Oleh Nelliya Azzahra


Bulan Ramadan adalah bulan yang dinantikan seluruh umat muslim. Namun, alangkah mirisnya sebagai kado memasuki bulan suci Ramadan disambut dengam kenaikan harga pangan. Sejumlah harga bahan pokok menjelang Ramadan merangkak naik seiring dengan permintaan yang tinggi di pasar. Kenaikan terus terulang setiap memasuki bulan Ramadan membuat masyarakat merasakan beban hidup kian berat. Ditambah pandemi saat ini yang belum usai. Sebelum harga merangkak naik saja masyarakat sudah kesulitan memenuhi kebutuhan, apa lagi di kondisi sekarang.

Ketika ada momentum perayaan hari-hari besar keagamaan ataupun pergantian tahun, harga-harga kebutuhan pokok secara otomatis melonjak seolah menjadi fenomena biasa.

Menurut Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Abdullah Mansuri, hari-hari saat ini ritmenya memang merangkak naik dengan persentase yang berbeda untuk setiap bahan pokok yang dijual.

Beberapa komoditas ada yang (naik) sampai 50%. Daging ayam naik dari Rp39 ribu ke Rp45 ribu, itu yang terlihat sangat mencolok (kenaikannya)," katanya kepada CNBC Indonesia di Jakarta, Minggu (11/4/2021).

Kemudian, harga minyak goreng juga naik mulai dari Rp13.800 sampai dengan Rp14.300. Lalu, harga telur ayam dari Rp22.000 menjadi Rp24.500, harga daging sapi juga tak ketinggalan dari harga Rp128 ribu sampai dengan Rp133 ribu per kilo.

Lantas mengapa hal di atas bisa terjadi? Mengapa pemerintah tidak mengantisipasi kenaikan harga ini dengan cepat dan tepat. Sehingga kejadian ini tidak terjadi lagi, sebab lonjakan harga ini bukan kali pertama.

Dalam sistem kapitalis-sekuler, hal ini terjadi karena harga ditentukan berdasarkan supplay (penawaran) dan demand (permintaan) terhadap barang tersebut. Karena itu, jika barang yang ditawarkan jumlahnya melimpah, sedangkan permintaannya sedikit, maka harga akan turun. Jika barang yang ditawarkan jumlahnya sedikit, sedangkan permintaannya besar, maka harga akan naik.

Meroketnya harga pangan tak pelak membuat masyarakat menjerit. Hidup di sistem kapitalis yang awalnya sudah berat bertambah berat. Ibu-ibu mulai bingung menghitung pengeluaran, karena penghasilan tetap tapi pengeluaran bertambah. Fokus ibadah pun terpecah antara khusyuk ibadah di bulan Ramadan dan memikirkan pemenuhan makan sehari-hari. Padahal Indonesia ini negeri yang subur. Hasil alamnya melimpah, tapi rakyat tidak dapat menikmati hanya bisa gigit jari akibat Kebijakan pemerintah di sektor pertanian dan perdagangan yang amburadul.

Bila sudah seperti ini maka di mana peran pemerintah dalam menyediakan pasokan dan menghilangkan semua penghambat pasar. 

Berkaca dari kejadian yang sudah-sudah, harusnya pemerintah sigap mengambil langkah sebagaimana Islam telah mencontohkan dalam menangani kenaikan bahan pangan.

Faktor penyebab kenaikan harga pangan ada dua macam: pertama, faktor “alami” antara lain langkanya ketersediaan bahan pangan tertentu akibat gagal panen, serangan hama, jadwal panen dan lain-lain, kedua, karena penyimpangan ekonomi dari hukum-hukum syariat Islam, seperti terjadinya ihtikâr (penimbunan), permainan harga (ghabn al fâkhisy), hingga liberalisasi yang menghantarkan kepada ‘penjajahan’ ekonomi. 

Dalam Islam, jika melambungnya harga karena faktor “alami” yang menyebabkan kelangkaan barang, maka di samping umat dituntut bersabar, Islam juga mewajibkan negara untuk mengatasi kelangkaan tersebut dengan mencari suplai dari daerah lain. Jika seluruh wilayah dalam negeri keadaannya sama, maka bisa diselesaikan dengan kebijakan impor dengan masih memperhatikan produk dalam negeri. 

Namun jika melambungnya harga disebabkan pelanggaran terhadap hukum-hukum syariat, maka penguasa harus mengatasi agar hal tersebut tidak terjadi. Rasulullah saw. sampai turun sendiri ke pasar untuk melakukan ‘inspeksi’ agar tidak terjadi ghabn (penipuan harga) maupun tadlis (penipuan barang/alat tukar), beliau juga melarang penimbunan (ihtikar). Khalifah Umar bahkan melarang orang yang tidak mengerti hukum fikih (terkait bisnis) dari melakukan bisnis. Para pebisnis secara berkala juga pernah diuji apakah mengerti hukum syara’ terkait bisnis ataukah tidak, jika tidak paham maka mereka dilarang berbisnis. Hal ini dilakukan karena setiap kemaksiatan_apalagi kemaksiatan terkait ekonomi_akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan ekonomi.

Wallahu a'lam bishshawab.

 
Top