Pencabutan Perpres Investasi Miras: Antara Harapan dan Mimpi


Oleh Enung Sopiah

(Ibu Rumah Tangga dan Aktivis Dakwah)


Baru-baru ini masyarakat Indonesia khususnya sebagian besar umat Islam, dikejutkan dengan ditandatanganinya Perpres Nomor 10 tahun 2021, tentang bidang usaha penanaman modal investasi miras. Bagaimana tidak miras adalah khamr, minuman beralkohol yang memabukkan, yang diharamkan oleh syariat Islam. Khamr diharamkan karena lebih besar mudaratnya dibandingkan manfaatnya. Selain merusak kesehatan juga dapat menghilangkan kesadaran, sehingga akal sehatnya mampu melakukan hal yang tidak diinginkan, seperti melakukan tindakan kriminal. Tentu saja Perpres Nomor 10 tahun 2021 ini menjadi kontroversi di tengah masyarakat, juga membuat sebagian besar umat Islam marah, karena sangat bertentangan dengan ajaran Islam. 

Dilansir oleh okezone.com, Jokowi mencabut Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2021, poin yang menjadi sorotan sejumlah pihak yaitu tentang investasi miras. Keputusan ini diambil Jokowi setelah menerima banyak masukan dari berbagai pihak, mulai dari ormas  keagamaan hingga pemerintah daerah. Aturan tersebut tertuang dalam pasal 2 ayat 1 Perpres Nomor 10 tahun 2021, bidang-bidang yang dibuka untuk investasi terdiri dari bidang usaha prioritas, bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi-UMKM dan bidang usaha dengan persyaratan tertentu. Pada lampiran III Perpres investasi miras ini, ada 5 daftar bidang usaha yang bergerak pada komoditas miras. Keputusan pencabutan Perpres ini diambil Jokowi setelah banyak menerima masukan dari berbagai pihak,  masukan dari ulama-ulama MUI, NU, Muhammadiyah dan ormas-ormas lainnya, serta tokoh agama lainnya dan juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah, kata Jokowi. 

Sebenarnya peredaran miras di Indonesia bukan hal baru, miras sudah sejak lama beredar di Indonesia. Faktanya Indonesia memang langganan impor minuman beralkohol, sekurang-kurangnya dalam lima tahun terakhir, bahkan dengan tren yang terus meningkat. Menurut data UN Comtrade, impor Indonesia untuk minuman beralkohol kategori HS 2204 yang mewakili minol berbasis anggur, HS 2208 yang mewakili minol jenis liqueur dan lainnya, serta HS 2204 dan 2208 yang mewakili minuman fermentasi dan minol selain dari anggur terus meningkat. (sumber: tirto.id).

Dilansir oleh kompas.com, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan izin investasi miras sebenarnya aturan lama, bahkan sudah eksis sejak sebelum republik ini berdiri. Investasi pendirian miras tetap dilegalkan setelah Belanda hengkang dari Indonesia, di masa Presiden Soekarno dan terus berlanjut di era pemerintahan sekarang. Hal ini jelas bertentangan dengan syariat Islam, tetapi meskipun bertentangan dengan syariat Islam tetap saja peredaran atau pun produksi miras tetap berjalan, karena ini adalah salah satu produk demokrasi kapitalis, dimana agama tidak boleh ikut campur. 

Jadi di sini sangat jelas bahwa pencabutan lampiran investasi miras tidak diiringi penghapusan regulasi lain yang tetap mengizinkan produksi, distribusi/peredaran dan konsumsi miras. Bahkan yang mengonsumsi miras bukan hanya orang dewasa saja, para remaja dan anak-anak setara sekolah dasar pun sudah mengenal dan mengonsumsi miras. Tentunya pemandangan ini sangat miris dan memilukan, dimana generasi muda bahkan anak-anak pun hancur karena dampak dari miras tersebut. Syariat Islam memandang bahwa minuman keras hukumnya haram. Dalam hukum Islam baik peminumnya akan dicambuk, sementara produsen dan penjualnya akan mendapatkan sanksi ta'zir yakni hukuman yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada khalifah atau qadhi, sesuai ketentuan syariat Islam, dan tentunya sanksinya akan memberikan efek jera bagi para pelakunya. 

Sistem hukum demokrasi yang melegalkan miras tentu sangat bertentangan dengan syariat Islam, dan inilah salah satu bukti sistem yang rusak, sudah seharusnya umat kembali kepada Islam kafah, hukum-hukum Islam harus ditegakkan untuk kemaslahatan seluruh umat manusia. 

Allah Swt. berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu, agar kamu beruntung.” (QS. al-Maidah: 90-91).

Dari Ibnu Umar ra. bahwasanya, Nabi saw. bersabda, "Setiap hal yang memabukan itu khamr, dan setiap yang memabukan itu haram." (HR. Muslim).

Begitulah syariat Islam mengatur seluruh aspek kehidupan untuk kemaslahatan umat manusia.

Wallahu a’lam bishshawab.