam setiap instansi pemerintahan, pasti ada pejabat yang  melakukan korupsi. Pantaslah bila dikatakan korupsi di negeri ini bak jamur di musim hujan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Menpan RB) Tjahjo Kumolo tak menampik masih mendapati PNS atau ASN yang terjerat korupsi. Tjahjo menyebut setiap bulan Kemenpan RB memecat tidak hormat para PNS korup.

"Jujur kami tiap bulan rata-rata hampir 20 hingga 30 persen PNS yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, harus kami ambil keputusan untuk diberhentikan dengan tidak hormat," kata Tjahjo Kumolo dalam acara rilis survei LSI virtual. (m.merdeka.com, 18/4/2021) 

Tjahjo mengatakan, setiap kasus korupsi dibongkar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pasti ada PNS yang terlibat. Para PNS atau ASN itu selama proses hukum tidak langsung diberhentikan melainkan dinonaktifkan terlebih dahulu hingga proses hukum selesai.

"Dalam proses hukum kami tetap menonjobkan mereka dan menunggu proses hukum yang ada," ujar dia.

Dalam sistem sekuler, korupsi adalah problem sistemik. Namun solusi yang diambil bersifat parsial. Misalnya, ancaman pemecatan dan pemberian sanksi tanpa banyak menyentuh kritik demi perubahan sistem. Akibatnya tidak menimbulkan efek jera bagi para koruptor. Para koruptor bebas melenggang kemana pun ia mau karena punya uang banyak dari hasil korupsi dan tidak mendapatkan sanksi yang tegas.

Di sisi  lain, begitu banyak rakyat yang hidupnya di bawah garis kemiskinan, jauh dari kata sejahtera. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja sulit didapat, apalagi sekadar refreshing untuk melepas penat.

Dalam sistem Islam, seseorang harus dibangun akidahnya terlebih dahulu, sehingga ia menyadari bahwa kelak segala perbuatan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Jadi, pasti ada pertimbangan dalam diri manusia sebelum melakukan suatu perbuatan, termasuk korupsi.

Dalam sistem pemerintahan Islam (khilafah), ada beberapa cara dalam mengatasi masalah kronis korupsi, diantaranya:

1. Dalam Islam, manusia tidak berhak membuat hukum karena hukum yang dibuat manusia dapat diubah sesuai dengan kepentingan saat itu. Jadi yang berhak membuat hukum hanyalah Allah Swt. dan manusia wajib tunduk dan taat.

Dalam sistem khilafah, pembuktian terbalik adalah cara yang efektif untuk menjerat pejabat korup. Salah satu kisah yang populer terkait pembuktian terbalik adalah ketika Khalifah Umar bin Khaththab ra melakukan pembuktian terbalik kepada para gubernur. Artinya, sebelum menjabat, gubernur akan melaporkan berapa jumlah harta kekayaannya dan setelah sekian tahun akan melaporkannya kembali. Maka akan dihitung tingkat kewajarannya. Berapa gajinya dan seterusnya. Bila terdapat kelebihan pada harta kekayaannya dimana gubernur tersebut tidak dapat menunjukkannya secara legal, maka ia dikatakan korupsi.

2. Pemilu cukup sekali, yaitu untuk memilih seorang khalifah saja. Sedangkan jabatan gubernur, wali kota dan lainnya ditunjuk khalifah.

Jadi tak perlu pemilu dan hanya butuh biaya untuk pemilu khalifah saja, sehingga tidak menghabiskan dana besar. Sebab, pemilihan khalifah itu waktunya cuma tiga hari setelah khalifah sebelumnya wafat atau berhenti dan lainnya. Begitu khalifah diangkat, sampai ia meninggal tidak melakukan pelanggaran terhadap syariat, maka tidak akan diganti.

3. Meski kekuasaan ada di satu tangan, khalifah tidak bersikap diktator. Sebab, diktator itu ditentukan oleh sistem dan hukum. Walaupun khalifah  kepala negara, dia tidak boleh melanggar syariat. Maka tidak akan terjadi diktatorisme karena diktator itu ada di kewenangan si pembuat hukum, sedangkan khalifah tidak mempunyai kewenangan membuat hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas, jelaslah bahwa korupsi ini adalah suatu masalah yang terjadi akibat sistem dan hukum buatan manusia yang tidak akan pernah menjadi solusi. Sebab yang berhak membuat hukum hanyalah Allah Swt. Wallaahu a'lam bishshawaab.

 
Top