Oleh Enok Sonariah

Ibu Rumah Tangga dan Pegiat Dakwah


Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya di Kabupaten Bandung, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud),  kembali melakukan berbagai kegiatan promosi wisata bertempat di Gedong Budaya  Sabilulungan Jalan Al-Fathu Kecamatan Soreang, Kamis 8 April 2021. (Galajabar.com) 


Sebelumnya promosi wisata menghadirkan para pelaku usaha cafe, sedangkan yang kedua ini melibatkan para penggiat media sosial. Di era digital, Informasi melalui media sosial sangat efektif dan luas jangkauannya. Tujuannya tiada lain agar diketahui masyarakat luas, bukan hanya bagi masyarakat sekitar Kabupaten Bandung saja.


Lesunya ekonomi sejak pandemi, mendorong para pemangku kebijakan memutar otak bagaimana caranya ekonomi mengalami kenaikan. Pariwisata akhirnya menjadi pilihan yang harus diupayakan. Maka promosi wisata pun mesti segera digencarkan.


Pemerintah resmi membuka lagi sektor pariwisata yang sebelumnya sempat ditutup. Dibukanya kembali sektor pariwisata menyisakan tanda tanya ketika beriringan dengan diumumkannya larangan mudik. Mengapa pariwisata dibuka sedangkan mudik dilarang? Jika alasan pemerintah melarang mudik karena berkaca terhadap lonjakan kasus terpapar Covid-19 pasca liburan natal dan tahun baru, bukankah pariwisata dan mudik sama-sama berpeluang menciptakan kerumunan? Tapi mengapa beda pemberlakuan? Satu sisi seolah mengantisipasi lonjakan kasus, sisi yang lain malah memberi peluang. Seharusnya berbagai kemungkinan mesti diantisipasi, agar pandemi cepat berhenti.


Menurut pengamatan penulis, kebijakan yang kontradiktif bukan kali pertama, juga bukan hanya pada satu persoalan, tetapi beberapa persoalan dan seringkali berulang. Sepertinya memihak kepada rakyat dengan menyatakan cinta kepada produk dalam negeri nyatanya impor, Mendukung mewujudkan generasi berkualitas tapi melegalkan miras, memihak kepada Islam, sebaliknya ulama banyak dipenjarakan, pembangunan demi rakyat, yang ada rakyat makin susah, investasi agar terbuka lapangan kerja, buktinya pengangguran kian bertambah, Kesehatan masyarakat prioritas utama, faktanya kalah oleh kepentingan ekonomi.


Penyebab hal di atas dikarenakan penerapan sistem kehidupan yang kapitalistik. Kebijakan ditimbang mengikuti timbangan untung rugi. Untung dilaksanakan, rugi ditinggalkan. 


Sektor pariwisata dipandang saat ini adalah sektor yang cepat bisa mendatangkan keuntungan. Suara sebagian masyarakat yang menyatakan ketidaksetujuan karena kekhawatiran, banyak diabaikan. Kapitalistik menekankan kepentingan materi di atas kepentingan lainnya.


Kontradiktif kebijakan tidak akan terjadi dalam sistem Islam. Miras diharamkan secara tegas karena merusak generasi. Para petani difasilitasi agar impor bisa diminimalisasi. Ilmu diutamakan dengan memuliakan ulama. Kesehatan sangat diperhatikan dengan melaksanakan karantina wilayah ala Nabi. Ekonomi bukanlah pertimbangan utama. Negara akan berjibaku memenuhi segala kebutuhan rakyat agar selamat.

Islam memosisikan perbuatan atau pun kebijakan berdasarkan ridha Allah, bukan untung rugi. Andaikan harta di baitulmal terkuras untuk mengurusi rakyat tidak menjadi persoalan, asalkan Allah Swt. meridhainya. 

Harta yang tersimpan di baitulmal mesti dirasakan oleh rakyat, sebab ada sumberdaya alam yang termasuk kepemilikan umum, kemudian dikelola oleh negara, sementara hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat di samping zakat.


Pengelolaan ekonomi sesuai syariat menciptakan kemampuan negara memenuhi apa yang  dibutuhkan rakyat tanpa harus selalu membayar. Contohnya pendidikan, kesehatan, keamanan digratiskan, termasuk santunan bagi yang tidak mampu mencari nafkah, atau tidak bisa mencari nafkah karena terkendala wabah.

Kebijakan yang tepat sangat beralasan karena sistem Islam berasal dari Allah Swt. yang Maha Benar. Kebijakan kapitalistik sekuat apapun hasil dari berpikir mustahil melahirkan kebijakan tepat dan bijak, karena hasil pemikiran manusia walaupun tingkat kecerdasannya sangat tinggi  tetap terbatas, sedangkan Islam bersumber dari Pencipta manusia yang Maha Tahu.


Sistem Islam tegak berdasarkan akidah Islam. Al-Qur'an dan as-sunnah menjadi syariat yang mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakatnya, maka mustahil menghasilkan kebijakan yang kontradiktif.


"Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an? Kalau kiranya Al-Qur'an bukan dari sisi Allah tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya." (TQS an-Nisa (4): 82)


Wallahu a'lam bi ash shawwab.

 
Top