Revisi UU ITE, Untuk Kepentingan Siapa?


Oleh TatiRistianti


Memang benar, dengan menyampaikan kritik, nasihat dan pandangan-pandangan yang lain terhadap pemimpin, adalah salah satu bukti tanda cinta rakyat kepada pemimpinnya, namun saat ini rekam jejak para penguasa telah diketahui oleh rakyat, ketika ada rakyat yang mengkritik, UU ITE dijadikan alat untuk membungkam suara rakyat.

Bukan pertama kali ini saja revisi UU ITE bergulir, sudah berulang kali UU ITE ini di revisi tetapi hasilnya tetap sama tidak menemukan titik terang untuk publik.

Wacana merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ( UU ITE) bergulir setelah Presiden Joko Widodo meminta agar implementasi UU tersebut menjunjung prinsip keadilan. Jokowi mengaku akan meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk merevisi UU tersebut jika implementasi UU ITE yang berkeadilan itu tidak dapat terwujud.

"Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini, Undang-undang ITE ini," kata Jokowi saat memberikan arahan pada rapat pimpinan TNI-Polri di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/2/2021). (Kompas.com).

Sayangnya, rencana revisi UU ITE tidak cukup melegakan publik. Masih ada kekhawatiran besar bahwa negara akan menggunakan instrumen lain untuk tetap membungkam suara kritis. Bahkan bukan tidak mungkin rencana revisi justru menjadi momentum memperberat sanksi bagi pelanggar UU ini. Karena saat ini boleh mengkritik pejabat publik asal sesuai UU ITE. Itu namanya bukan mengkritik.

Publik memang merasakan makin sempitnya ruang untuk menyampaikan kritik. Apalagi bila menyangkut perilaku pejabat maupun kebijakan publiknya, seringkali berujung pada kriminalisasi hingga jeruji besi.  Terbukti, lebih dari 32% pelapor kasus terkait UU ITE adalah pejabat publik. Sampai-sampai ada yang menilai, sikap antikritik makin mengemuka.

Para pengamat menilai saat ini negara  mengarah ke otoritarianisme, dengan beberapa indikasi: Pertama, masifnya buzzer. Orang yang kritis diserang oleh buzzer bayaran dengan berbagai macam cara. Kedua, teror dengan meretas alat komunikasi, termasuk teror kepada aktivis kampus, yang mana notabene aktivis kampus masih kritis walaupun sebagian mahasiswa telah dibungkam.

ketiga, terdapat UU ITE yang memiliki karakter pelembagaan buzzer, dan sudah banyak korbannya termasuk para ulama yang ditangkap polisi karena dianggap menyebarkan ujaran kebencian.

Seandainya jika kita sedikit saja kritis terhadap kondisi saat ini, itu akan semakin membukakan hati dan pikiran, bahwa betapa demokrasi-sekuler, memang semestinya tidak mendapatkan tempat sedikitpun, baik dalam diri seorang muslim maupun dalam bernegara. Karena selama Demokrasi berjalan selama itu pula nyaris tanpa kritik, ketika ada yang mengkritik kerap ditafsirkan dengan ujaran kebencian, penghinaan atau pencemaran nama baik. Bagaimana mau mengkritik dengan leluasa bila publik ditakut-takuti dengan UU ITE yang menjadi senjata andalan untuk membungkam kebenaran.

Inilah bukti pemerintah yang antikritik dan plin plan dalam mengeluarkan kebijakan. Hal ini jelas berbeda dengan pemerintahan dalam Islam (Khilafah). 

Islam tidak antikritik. Kritik dalam Islam terwujud dalam aktivitas dakwah amar makruf nahi mungkar. Yaitu menasihati dalam kebaikan, mengoreksi kebijakan penguasa, dan mencegah kezaliman dan kemungkaran.

Dari Tamim ad-Dari (diriwayatkan), bahwasanya Nabi saw bersabda, “Agama adalah nasihat.” Kami bertanya, “Kepada siapa?” Rasulullah menjawab, “Kepada Allah, kitab-Nya, Rasul-Nya, pemimpin-pemimpin umat Islam, dan kaum awam mereka.” (HR. Muslim).

Kritik adalah fitrah bagi penguasa. Penguasa dikritik atas kinerjanya itu wajar. Dengan kritik, penguasa bisa bermuhasabah dan memperbaiki kinerja. Kinerja para pejabat negara  betul-betul memberikan  keluasan untuk rakyatnya mengkritik khalifah, karena, kritik rakyat untuk penguasa adalah sebuah keniscayaan agar bisa bermuhasabah & memperbaiki kinerja dan terselamatkan dari sikap zalim dan mungkar. 

Sistem khilafah benar-benar menjalankan pemerintahan yang terbuka dengan kritikan dari rakyatnya karena dengan kritik dan pengaduan rakyatlah, penguasa akan terselamatkan dari sikap zalim dan mungkar. Sebab, penguasa di sistem khilafah menyadari besarnya pertanggungjawaban mereka kelak di akhirat. 

Wallahu a'lam bishshawab.