Agenda Reshuffle, antara Akomodasi Politik dan Kepentingan Publik

 


Oleh Yuliyati Sambas, S.Pt.

Pegiat Literasi Komunitas Penulis Bela Islam AMK


Reshufle atau perombakan kabinet adalah suatu peristiwa dimana kepala pemerintahan memutar, mengganti, atau menggabungkan komposisi menteri dalam kabinetnya. Biasanya dilakukan ketika didapati seorang pejabat pensiun, terlibat skandal, dan untuk pemberian penghargaan atau hukuman bagi pendukung pimpinan pemerintahan dari partai politik. Efektivitas kerja dan perampingan kerap dijadikan tujuan juga dalam reshuffle. (wikipedia)


Baru-baru ini isu resuffle kembali mengemuka. Pasca disetujuinya Surat Presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian dalam Rapat Paripurna DPR pada Jum’at (9/4/2021), sehari setelah dibahas dalam Rapat Konsultasi Pengganti Badan Musyawarah (Bamus) DPR (8/4/2021). (harianaceh.co.id, 15/4/2021)


Terdapat dua poin yang disetujui yakni pembentukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi untuk menggabungkan dua kementerian sebelumnya; Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Kedua membentuk Kementerian Investasi yang ditujukan untuk mendongkrak investasi dan diharapkan menciptakan lapangan kerja yang luas.


Bongkar pasang menteri, pejabat pemerintah dan pengubahan nomenklatur lembaga kementerian bukan hal yang aneh di negeri ini. Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi saja tercatat sudah lima kali resuffle dilakukan. Resuffle terakhir terjadi akhir tahun lalu, tepatnya pada 22 Desember 2020. Saat itu ada enam menteri yang dirotasi. Dua di antaranya karena menteri sebelumnya tersandung kasus korupsi. Yaitu Juliara Batubara yang digantikan oleh Tri Rismaharini dan Edhy Prabowo ditukar posisinya dengan Wahyu Sakti Trenggono.


Faktanya, resuffle dalam kabinet selalu memicu perdebatan terkait akomodasi politik untuk balas budi dan kepentingan  partai penguasa. Salah satu contoh adalah pernyataan dari Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu ketika merespon isu resuffle. Ia berharap resuffle bukan ditujukan sekadar kepentingan akomodasi politik semata. Namun ia pun tak menampik bahwa harapan untuk dimajukannya seseorang berlatar partai yang dipandang profesional bisa dijadikan rujukan untuk dipilih menggeser dan menempati posisi resuffle. (harianaceh.co.id, 15/4/2021)   



Bahkan kekhawatiran publik akan tersisipinya proses resuffle oleh agenda Pilpres yang akan digelar 2024 mendatang pun nyata terasa. Kita bisa melihat salah satunya mengemuka dalam satu judul artikel dalam laman kabar24bisnis.com (13/4/2021), “Resuffle Kabinet Jokowi 2021, Jalan Endorse Putra Mahkota PDIP? Akankah perombakan wajah kabinet kali ini membawa agenda Pilpres 2024?”

 

Hal ini bisa dipahami, setidaknya karena beberapa hal:


Pertama bahwa partai adalah kendaraan politik terbaik dalam membawa seseorang untuk maju ke tampuk kekuasaan. Jika seorang kader atau dari pihak umum sekalipun telah diorbitkan oleh partai tertentu, maka seolah menjadi peraturan tak tertulis bahwa mereka wajib memuluskan kepentingan partainya dengan posisinya itu. Publik tentu masih teringat dengan satu frasa berupa “petugas partai” yang kerap dilontarkan oleh pemimpin partai besar negeri ini, Megawati Soekarno Putri. Ia mengingatkan bahwa semua pejabat atau pemimpin baik di kalangan eksekutif, legislatif maupun eksekutif ketika diusung oleh partai maka mereka adalah petugas partai.  


Kedua, bagi-bagi kue kekuasaan sudah menjadi hal lumrah ketika rezim diangkat dengan dukungan beragam partai. Maka ketika telah berhasil duduk di singgasana kekuasaan, politik balas budi pun berlaku. Dengan menempatkan personal dari partai pendukung untuk ditempatkan di posisi tertentu. Kadang profesionalitas dan kapabilitas tak menjadi prioritas.


Ketiga, berlaku prinsip bahwa tak ada teman dan lawan sejati, yang ada adalah kepentingan sejati. Hari ini boleh jadi berjabat tangan, esok lusa ketika tak didapati lagi kesamaan kepentingan, perkara yang mudah untuk merotasi atau mencopot pribadi tertentu digantikan oleh mereka yang loyal dengan agenda pemerintah.   


Jika demikian adanya, maka di manakah letak kepentingan rakyat banyak dengan adanya resuffle tersebut? Kepentingan mereka nyata terakomodir ketika suara mereka dibutuhkan pada pesta pemilihan pemimpin lima tahunan. Keluar dari masa tersebut, jangan harap semua urusan dan kebutuhan rakyat diakomodasi dengan serius oleh pemimpin yang dahulu dipilih oleh rakyat. Nyatanya bukan isapan jempol jika kepentingan segelintir oligarki kekuasaan dan para cukong kapitalislah yang berdaulat.


Demokrasi yang berbiaya mahal menjadi sesuatu yang teramat sulit bagi mereka dengan keimanan tipis untuk tetap amanah tak tergiur kesempatan korupsi. Demokrasi pulalah yang menjadi jalan bagi para pemilik modal untuk mengongkosi biaya pengorbitan nama seorang calon pejabat agar mulus meraih jabatan. Tak heran ketika sudah duduk di kursi kekuasaan, tarik ulur antara kepentingan rakyat banyak dengan kepentingan korporat yang dahulu mensponsorinya menjadi pilihan teramat sulit. Nyatanya kepentigan korporatlah yang lebih banyak dipilih untuk diakomodir. Satu contoh nyata adalah kasus impor. Ketika rakyat menghendaki dukungan atas hasil produksi dalam negeri bagi kesejahteraan mereka, negara justru lebih memilih membuka keran impor seluas-luasnya.  


Kapitalisme telah menjadikan para pemangku jabatan lebih mengedepankan aspek teraihnya materi sebanyak-banyaknya untuk diri dan golongan/partainya. Ditambah dengan sekularisme yang menjauhkan agama dari kehidupan bernegara. Kebaikan yang disandarkan pada akal kecerdasan manusia yang bersifat lemah dan terbatas, juga hawa nafsu menjadi panduan dalam mengurus rakyat.     


Sangat berbeda ketika Islam memandang terkait proses pergantian pejabat negara. Hal itu sesuatu yang boleh. Sandarannya adalah kafaah (kapabilitas) dan ketakwaan. Seorang pejabat jika didapati tak mampu menjalankan tugasnya dikarenakan kapabilitas yang kurang memadai maka pemimpin tertinggi negara dalam sistem Islam (khalifah) akan mencopotnya. Terlebih ketika diketahui bahwa seorang pejabat tak membawa prinsip takwanya dalam mengemban amanah, maka bersiaplah pemberhentian diberlakukan atas dirinya.


Sementara takwa dalam pandangan Islam disandarkan pada prinsip menjalankan syariat yang menyeluruh (kafah). Berdasarkan rasa takutnya seseorang pada Tuhannya yang telah mengaruniakan amanah jabatan. Maka ketika seorang pejabat dipandang tak mengurus rakyat sebagaimana mestinya, ia legowo untuk dicopot dari jabatannya. Ia pun rela ketika posisinya digantikan oleh pribadi lain yang lebih kapabel dan wara (takut dan hanya bersandar pada keridhaan-Nya)


Islam pun memandang bahwa berpolitik adalah menegakkan prinsip riayatu as-su’unil ummat (pengaturan urusan rakyat). Dari sini maka tak heran ketika para pejabat akan berlomba-lomba mempersembahkan segenap kemampuannya dalam mengurusi setiap urusan dan kebutuhan rakyat. Semata berbekal takwa kepada Allah.


Maka selama sistem yang diberlakukan di negeri ini masih kapitalisme demokrasi yang sekuler, berapa kali pun resuffle dilakukan tak akan mengganti wajah mendung negeri karena belitan masalah sistemik yang menderanya. Kepentingan rakyat banyak pun sulit untuk diakomodir.


Wallahu a’lam bi ash-shawwab.