Oleh Sadiah, S.Pd

Pendidik dan Ibu Rumah Tangga


17 Februari 2021, Bupati Bandung, Dadang M Naser mengakhiri masa jabatannya setelah 10 tahun menjalani kepemimpinannya. Selama satu dekade sebagai Bupati Bandung, ia mengakui telah melakukan banyak perubahan dan capaian di kabupaten Bandung. Salah satunya yaitu tidak ada lagi desa tertinggal di Kabupaten Bandung.


Dalam sebuah video  yang diunggah di facebook Humas Kabupaten Bandung, Dadang menuturkan bahwa di Kabupaten Bandung dengan 270 desa yang ada, strata yang tersisa hanya desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri. Adapun desa mandiri berjumlah 56 desa. Dengan capaian tersebut, maka Kabupaten Bandung menjadi daerah dengan desa mandiri terbanyak di Jawa Barat. (Mapay Bandung, 19/2/2021)


Apa yang telah dicapai oleh Bupati tentu menjadi suatu kebanggan dan dianggap sebagai keberhasilan. Maka, patut untuk diapresiasi. Namun benarkah Kabupaten Bandung nihil desa tertinggal? Dan tidak adanya desa tertinggal merupakan bentuk keberhasilan dalam kemajuan pembangunan dan pengentasan kemiskinan?


Sebagaimana dilansir dari Republika (21/2/2021) dalam kegiatan wakaf, Direktur Wakaf Salman ITB, M Khirzan Nazar Noe'man menuturkan bahwa di tengah kemjuan teknologi yang terus berkembang, ternyata masih banyak desa yang tertinggal. Salah satunya Desa Mekarmanik yang terletak di Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Di desa tersebut memiliki keterbatasan sanitasi yang serius. 


Adapun angka kemiskinan di Kabupaten Bandung, berdasarkan data dari BPS Jawa Barat, persentase warga miskin pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 6,91%. Naik sekitar 0,97% dari tahun 2019 yaitu 5,94%. Kenaikan tersebut disebabkan dampak terjadinya pandemi Covid-19. Wabah ini telah menghantam perekonomian negeri, tak terkecuali Kabupaten Bandung. Tidak sedikit warganya yang terkena imbas PHK, sehingga menurunkan pendapatan. Akibatnya kebutuhan pun sulit untuk terpenuhi.


Di sisi lain, pembangunan infrastruktur masih terus digulirkan oleh pemerintah daerah. Pembangunan jalan tol, rel kereta cepat, jembatan, dan lain-lain. Ini pun dianggap sebagai suatu keberhasilan. Namun nyatanya pembangunan tersebut tidak dapat dirasakan oleh masyarakat banyak. Hanya segelintir orang yang bisa menikmati pembangunan infratrusktur tersebut. Bahkan tak ayal, dari pembangunan tersebut justru menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat di kawasan pembangunan. Seperti terjadinya banjir, longsor, hilangnya lapangan pekerjaan karena berkurangnya lahan pertanian dan dialihfungsikan.


Itulah parameter kesejahteraan dalam sistem kapitalis. Yang memandang keberhasilan hanya sebatas pada pembangunan fisik. Berbagai kebijakan ditetapkan tanpa memperhatikan imbas dari kebijakan tersebut. Yang penting ada pemasukan untuk kas negara. Atau dengan kata lain hanya mementingkan keuntungan semata. Di samping itu, sistem kapitalis memandang bahwa kesejahteraan masyarakat hanya dilihat secara keseluruhan, bukan individu per individu.

 

Berbeda dengan Islam, parameter kesejahteraan dalam Islam adalah terpenuhinya kebutuhan asasi per individu. Seluruh kebutuhan asasi akan diperhatikan oleh negara, baik pangan, sandang, maupun papan dengan mekanisme tidak langsung. Sesuai dengan ketentuan syari'ah Islam. Yaitu negara mewajibkan seorang pria yang sudah baligh, berakal dan mampu untuk bekerja mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan keluarganya. Dalam hal ini, negara wajib untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang halal dan seluas-luasnya.

 

Adapun jika individu tersebut tidak mampu bekerja dan memenuhi kebutuhan, maka tanggung jawab itu dibebankan kepada ahli waris dan kerabat dekatnya. Namun, jika ahli waris dan kerabatnya masih belum bisa memenuhinya, maka beban tersebut beralih kepada Negara. Kebutuhan orang tersebut wajib dipenuhi oleh negara dengan menggunakan kas Baitul Mal dan harta zakat.


Selain kebutuhan pangan, sandang dan papan, negara pun wajib memenuhi kebutuhan rakyat secara umum berupa kesehatan, pendidikan dan keamanan. Negara harus menyediakan pelayanan yang dibutuhkan oleh rakyat dengan mudah, murah bahkan gratis. Tidak memandang, kaya atau pun miskin, muslim atau non-muslim.


Oleh karena itu, khalifah sebagai pemimpin akan mengurusi urusan umatnya sebaik mungkin. Ia akan berusaha untuk memenuhi seluruh kebutuhan rakyat. Karena kesadaran akan tanggung jawab dan kewajiban yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Rasulullah saw. bersabda:


الإمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari)


Dengan demikian, hanya Islam lah yang mampu mewujudkan pemimpin yang benar-benar bertanggung jawab terhadap umatnya. Pemimpin yang akan membimbing dan mengarahkan rakyatnya untuk senantiasa menjalankan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt. serta dapat mewujudkan kebangkitan berfikir (irtifa' al fikri). Pemimpin seperti inilah yang layak dikatakan sebagai pemimpin yang berhasil dan berprestasi.


Wallahu a'lam bishshawab.

 
Top