Korupsi Mendarah Daging, Butuh Solusi Genting



Oleh: Siti Farihatin, S.Sos (Guru Kober dan Anggota Aliansi Penulis Rindu Islam)

Mencengangkan sekaligus memalukan, ASN yang dikenal.sebagai aparatur pemerintahan menjadi viral lantasan mereka melakukan korupsi di tengah-tengah instansinya. Bukan hanya doa orang yang melakukan tindakan memalukan ini, tapi hampir 20 sampai 30% ASN yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap harus ditindak secara tidak hormat karena melakukan korupsi.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Menpan RB) Tjahjo Kumolo tak menampik masih PNS atau ASN yang terjerat korupsi. Tjahjo menyebut setiap bulan Kemenpan RB tidak menghormati para PNS korup. "Jujur kami tiap bulan rata-rata hampir 20 hingga 30 persen PNS yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, harus kami ambil keputusan untuk diberhentikan dengan tidak hormat," kata Tjahjo Kumolo dalam acara rilis survei LSI virtual, Minggu (18/4). (Republika.com, 18/04/2021)

Tjahjo mengatakan, setiap kasus korupsi dibongkar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pasti ada PNS yang terlibat. Para PNS atau ASN itu selama proses hukum tidak langsung diberhentikan, tetapi dinonaktifkan terlebih dahulu hingga proses hukum selesai. "Dalam proses hukum kami tetap menonjob kan mereka dan menunggu proses hukum yang ada," ujar dia. (Republika.com, 18/04/2021)

Masalah korupsi sudah mendarah daging, sudah menjadi rahasia umum instansi instansi bertebaran praktek korupsi mulai yang kecengan hingga taraf sultan. Polemik korupsi ini menjadikan PR besar bagi jajaran pemerintahan untuk memghapus ke akar-akarnya agar tidak terjadi lagi dan lagi bahkan menjadi ajang unjuk gigi apalagi dalam lingkungan PNS.

Sistem sekuler ini, masalah korupsi adalah masalah yang diambil tapi solusi yang diambil tidak mengarah ke sistem secara menyeluruh. Ketika ada praktek korupsi di jajaran pemerintahan, maka yang dilakukan hanya memberikan sanksi, teguran dan maksimal yang ditautkan hanya pemecatan. Hal ini menjadikan praktik korupsi yang ada menjadi sumber yang tumbuh dan menjadi praktik yang biasa karena sanksi yang diberikan tidak mampu menjerahkan bahkan tidak sama sekali dilaporkan pada sistem.

Lantas, bagaimana seharusnya cara yang ampuh agarkorupsi ini menjadi tuntas penyelesaiannya dan bukan menjadi ajang arisan bagi para aparatur negara?

Jawabannya hanya satu, kita membutuhkan sistem yang mampu untuk mendobrak praktik-paraktik kemaksiatan (korupsi) yang notabenenya hanya akan merugikan negara bahkan menumbuhkan penyakit kronis instansi instansi. Sistem yang mampu menyelesaikan permasalahan sistemik sehingga praktek korupsi tidak akan bermunculan.

Islam agama yang sempurna, Islam bukan hanya agama tapi juga sistem yang mampu menyelesaikan masalah yang siatemik. Dengan Islam semua bisa terselesaikan. Masalah korupsi yang mendarah daging, bisa dengan mudah dengan batasan hukum yang bersumber dari sang pencipta. Beberapa huku yang ditawarkan Islam antara lain:

Pertama, sistem pengajian yang layak. Pengajian yang layak harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah agar tidak terjadi korupsi kedepannya karena pegawai pemerintahan yang sudah mendapatkan gaji yang kelayakkan.

Kedua, perhitungan kekayaan. Pewagai yang berada di instansi-instansi pemerintahan harus melaporkan kekayaanya agar bisa diketahui berapa jmlah kekakayaan pegawai sebenarnya.

Ketiga, teladan seorang pemimpin. Pemimpin harus menjadi pemimpin untuk bawahannya, tidak boleh melakukan praktik-praktik yang bisa masuk jajaran pemerintahan termasuk korupsi.

Keempat, larangan yang setimpal. Hukuman ini menjadi sanksi yang harus diberikan kepada PNS ketika melakukan praktik korupsi di instansi pemerintahan. Dalam Islam menetapkan aturan ta'zir berupa tasyhir dengan diarak keliling kota.

Kelima, larangan menerima hadiah dan suap. Larangan ini cocok bagi semua jajaran dalam pemerintahan.

Keenam, pengawasan masyarakat. Pengawasan masyarakat menjadi hal.penting untuk bisa mensukseskan penanggulangan korupsi.

Allahu 'Alam