Oleh Surfida, S.Pd.I 

(Pemerhati Sosial)


Kasus narkoba sudah benar-benar menggurita di negara ini. Khususnya di daerah Kendari, Ditresnarkoba Polda Sultra kembali menangkap seorang pelaku narkoba. Pelaku ini berprofesi sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kendari. Panitera pengganti tersebut berinisial FB. FB ditangkap di rumahnya karena ketahuan membawa sabu sebanyak satu sashet, dengan berat 0,50 gram. Sabu tersebut didapat dalam baju safari atau baju kerja tersangka FB.

Ditresnarkoba Polda Sultra, melakukan penangkapan setelah mendapat informasi dari warga, bahwa di sekitar tempat tinggal tersangka dicurigai telah terjadi peredaran narkoba. Penangkapan tersebut dilakukan pada tanggal 19 Februari 2021. Dari barang yang ditemukan, belum diketahui secara jelas, apakah kepemilikan sabu tersebut untuk dikonsumsi atau diedarkan. (detiksultra.com, 3/3/2021).

Dari penangkapan ini, membuat Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Anti Narkotika (Granat) Sulawesi Tenggara (Sultra), Laode Muhamad Bariun, ikut berkomentar. Beliau mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Panitera Pengganti ini telah mencoreng nama baik Pengadilan Negeri Kendari sebagai lembaga yang mengadili kasus narkoba selama ini. Dan beliau melanjutkan, bahwa para penegak hukum baik kepolisian, kejaksaaan, dan pengadilan harus benar-benar menegakkan hukum secara adil, tidak boleh ada pengecualian.

Pemberi Peradilan Terjerat Narkoba, Mengapa? 

Pelaku narkoba, saat ini bukan hanya dari rakyat sipil, tetapi orang yang ditugaskan untuk memberikan peradilan pun ditangkap karena memiliki barang haram tersebut. Ditambah lagi para pelaku hanya direhabilitasi, sehingga pelaku narkoba, baik pemakai, pengedar dan pengendali tumbuh subur bagai jamur yg muncul di musim hujan.

Maka dari itu, para pelaku jangan hanya sekadar direhabilitasi tetapi harus ada sanksi yang mampu membuat efek jera, apalagi FB adalah panitera. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Anti Narkotika Sulawesi Tenggara, Laode Muhamad Bariun. Beliau mengungkapkan Pelaku ini kan panitera, dia sudah tahu persis hukumannya dan risikonya seperti apa, tapi dia masih melakukan. Nah, justru di sini harus ada efek jera dengan mendapat hukuman setimpal, dan tidak bisa dikatakan harus direhabilitasi”.(detiksultra.com, 3/3/2021).

Namun, hukuman yang mampu memberikan efek jera ini jika didukung oleh sistem yang diterapkan. Jika sistem tidak mendukung, pasti para pelaku akan bermunculan, karena mereka menganggap bahwa jika ketahuan, sanksinya tidak berat dan hanya direhabilitasi.

Selain itu, sistem saat ini yang diutamakan adalah keuntungan. Sebagian rakyat negara ini, sudah menjadikan narkoba sebagai profesi kedua untuk mendulang keuntungan, untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin hari makin meningkat. Juga sistem saat ini, seperti mengajak rakyatnya untuk selalu memenuhi keinginan, padahal apa yang diinginkan tidak dibutuhkan (hedonisme). Sehingga walaupun hal ini merusak generasi muda, penguasa tidak bertindak tegas.

Kendati pun bertindak, itu hanya ala kadarnya saja. Selain karena sanksi yang tidak tegas dan juga sistem mendukung, hukum dalam sistem demokrasi juga bisa dibeli. Yang salah bisa saja menjadi benar dan yang benar akan menjadi salah. Bahkan hukuman akan menjadi ringan ketika dalam masa percobaan, narapidana berkelakuan naik. Apalagi sang napi tersebut adalah orang mampu dan memiliki kedudukan yang bagus, pasti hukuman yang didapat bisa ditawar-tawar. Karena hukumannya bisa ditawar-tawar itulah, sehingga seorang panitera pun berani menjadi pelaku narkoba. Padahal ia sudah mengetahui sanksinya. Jika oknum aparat sudah berani menjadi pelaku narkoba, jangan berharap narkoba bisa diberantas tuntas. Akan bermunculan terus, dan bisa jadi ada yang bekerja sama dengan aparat keamanan untuk melancarkan aksinya. 

Sanksi yang tegas dan yang ada efek jeranya, hanya ada dalam sistem yang berasal dari Sang Pencipta. Yaitu sistem Islam. Jadi Islam hadir bukan hanya mengatur hubungan manusia terhadap penciptanya, tetapi terhadap akal manusia juga dijaga. Ketika sistem Islam tegak, negara tidak akan sembarangan menjalin hubungan kerjasama. Selain itu, ketika negara mengimpor barang-barang akan diperiksa sedetail mungkin.

Itu dilakukan untuk menghindari penyelundupan barang-barang tiruan ataupun narkoba dari luar negeri. Karena sejatinya penguasa itu ada untuk melindungi rakyatnya, dan juga semata-mata untuk menjalankan perintah dari Allah Swt. Dan hal itu sangat berbeda dengan sistem saat ini. Saat ini filter terhadap barang masuk itu hanya seadanya bahkan tidak ada. Seandainya ada pasti mampu memfilter, sehingga ketahuan dari mana saja narkoba yang beredar di negara ini. Akan tetapi tempat keluar- masuknya kapal dari luar negeri tidak ada penjagaan ketat, jadi jangan heran narkoba akan mendapatkan mangsa-mangsa yang baru walaupun sudah banyak pelakunya ditangkap. 

Oleh karena itu, pemberantasan narkoba akan bisa dituntaskan, jika sistem yang diterapkan diganti dengan ideologi Islam. Karena penguasa yang berkuasa akan memberikan sanksi yang tegas yaitu ta'zir. Para hakim yang menjabat tidak akan memberikan penawaran hukum, seperti yang terjadi saat ini. Para hakim yang dalam sistem Islam itu, selalu diliputi rasa keimanan juga ketakwaan, sehingga takut untuk memperjualbelikan hukum.

Wallahu a'lam bishshawab

 
Top