Pelarangan Miras di Sistem Kapitalisme, Hanya Mimpi Belaka


Oleh Apt. Dian Budiarti, S.Farm 


Pada tanggal 2 Februari lalu, Presiden Joko Widodo baru saja menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) soal Bidang Usaha Penanaman Modal. Hal ini membuat kontroversi di kalangan masyarakat maupun politikus. Hal yang menjadi kontroversi adalah aturan soal minuman keras (miras). Perpres ditetapkan pada 2 Februari oleh Jokowi dan diundangkan pada tanggal yang sama oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly. Para politikus saling beda pendapat menanggapi muatan Perpres Nomor 10 Tahun 2021 ini. Dikutip dari detik.com (28/2/2021). 

Aturan soal miras ada dalam lampiran III Perpres ini, yakni soal daftar bidang usaha dengan persyaratan tertentu. Bidang usaha miras masuk di dalamnya. Penerapan Perpres ini akan dilaksanakan di empat provinsi, yaitu Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua. Seperti dikutip dalam detik.com (28/2/2021). 

Pengesahan dari Perpres ini berkaitan dengan permasalahan ekonomi. Dimana pengesahan industri miras bisa digunakan untuk investasi dan penyerapan tenaga kerja. Banyaknya penolakan dari masyarakat dan kaum ulama seperti dari MUI dan lain sebagiannya, terhadap Perpres ini akhirnya membuat Presiden Joko Widodo mencabut peraturan tersebut. Hal ini, membuktikan ketidakhati-hatian pemerintah dalam merancang sebuah peraturan bagi kemaslahatan umat. 

Dalam perspektif ekonomi, miras juga sebenarnya tidak menguntungkan. Seperti dilihat di negara-negara Eropa dan Amerika dimana negara melegalkan miras, justru recovery kerugian akibat miras lebih besar daripada keuntungan ekonomi yang didapat. 

Jika Perpres tersebut kembali disahkan. Maka, publik makin ketar-ketir karena peredaran miras akan makin massif di tengah masyarakat. Lewat Perpres, industri haram ini dilindungi negara, sementara perlindungan atas keselamatan dan kebaikan generasi dipertaruhkan. 

Pada dasarnya yang menjadi akar masalah miras bukan Perpres dan UU Cipta Kerja sebagai sandaran dari Perpres tersebut, tetapi sistem ekonomi kapitalis sekuler, dimana agama dipisahkan dari kehidupan. Dalam sistem kapitalis sekuler, dimana segala sesuatu hanya dilihat dari keuntungan para pemodal dan tidak adanya aturan agama yang mengikat. Menjadikan miras menjadi sarana untuk memperoleh keuntungan semata, tanpa melihat apakah hal tersebut bisa menimbulkan kemudaratan atau tidak bagi masyarakat. Apakah hal tersebut juga diperbolehkan dalam agama atau tidak. Padahal sudah jelas bahwa minuman beralkohol dan memabukkan haram dalam Islam. 

Selain itu, miras kerap kali menjadi pemicu banyaknya terjadi tindak kejahatan. Begitu jelas Allah telah ingatkan kepada manusia, minuman keras termasuk salah satu perbuatan setan yang merugikan pelakunya. Allah Swt. berfirman,

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (TQS. al-Maidah[5]: 90-91).

Dalam aturan kapitalis sekuler semua itu tidaklah diperhitungkan, yang akan menjadi acuan adalah memperoleh keuntungan sebesar-besarnya bagi para pemilik modal karena standarnya kapitalis adalah materialisme atau keuntungan sehingga melahirkan pola pikir individualis yang tidak peduli orang lain apalagi halal-haram. 

Dalam sistem ekonomi kapitalis, miras dan prostitusi dianggap barang ekonomi karena ada manfaat dan keuntungan. Sehingga kebijakan yang lahir adalah legalisasi, pengaturan, atau lokalisasi. Oleh sebab itu, akar masalah dari miras ini adalah penerapan sistem ekonomi kapitalis. Sehingga yang harusnya ditolak bukan hanya Perpres atau UU Cipta Kerjanya, melainkan sistem ekonomi kapitalis yang menjadi dasar pengambilan keputusan. 

Selama sistem kapitalis sekuler masih digunakan. Tentunya pelarangan miras dan kemaksiatan lainnya secara total hanyalah mimpi di siang bolong. Maka, sudah selayaknya kita mengganti sistem kapitalis sekuler ini dengan sistem yang hakiki. Sistem yang bisa menjadikan umat dan negeri ini dilimpahi rahmat. Yaitu sistem Islam. Karena hanya sistem Islam yang mampu melindungi manusia dari segenap bentuk keharaman. Sistem Islam tidak akan memberi ruang untuk melakukan tindakan yang diharamkan. 

Dalam sistem Islam, khalifah akan menjaga agar seluruh negeri jauh dari maksiat dan selalu berada dalam keberkahan dan penuh rahmat. 

Wallahu a’lam bishshawab.