Peredaran Narkoba dari Lapas Kendari, Bukti Hukum Sistem Demokrasi Lemah


Oleh Surfida, S.Pd.I

(Relawan Media)


Kasus narkoba tak pernah usai. Selalu saja ada yang ditangkap oleh aparat keamanan. Yang menjadi pengendali peredaran barang haram tersebut, bukan hanya dari luar tahanan. Status narapidana pun mampu menjadi pengendali. Seperti yang terjadi di Kendari. Tim Satuan Narkoba Polres Kendari menangkap RI (35) di sebuah hotel di Kecamatan Puuwatu, akhir pekan lalu. Sebanyak 33 bungkus kecil sabu ditemukan dengan berat total 53,36 gram. RI diduga hanyalah seorang kurir dari seorang narapidana yang saat ini menjalani masa tahanan di Lapas Kelas II A Kendari. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Satuan Narkoba, Poles Kendari Ajun Komisaris Abdi Agusfian Pranata mengungkapkan, "Berdasarkan informasi yang kami terima, ada seorang pria yang memiliki narkoba di sebuah hotel di Kendari. Setelah dilakukan pengintaian dan dilanjutkan dengan pengeledahan, RI ditemukan di kamar hotel dengan barang bukti berupa sabu seberat 53,356 gram.” (www.kompas.id, 18/2/2021).

RI mengaku bahwa narkoba yang diedarkannya didapatkan dari HN. RI sudah tiga kali mengambil narkoba dari HN, meskipun HN menyangkal saat diperiksa, tetapi semua bukti mengarah kepadanya. Salah satunya, handphone yang digunakan untuk berkomunikasi dengan RI. 

Penangkapan terhadap pengedar narkoba, dan narapidana sebagai pengendali, bukan hal baru terjadi di Kendari. Sebelum penangkapan terhadap RI, aparat keamanan Kendari juga menangkap pengedar narkoba, dan narapidana sebagai pengendali. Menurut pantauan kompas, setidaknya dalam dua bulan terakhir antara Januari - Februari, aparat keamanan, juga Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sultra, sudah lima kali melakukan penangkapan. Misalnya awal Februari lalu, BNNP Sultra menangkap seorang penjual ikan dengan barang bukti berupa sabu seberat 713 gram. Pelaku LDS  diketahui telah beberapa kali menjalankan aksi dengan upah Rp500.000 setiap kali transaksi. Pengakuan tersangka, ia mendapat perintah dari narapidana yang mendekam di lapas.

Pada Januari lalu, Polda Sultra bahkan menangkap seorang pegawai negeri sipil (PNS) Balai Pemasyarakatan yang ketahuan memiliki sabu seberat 34,23 gram. LU pegawai itu, mengaku dikoordinasi oleh seorang narapidana di lapas. Selain itu, aparat Polres Kendari menangkap dua pengedar sabu di dua tempat berbeda, di Kendari, Sulawesi Tenggara. Dan pada pertengahan 2019, KA, seorang sipir Lapas Kelas IIA Kendari, ditangkap petugas BNNP Sultra karena kepemilikan sabu. Pelaku juga disebutkan menjadi pemasok sabu ke dalam lapas tempatnya bekerja.

Dari beberapa yang ditangkap, semua pengendalinya berada dalam tahanan. Apakah para penjaga tahanan tidak memeriksa setiap pengunjung yang datang atau kamar para narapidana? Sehingga dengan mudahnya barang haram tersebut beredar. Menurut  Kepala Lapas Kelas IIA Kendari Abdul Samad Damu, pihaknya berupaya memaksimalkan pemeriksaan dan penggeledahan blok kamar dan mereka yang memiliki akses masuk-keluar. Pemeriksaan rutin dilakukan sekali dalam seminggu, sementara mereka yang masuk-keluar dilakukan setiap waktu. Meskipun kepala lapas beserta anggotanya selalu melakukan pemeriksaan, tidak menutup kemungkinan para narapidana bekerja sama dengan para sipir. Bisa jadi saat pemeriksaan akan dilakukan, para sipir menyampaikan para narapidana untuk mengamankan barang-barang yang mereka miliki. Alhasil saat diperiksa, tidak akan ada temuan bahwa para tahanan memiliki barang, misalnya narkoba atau handphone. 

Namum, menurut Iqrak Sulhin, kriminolog Universitas Indonesia, menjabarkan bahwa lapas yang menjadi sarang baru peredaran narkotika merupakan cerita baru. Penjara sebagai komunitas serba rahasia selalu memiliki mekanisme sendiri sehingga peredaran narkotika yang dikoordinasikan oleh narapidana terus terjadi. Selain melibatkan narapidana, tidak menutup kemungkinan juga adanya keterlibatan oknum sipir atau penjaga. Misalnya handphone yang diseludupkan.

Narkoba Menggurita, Akibat Demokrasi

Semakin meningkatnya peredaran narkoba ini, menunjukkan bahwa hukum yang diterapkan oleh negara ini masih lemah. Sehingga selalu saja ada para pemakai, pengedar dan pengendali. Pengendalinya pun berstatus narapidana. Seharusnya dengan status seperti itu, membuat ia takut untuk mengedarkan narkoba. Akan tetapi seakan para narapidana santai dan menganggap enteng. Saat mereka dalam tahanan, mereka dijaga oleh para sipir. Tetapi keberadaannya para sipir tak dianggap oleh mereka, sehingga begitu bebas barang haram tersebut beredar. Dan bisa jadi para sipir juga menjadi pelaku, bagaimana tidak, dalam jeruji besipun napi masih bisa mengendalikan narkoba yang diedarkan diluar. Dan seandainya negara ini serius memberantas para aktivis narkoba, pasti narkoba ini tidak akan beredar lagi.

Karena dengan tertangkapnya para pengedar, akan mampu mengurai siapa agennya. Jika hukum hanya ditujukan para pengedar dan  pengendali juga pemakai, rantai barang haram ini tidak akan berhenti. Karena agen akan mencari mangsa yang baru lagi, dan mangsa yang baru akan menerimanya. Mereka tergiur dengan bayaran yang tinggi jika berhasil memasarkan barang haram tersebut. Rakyat di negara ini banyak yang tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran, ketika ditawari pasti mereka mau tanpa memikirkan resikonya. Atau meskipun mereka punya pekerjaan, seperti PNS yang sejatinya menjadi pendidik generasi, menjadi pengedar narkoba. Oknum PNS maupun polisi atau yang lainnya melakukan hal itu, bisa jadi gaji yang diterima tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup yang semakin hari makin meroket, dan juga sifat hedonisme yang mereka miliki membuatnya untuk dipenuhi. Karena itulah mereka mencari tambahan diluar walaupun menjadi pengedar narkoba. 

Narkoba akan tetap ada jika sistem yang diterapkan masih sistem Demokrasi. Karena sistem ini memberikan kebebasan terhadap rakyat, meskipun bertentangan dengan agamanya, misalnya Islam. Karena sistem ini selain menjunjung tinggi kebebasan, juga memiliki akidah sekuler (agama dipisahkan dari kehidupan). Karena agama dipisahkan dari negara itulah, sehingga sebagian umat yang memiliki masalah, menjadikan narkoba sebagai solusinya. Ini membuktikan betapa jauhnya ia dengan Tuhannya, atau tidak merasa diawasi oleh Sang Pencipta. 

Di sisi lain, para pengaman negara juga ikut-ikutan menjadi pemakai, bahkan pengedar yang notabenenya merekalah yang mengamankan agar negara ini bebas dari narkoba. Jika narkoba tersebut diproduksi di Indonesia, para penegak hukum harus menghentikan produksinya. Jika diseludupkan dari luar negeri, mereka juga harus mampu menggagalkan. Akan tetapi dengan terlibatnya penegak hukum, semakin membuktikan bahwa sanksi yang diberikan tidak tegas. Dan juga negara tidak serius untuk memberantasnya. Dari ketidakseriusan inilah maka narkoba semakin menggurita. 

Islam Sebagai Solusi

Pemberatasan narkoba ini akan berhasil, jika diberantas secara sistematis. Dimana bukan saja rakyat yang harus diawasi, tetapi aturan dan sanksinya harus tegas. Namun sanksi yang tegas tidak ditemukan dalam sistem sekarang. Sanksi yang tegas hanya dalam sistem Islam. Karena Islam hadir bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi hubungan manusia dan manusia juga diatur. Salah satunya menjaga akal manusia agar eksistensi manusia tetap terjaga. Nah narkoba mampu merusak akal manusia, maka dalam Islam sangat menjaga umatnya agar terhindar dari barang yang merusak akal. Sebagaimana hadis dari Ummu Salamah ra. bahwa Rasulullah saw. telah melarang dari segala sesuatu yang memabukkan (muskir) dan melemahkan (mufattir). (HR. Ahmad, Abu Dawud). 

Maka dari itu baik pemakai, pengedar dan pengendali dianggap sudah melakukan kemaksiatan pada Allah Swt. Mereka wajib dijatuhi hukuman. Sanksi (uqubat) yang diberikan bagi yang menggunakan narkoba yakni ta’zir. Ta'zir adalah sanksi yang jenis dan kadarnya ditentukan oleh Qadhi, apakah akan dipenjara, dicambuk, atau bahkan dihukum mati. Sanksi ini diberikan sebagai pencegah (zawajir) dan sebagai penebus dosa (jawabir).

Dalam sistem Islam pencegahan bukan ketika narkoba sudah berada dalam negeri, tetapi saat berada di pintu masuk perdagangan dengan luar negeri sudah diawasi. Dengan begitu, pasti narkoba bisa digagalkan jika ia diseludupkan, dan jika diproduksi dalam negeri akan dimusnahkan dan diberikan sanksi yang sangat tegas yaitu dengan ta'zir. Dengan demikian baik pemakai maupun pengedar akan jera. 

Wallahu a'lam bishshawab