Negara Maritim Impor Garam, kok Bisa?

 



Oleh Ummu Najmi

Ibu Rumah Tangga


Sebagaimana tahun sebelum-sebelumnya, awal 2021 ini pemerintah kembali membuat kebijakan yang membuat petani garam terhenyak. Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi mengungkapkan alasan pemerintah membuka kembali impor garam sebanyak 3 juta ton pada tahun ini. Ia menjelaskan, pada dasarnya garam impor tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan industri. Menurut Mendag, kualitas garam lokal belum sesuai dengan yang dibutuhkan industri. (kompas.com, 19/03/2021)

Kebijakan pemerintah membuka keran impor garam ditetapkan sebagai realisasi UU 11/2020 tentang Cipta Kerja. Dari UU ini terbitlah PP 27/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perikanan dan Kelautan pasal 289 yang menyebut tidak ada batasan waktu impor garam. Saat belum ada UU Ciptaker saja, kebijakan impor sudah menjadi kebiasaan pemerintahan Jokowi. Sejak ada UU Ciptaker, kebijakan ini semakin dipermudah dengan regulasi yang bebas hambatan. Tentu saja para petani garam yang sudah bekerja keras yang paling terdampak atas dibukanya impor garam ini. Padahal Presiden Joko Widodo belum lama ini meminta seluruh pemangku kepentingan untuk menggaungkan cinta produk Indonesia dan benci produk asing. (detik.com, 19/03/2021)

Dalam sistem kapitalis, berlimpahnya sumber daya alam tidak menjamin suatu negara berdaulat dan mampu memakmurkan rakyatnya. Indonesia sebagai negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia harus jatuh bangun memenuhi pasokan garam dalam negeri. Impor garam hampir tiap tahun terjadi, sungguh ironi. Sikap pemerintah ini tentu akan mematikan rakyatnya sendiri dan menguatkan cengkeraman para kapitalis yang saat ini sedang berkuasa. Bukankah keberadaan negara ini seharusnya menjunjung dan menyejahterakan rakyatnya sendiri? 

Impor bisa dilakukan jika di negeri sendiri  tidak didapatkan barang itu atau sangat kurang. Jika produksi di negeri sendiri dapat memenuhi kebutuhan  dan malah berlebih bukankah sebaiknya kita yang harus mengekspornya. Jika memang dirasa produksi garam dalam negeri kurang berkualitas dan belum memenuhi bagi bahan industri, mengapa tidak pernah terpikirkan bagaimana memberdayakan petani garam agar bisa menghasilkan garam industri? Hanya mengandalkan impor saja akan membuat negara menggantungkan kebutuhan pada negara lain. Memperbanyak rumah poduksi alias pabrik garam merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan. 

Peran negara sangatlah penting dalam membentuk kedaulatan garam dan memberdayakan segala potensi yang ada, baik SDM maupun SDA. Kebijakan negara hendaknya dipertimbangkan secara menyeluruh, tidak hanya melihat tersedia atau tidaknya stok garam nasional. Akan tetapi, yang harus dilihat adalah bagaimana memberi solusi terbaik agar potensi garam yang dimiliki negeri ini tidak terbuang percuma juga tidak mengorbankan nasib rakyat. 

Dalam sistem Islam impor merupakan hal yang diperbolehkan dengan tetap memperhatikan sejauh mana kondisi pangan negara.  Kebijakan tersebut tidak boleh dilakukan secara terus menerus sehingga menimbulkan ketergantungan karena hal tersebut merupakan keharaman, sebab akan memfasilitasi bagi kaum kafir untuk menguasai kaum muslim, sebagaimana firman Allah Swt.:

“...Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.” (QS. An-Nisa:141).

Sistem Islam dengan perangkat aturannya yang komperhensif mengatasi masalah ketersediaan pangan. Sistem Islam memberikan perhatian besar terhadap setiap individu rakyatnya. Seluruh kebutuhan dasar rakyat dijamin oleh penguasa karena rakyat adalah tanggung jawab negara. Masalah garam juga menjadi tanggung jawab negara karena termasuk barang hajat hidup orang banyak yang tidak boleh diprivatisasi, sehingga negara harus bisa mengelolanya sendiri dan menghindari kebergantungan terhadap asing. Negara yang bisa berdikari sekaligus melindungi kepentingan rakyatnya  negara yang punya idealisme. Negara ini adalah daulah Islam yang menerapkan seluruh hukum Islam dalam segenapa aspek pengurusan rakyat. Wallahu a’lam bishawaab.