Pasal Karet Direvisi, Buah Sistem Anti Koreksi


Oleh Ilvia Nurhuri

(Mahasiswi dan Aktivis Dakwah)


UU ITE, kini dikaji ulang oleh pemerintah setelah mendapatkan desakan dari beberapa kalangan karena banyaknya pasal-pasal karet yang multitafsir.


Ketua Bidang Hukum dan HAM Pengurus Pusat Muhammadiyah, Busyro Muqoddas menilai ada kesamaan antara situasi Indonesia saat ini dengan situasi era Orde Baru. Busyro pun menilai situasi saat ini sudah bergerak ke arah neo otoritarianisme.


"Ada kesamaan situasi Orde Baru itu dengan saat ini, ada kesamaaan. Sekarang orang menilai, termasuk saya, sudah mulai bergerak kepada neo otoritarianisme", tutur Busyro, dikutip dari nasional.kompas.com, Sabtu (20/2/2021). 


Menurut Busyro Muqoddas, setidaknya ada 3 indikator neo otoritarianisme. Indikator pertama yaitu masifnya buzzer atau pendengung di media sosial. Kedua, adanya teror-teror dengan meretas alat komunikasi, termasuk teror kepada aktivis kampus. Ketiga, terdapat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dinilainya seolah-olah melegalkan perbuatan para buzzer.


Sejak UU ini diterbitkan sepanjang 2016-2020 menurut Lembaga Reformasi Hukum, hampir 700 orang dipenjara karena pasal karet di dalamnya. Pasal yang dianggap bermasalah antara lain Pasal 27 Ayat (1) soal kesusilaan, Pasal 27 Ayat (3) soal penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan Pasal 28 Ayat (2) soal ujaran kebencian. 


Pada faktanya hal seperti ini biasa terjadi dalam sistem demokrasi. Sistem ini mengklaim memberikan jaminan kebebasan berpendapat akan tetapi pada praktiknya justru menimbulkan kontradiksi. Hal ini dapat dilihat dari kelemahan demokrasi yang berawal dari asas sekularisme yaitu sebuah pemahaman yang memisahkan agama dari kehidupan. Asas ini menjadikan kedaulatan hukum berada di tangan manusia. Hukum-hukum yang dihasilkan dari sistem demokrasi sebenarnya akan disesuaikan untuk menjaga kepentingan pihak tertentu.


Chusnul Mar'iyah, Ketua Center for Election and Political Party mengatakan "Saat pihak pejabat yang melanggar tidak diberi sanksi tetapi bisa sebaliknya pada selain pejabat". 


Rakyat kecil yang mengeluarkan pendapatnya sebagai upaya untuk kebaikan negara nantinya justru diposisikan sebagai pengganggu. Sistem demokrasi sangat berbeda dengan sistem Islam. Hanya sistem Islam yang mampu merealisasikan upaya menyampaikan pendapat kepada penguasa. Sistem Islam yakni Daulah Islam akan memberikan ruang kepada rakyatnya baik ormas, partai politik Islam, ulama ataupun rakyat biasa untuk melakukan koreksi.


Daulah Islam bukanlah negara ketuhanan melainkan negara manusiawi artinya yang menjadi pemimpinnya adalah manusia biasa, bukan manusia yang terjaga dari dosa apalagi malaikat. Oleh karena itu, Islam menjadikan aktivitas mengkritik sebagai sebuah kewajiban. Selama kaum muslim hidup dalam sistem buatan manusia seperti saat ini, konsep-konsep jaminan mengoreksi penguasa hanya menjadi teoritis semata. Dengan demikian, sudah seharusnya kita beralih ke sistem yang mampu melahirkan keadilan yakni sistem Islam.


Wallaahu a'lam bishshawab.