Oleh Murni, SE 

(Pembina Generasi)


Wacana merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bergulir setelah Presiden Joko Widodo meminta agar implementasi UU tersebut menjunjung prinsip keadilan. Jokowi mengaku akan meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk merevisi UU tersebut jika implementasi UU ITE yang berkeadilan itu tidak dapat terwujud. (Dilansir, Kompas.com,15/2/2021).

Jokowi bahkan mengatakan akan meminta DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini, menghapus pasal-pasal karet yang ada di UU ITE karena pasal-pasal itu menjadi hulu dari persoalan hukum UU tersebut.

Wakil Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Era Purnamasari berharap agar pernyataan Jokowi di atas tidak sekadar retorika. Ia mengingatkan, pasal karet yang ada di UU ITE sudah banyak memakan korban. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Bidang Advokasi YLBHI Era Purnamasari kepada Kompas.com, Selasa (16/2/2021).

Menurut Era, beberapa pasal yang sering digunakan adalah Pasal 27 Ayat 3 tentang pencemaran nama baik, dan Pasal 28 Ayat 1 tentang penyebaran berita bohong, dan Pasal 28 Ayat 2 tentang penyebaran rasa kebencian pada individu dan kelompok tertentu.

Salah satu Ketua Bidang Hukum dan HAM Pengurus Pusat Muhammadiyah Busyro Muqoddas pun menilai ada kesamaan antara situasi Indonesia saat ini dengan situasi era Orde Baru. Busyro pun menilai situasi saat ini sudah bergerak ke arah neo otoritarianisme, dengan beberapa indikasi, pertama  massifnya buzzer. Orang kritis diserang dengan buzzer dengan berbagai macam cara, kedua adanya teror-teror dengan meretas alat komunikasi, termasuk teror kepada aktivis kampus, ketiga terdapat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dinilainya seolah-olah melegalkan perbuatan para buzzer. (CNNIndonesia.com, Minggu, 21/02).

UU ITE: Memakan Korban

Pasal-pasal karet yang dinilai mengancam bagi kebebasan berekspresi dan berpendapat dalam Undang-Undang Transaksi dan Informasi Elektronik (ITE) masih dan akan terus memakan korban.

Ini merupakan fenomena paradoks dalam kehidupan berdemokrasi yang dianut di Indonesia. Sebab, banyak suara-suara yang kritis atau berbeda dari narasi negara kerap dibungkam lewat pasal-pasal UU ITE.

Presiden Joko Widodo dengan terbuka mengatakan akan menjamin siapa saja yang mengkritiknya atau senang dikritik utamanya menyangkut pelayanan publik di masa pandemi, akan tetapi di sisi yang lain tidak ada jaminan bagi pengkritik setelah memberi kritikan. Ini menjadi tanda tanya besar yang kemudian menjadi titik persoalan. Bahkan bisa sampai berujung pidana jika UU ITE itu dalam pasal tertentu dimultitafsirkan pemerintah. 

Awalnya, UU ITE dibuat demi upaya jaminan kepastian hukum terhadap informasi dan transaksi elektronik. UU ITE juga dihadirkan untuk mengatur internet (cyberlaw).

Namun, dalam penerapannya, pasal-pasal karet dalam UU ITE justru menjadi senjata untuk menjebak lawan politik. Misalnya pada kasus Gus Nur, Ali Baharsya, Alm. Soni Ernata (alias ustadz Maher ) yang dikenai pasal karet ujaran kebencian dan pencemaran nama baik. Mereka ditangkap dengan asas hukum suka-suka. 

Masih banyaknya kasus hukum yang hanya menimpa ulama dan aktivis oposisi. Sebaliknya mereka yang dekat dengan rezim, yang getol memprovokasi, membuat kegaduhan, memecah belah umat hingga dugaan tindakan rasisme, sampai saat ini masih juga kebal hukum dan tidak diproses hukum, seperti Abu janda, Ade Armando, Sukmawati Soekarnoputri, Budi Jarot, Deny Siregar,Muannas Alaidid, Agus Sudirman (penghina HRS, UAS) dan masih banyak lagi.

Dengan sangat nyata rakyat akan menilai bahwa adanya distopia pemerintah yang anti kritik terhadap kritikan rakyat. Revisi UU ITE ini diduga kuat hanya akan menjadi alat untuk membungkam siapa saja yang berani mengkritik kebijakan pemerintah. Efek ini pun mampu membawa seseorang ke titik fobia kritik dan memilih sikap bungkam. Salah satunya datang dari salah seorang ekonom senior Kwik Kian Gie mengungkapkan bahwa dirinya belum pernah merasa setakut ini mengemukakan pendapat yang berbeda dengan maksud yang baik. Karenanya banyak dari berbagai intelektual menilai sikap pemerintah sudah bergerak ke arah neo otoritarianisme.

Di berbagai platform media sosial banyak akun-akun yang diretas sampai diblokir, baik dari sekelas intelek sampai rakyat biasa karena gencar memposting konten-konten yang bermuatan kritikan terhadap kebijakan pemerintah, bahkan adanya teror-teror dengan meretas alat komunikasi. Nampaknya upaya pembungkaman terus dilakukan dengan berbagai cara agar pemerintah dan kelompoknya dengan leluasa bergandengan tangan dengan para korporasi meski melabrak konstitusi sekalipun.

Para cebong buzzerRp pun gencar mencari akun-akun yang kontra pemerintah, sehingga dengan sesuka hati melayangkan delik aduan kepada pengadilan atas ujaran kebencian dan pencemaran nama baik. 

Wajibnya Muhasabah Lil Hukkam

Muhasabah kepada penguasa adalah hak paten umat. Bagi seluruh rakyat, mengoreksi penguasa adalah kewajiban.

Allah Swt. menjadikan umat Rasulullah saw. sebagai umat terbaik karena telah menjalankan kewajibannya dengan baik. Allah Swt. berfirman, “Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar.” (QS. Ali Imran: 110).

Para pemimpin yang baik dari umat terdahulu, telah memahami kebenaran ini dan mempercayainya. Mereka juga memahami tujuannya dan meyakininya, lalu dengan senang hati menegakkan keadilan ini dan mencapai tujuan itu tanpa batas. Bahkan kita dapati di antara mereka ada yang meminta sendiri kepada umatnya agar mereka mengontrolnya atas segala tindakan dan perilakunya, serta meluruskannya jika dia berbuat salah dalam menetapkan hukum dan pemerintahannya, selama mereka ikhlas demi mencari keridaan Allah.

Sebut saja Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq ra. berkata ketika menjadi khalifah, “…jika saya baik maka bantulah saya dan jika saya salah maka Iuruskanlah. Taatilah saya selama saya menaati Allah dan Rasul-Nya dalam memimpin kalian…”

Begitu juga Umar bin Khaththab ra. berkata, “Barangsiapa di antara kalian melihatku bengkok, maka hendaklah dia meluruskannya.”

Bukankah pelurusan itu bisa dilakukan jika ada kontrol? Islam mewajibkan kepada pemimpin yang mengurusi urusan kaum muslimin agar mendengarkan siapa saja yang mengritiknya dan membukakan dadanya untuk itu. Islam juga memerintahkan kepadanya agar tunduk kepada kritik itu jika sesuai dengan hukum Islam, serta melarangnya untuk menghukum siapa saja karena melakukan kontrol kepadanya, walaupun kritik itu pedas dan keras.

lnilah beberapa peristiwa yang menggambarkan tentang pentingnya sebuah kritikan pada masa keemasan Islam, menggambarkan dengan benar tentang peran para ulama dan seluruh rakyat dalam mengoreksi (mengkritik) para penguasa. Karena aktivitas yang mulia inilah generasi umat Islam saat itu disebut generasi terbaik. 

Dengan kritik dan pengaduan yang dilakukan oleh rakyat, sejatinya rakyat telah menjalankan kewajibannya sekaligus penguasa telah mendapatkan haknya. Dan hal ini pun akan menyelamatkan penguasa dari perbuatan zalim dan mungkar. Karena sesungguhnya penguasa akan mempertanggungjawabkan di pengadilan Allah bagaimana dia mengurus umat.

Allahu a'lam bishshawab.

 
Top