Mafia Alutsista di Balik Tenggelamnya KRI Nanggala 402


Oleh Tinah Sholihah

Ibu Rumah Tangga dan Aktivis Emak Ideologis


Duka mendalam kembali dirasakan negeri ini. Di tengah pandemi Covid-19 yang sampai saat ini belum juga bisa teratasi, tiba-tiba masyarakat dikejutkan dengan berita tenggelamnya Kapal Selam Nanggala 402 milik TNI angkatan laut.

Bersama  tenggelamnya kapal selam tersebut kita juga kehilangan 53 prajurit terbaik milik negeri ini.

Sebelum dinyatakan tenggelam Kapal Selam Nanggala dilaporkan hilang kontak pada Rabu, 22-4-2021 dini hari. Baru setelah  empat hari pencarian, kapal selam tersebut dinyatakan tenggelam, setelah ditemukan beberapa serpihan dan juga foto-foto bangkai kapal yang berada di dasar laut.

Dikutip dari Kompas.com, menurut  Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Laksamana Yudo Margono, kapal selam tersebut terbelah menjadi tiga bagian di dasar laut dengan kedalaman 838 meter atau kurang lebih 3000 kaki.

Beliau juga mengatakan bahwa penyebab tenggelamnya kapal tersebut karena faktor alam.

"Sudah kita evaluasi dari awal saya berkeyakinan ini bukan human error, tapi lebih kepada faktor alam." Kata Yudo di Base Ops Lanud I Gusti Ngurah Rai Bali pada Minggu, 24-4-2021.

Kapal selam Nanggala 402 adalah salah satu alutsista yang dimiliki Indonesia, dan menjadi kapal selam yang sangat diandalkan oleh TNI Angkatan Laut dalam setiap menjalankan tugas-tugasnya. Kapal buatan Jerman yang diproduksi tahun 1978. Walaupun usianya sudah tua tapi masih layak pakai maka harus ada perbaikan yang layak terkait pengadaan alutsista.

Menurut Koordinator Program Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi), Beni Sukadis menilai bahwa anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk pengadaan alutsista terlalu kecil, dan perlu adanya pembenahan anggaran dengan mengkaji ulang peta jalan pengadaan alutsista.

Bukan rahasia umum, jika selama ini pengadaan alutsista di Indonesia seolah bukan menjadi prioritas yang utama. Kalaupun ada hanya mampu membeli yang bekas atau yang usianya sudah tua. Hal ini bukan hanya menyimpang dari kebijakan pembangunan negara postur pertahanan tapi juga sarat dengan terjadinya korupsi di instansi terkait.

Menurut Pengamat Militer, Connie Ranakundini Bakrie, beliau mengungkapkan bahwa ada mafia  dalam pengadaan alat utama sistem pertahanan TNI. Meski tidak menyebut secara detail, beliau sempat menyebut inisial M.

"Mister M (sebut) mister M saja," kata beliau dalam diskusi daring yang tayang Minggu, 25-4-2021 (suara.com).

Islam sebagai agama yang sempurna tentu mempunyai aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Dalam negara yang menerapkan aturan Islam secara kafah, pengadaan alutsista baik yang berkenaan dengan alat berat seperti kapal, pesawat, tank baja, mobil dan lain- lain menjadi urusan dan tanggung jawab Departemen Perindustrian.

Begitu juga dengan persenjataan ringan seperti, pistol, peluru, panah dan anak panah, pisau  dan lain- lain yang masih ada hubungannya dengan urusan perang, menjadi tanggung jawab dan urusan departemen yang sama.

Departemen Perindustrian, akan merekrut para ahli untuk mandiri  membuat persenjataan sendiri. Sehingga negara bisa mengontrol dirinya sendiri tanpa ada pengaruh dari negara lain. Juga terlepas dari ketergantungan kepada negara pemasok senjata. 

Karena faktanya negara yang menjadi pemasok senjata bagi negara pembeli akan mengintervensi dan membuat negara pembeli makin tergantung kepada mereka.

Dan negara penjual juga tidak mungkin menjual senjata canggihnya yang dimungkinkan bisa membahayakan negeri mereka.

Wallahu a'lam bishshawab.