Oleh Dra. Dewi Asiya

(Pemerhati Masalah Sosial)


Kisruh internal partai politik kembali terjadi kali ini di tubuh partai Demokrat. Partai Demokrat terancam mengalami dualisme setelah segelintir kader dan mantan kader menggelar Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara. 

KLB Demokrat itu mengangkat Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025.

Kubu Moeldoko meyakini hasil KLB Demokrat itu akan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan kubu Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta pemerintah tak mengesahkan lantaran KLB itu ilegal dan tak sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga partainya. (Detik.com, 7/3/2021). 

Hal ini ditanggapi oleh Pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai Kongres Luar Biasa atau KLB Demokrat di Deli Serdang melanggar Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Feri merujuk Pasal 32 dan 33 UU Partai Politik yang mengatur mekanisme penyelesaian jika terjadi perselisihan di internal partai. (Tempo.co, 7/3/2021).

Konflik internal partai politik (parpol) sebenarnya merupakan sesuatu yang lumrah dan natural di negara-negara dengan sistem demokrasi yang telah mapan maupun demokrasi baru. Hanya pada negara-negara yang tidak demokratis atau semi-demokratis, serta di negara dengan sistem satu partai saja faksionalisasi dan konflik mungkin jarang atau bahkan tidak ditemukan.

Pentingnya faksionalisme dan konflik internal diberi ruang menurut Yudi Latif (2004), sebab hal ini dapat berfungsi sebagai sarana artikulasi ragam kepentingan dan alternatif kebijakan dalam partai, serta dapat beroperasi sebagai mekanisme kontrol horizontal dalam menegakkan prinsip-prinsip akuntabilitas partai. Itulah sebabnya pada banyak kasus di negara maju seperti Jepang dan Italia, alih-alih dibunuh, eksistensi faksi ini malah dijamin oleh anggaran dasar dan rumah tangga partai.

Ringkasnya, dalam sebuah rezim demokratis, benturan kepentingan dan nilai politik merupakan sesuatu yang lumrah sebagai akibat dari dihormati dan dijaminnya perbedaan pendapat. Sepanjang konflik tersebut tidak menghancurkan tatanan sistem dan kelembagaan demokrasi, maka ia harus dianggap sebagai sesuatu yang wajar adanya. 

Sejak awal, pemerintah telah menyadari akan tingginya potensi konflik dalam parpol sehingga melalui instrumen undang-undang, setiap parpol telah diwajibkan untuk membentuk Mahkamah Partai (MP) atau sebutan lainnya guna menyelesaikan setiap timbul sengketa internal. Pasal 32 UU Nomor 2 Tahun 2011 menyatakan: Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART yang dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain. (Jamaludin Ghafur dosen Hukum Tata Negara, anggota Dewan Pakar Pusat Studi Hukum dan Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakartadoko, Kepala Staf Kepresiden, sebagai Ketua Umum PD periode 2021/2025.) (Detik.com, 9/3/2021).

Semakin menunjukkan bukti nyata bahwa sistem politik demokrasi menghasilkan kisruh pada internal partai politik. Karena dalam sistem demokrasi mengagungkan kebebasan dan di antara kebebasan itu adalah kebebasan berpendapat, di sinilah peluang munculnya konflik sangat besar.

Menurut Nazuruddin Sjamsuddin, Zukifli Hamid, dan Toto Pribadi Perpecahan dalam parpol bisa disebabkan tiga hal:

1) Perbedaan ideologi dari para anggotanya.

2) Perbedaan pelaksanaan kebijaksanaan.

3) Persaingan kepemimpinan dalam partai. 

(Nazuruddin Sjamsuddin, Zukifli Hamid, dan Toto Pribadi; “Sistem Politik Indonesia”; Penerbit : Karunika Jakarta, Universitas Terbuka, 1988, hal  5.6).

Jika dalam tubuh partai sendiri terjadi kisruh bagaimana mungkin bisa memberikan solusi pada konflik negara, apakah bisa diharapkan adanya partai politik yang bisa memberikan dukungan pada perbaikan sebuah sistem negara? Dimana seharusnya partai politik fokus melakukan fungsi nasihat dan kritik agar menjadikan tatanan negara menjadi baik.

Di sinilah dibutuhkan adanya partai politik yang bisa memberikan kontribusi perbaikan pada kehidupan berbangsa dan bernegara.

Partai Politik dalam Islam 

Keberadaan partai politik dalam Islam adalah wajib. Kewajiban ini untuk memenuhi seruan Allah Swt. dalam QS. Ali Imran [03]: 104. Dengan tegas, Allah memerintahkan adanya umat, yang berarti kelompok yang terorganisasi.

Tujuannya untuk menyerukan Islam, baik dalam konteks menerapkan Islam secara kafah, maupun mengajak orang nonmuslim agar bersedia memeluk Islam dengan sukarela.

Selain itu, juga menyerukan pada yang makruf, dan mencegah dari tindak kemungkaran, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun negara.

Karena itu, partai politik ini harus dibangun berdasarkan akidah Islam. Akidah Islam harus dijadikan sebagai kaidah berpikirnya, sekaligus ikatan yang mengikat anggota partai politik ini.

Karena itu, visi, misi, tujuan, metode dan aktivitasnya sama sekali tidak boleh menyimpang dari Islam yang menjadi dasarnya. Visi partai politik ini adalah melangsungkan kehidupan Islam 

Peranan Partai Politik

Secara umum, aktivitas partai politik ini adalah dakwah, amar makruf dan nahi mungkar. Namun, lebih spesifik, dalam konteks sistem pemerintahan, fungsi dan peranan partai politik ini adalah untuk melakukan check and balance.

Bisa juga disebut fungsi dan peran muhasabah li al-hukkam (mengoreksi penguasa). Inilah fungsi dan peranan yang dimainkan oleh partai politik Islam.

Bahkan, bisa dikatakan, fungsi dan peranan ini sangat menentukan keberlangsungan penerapan Islam  Karena, para penguasa adalah manusia, bukan malaikat. Manusia tidak luput adanya salah dan lupa, maka di sinilah pentingnya peran politik untuk memberikan muhasabah kepada penguasa.

Bisa disimpulkan bahwa peran partai politik dalam Islam sebagai institusi pemikiran adalah sebagai berikut:

(1) Mengedukasi rakyat tentang syariat Islam; hak dan kewajiban rakyat dan penguasa; kewajiban amar makruf nahi mungkar, dan lain-lain.

(2) Melakukan amar makruf nahi mungkar termasuk di dalamnya muhasabah lil hukkam (mengoreksi penguasa) ketika melenceng dari syariat Islam, maupun ketika menerapkan kebijakan publik yang menzalimi rakyat.

(3) Memiliki hak mengangkat kepala negara (khalifah) namun tak berhak menghentikannya. Mengingat hak menghentikan ada di tangan syariat.

Inilah partai politik ideologis beserta perannya yang strategis yang seharusnya ada di tengah-tengah umat. Dengan adanya partai politik ideologis ini akan menjadikan kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi baik dan mampu memberikan pengayoman kesejahteraan kepada seluruh warga negara. Allahu a'lam bishshawab.

 
Top