Nihil Desa Tertinggal, Benarkah Indikasi Keberhasilan?

 


Oleh Narti 

Ibu Rumah Tangga 


Sebagian besar karakter seseorang adalah memiliki kebanggaan dan kepuasan ketika amanah yang diembannya dapat terselesaikan dengan baik. Keberhasilan seorang pemimpin, biasanya dilihat dari capaian tentang target yang optimis akan dapat terealisasi. Visi dan misi yang semula diinginkan bisa terpenuhi, itulah wujud sebuah keberhasilan. 


Seperti yang diberitakan oleh MapayBandung.com (17 Februari 2021), bahwa setelah menjalani kepemimpinan selama 10 tahun sebagai Bupati Bandung, Dadang Naser pun telah mengakhiri masa jabatannya pada 17 Februari 2021. Selama 1 dekade menjabat sebagai Bupati, ia mengakui bahwa telah melakukan banyak perubahan dan capaian di Kabupaten Bandung. Salah satunya adalah keberhasilan bahwa Kabupaten Bandung sudah bebas dari desa tertinggal. 


Kabupaten Bandung dengan 270 desa, strata yang tersisa hanya desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri.

Banyak desa mandiri dan tidak ada desa tertinggal adalah kiat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bandung. Kepala Dinas DPMD Tata Irawan mengatakan bahwa wilayahnya sudah tidak ada desa tertinggal, apalagi sangat tertinggal. (jabarnews.com, 03/11/2020)


Capaian keberhasilan Kabupaten Bandung ini tentu patut kita apresiasi. Ada kerja keras dan maksimal di sana. Namun apakah nihilnya desa tertinggal ini adalah indikasi dari keberhasilan? Bagaimana dengan kemajuan pembangunan dan pengentasan kemiskinan?


Dengan kasat mata memang bisa dilihat dari pembangunan infrastruktur yang melejit, meski pandemi sekalipun. Mengapa tidak? Karena pada saat pandemi Covid-19 yang masih menghantui masyarakat, tapi anggaran untuk pembangunan jalan, jembatan, proyek kereta cepat, dan lain-lain tetap saja berlanjut, tanpa ada penundaan.

Inilah ciri pemikiran kapitalisme sekuler. Ukuran kesejahteraan pada aturan ini adalah dilihat dari kemajuan pembangunan fisik saja yang dicapai. Tidak berpikir imbas dari kebijakan yang dibuat. Asalkan ada keuntungan materi, maka akan diambilnya. Termasuk apakah semua warga masyarakat bisa menikmatinya ataukah hanya segelintir orang kaya saja. 


Pemikiran sekulerisme pula yang telah menambah kesalahan arah pandang masyarakat. Agama dipisahkan dari kehidupannya. Beribadah seolah hanya ketika berada di dalam masjid, termasuk shalat, puasa, dan lain-lain. Sementara ketika berada pada kehidupan bermasyarakat, bermuamalah, maka agama tidak dikaitkan. Sehingga memandang bahwa parameter kesejahteraan pun hanya diukur dari keberhasilan pembangunan saja, bukan dari bagaimana kemiskinaan bisa menurun bahkan tidak ada.


Parameter keberhasilan kapitalisme sekuler, jelas berbeda dengan aturan Islam. Dalam Islam, ukuran bahwa masyarakat itu telah sejahtera adalah dari terpenuhinya kebutuhan asasi per individu secara merata. Dalam politik ekonomi Islam, negara akan menjamin seluruh kebutuhan pokok dan dasar rakyat, serta terpenuhinya kebutuhan sekunder seluruh rakyat dengan merata tidak membedakan ras, suku, dan agama. Kebutuhan dasar, yakni tercukupinya kebutuhan pokok berupa sandang, pangan, dan papan. Ditambah kebutuhan dasar rakyat secara umum seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan. 

Jaminan pemenuhan kebutuhan pokok akan diberikan oleh negara dengan mekanisme tidak langsung, sesuai syariah Islam. Islam menetapkan tanggung jawab pokok individu berupa sandang, pangan, papan; dengan cara mewajibkan setiap laki-laki baligh, berakal, dan mampu untuk bekerja. Selain untuk kebutuhan dirinya sendiri, juga berkewajiban memenuhi kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya (anak, isteri, ibu, bapak, saudara). Dalam hal ini, negara wajib menyediakan lapangan kerja halal dan seluas-luasnya.

Jika individu tersebut tidak mampu bahkan tidak bisa memenuhi kebutuhannya dan tanggungannya, maka beban ini dialihkan ke para ahli waris dan kerabat dekatnya. Namun bila kerabat dekatnya ternyata tidak mampu, maka beban tersebut beralih ke negara. Negara wajib menanggung pemenuhan kebutuhan pokok orang tersebut menggunakan harta yang ada di Baitul Mal, termasuk harta zakat.


Sedangkan untuk jaminan pemenuhan dasar yang bersifat umum berupa pendidikan, kesehatan, keamanan; maka negara memenuhinya secara langsung. Negara wajib menyediakan layanan dengan baik, murah, bahkan gratis. 


Adapun ketika negara minim dana, maka negara bisa mengambil dharibah dari kaum muslim yang kaya, atau bisa juga berhutang sesuai kebolehan syariah tanpa riba. Dharibah ini sifatnya hanya sementara saja. Ketika kas Baitul Mal sudah terpenuhi, maka akan dihentikan.

Inilah praktik nyata pemimpin Islam dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya dengan merata. Negara akan senantiasa menjalankan amanah kepemimpinannya. Karena mereka paham kelak akan dimintai pertanggung jawaban atasnya. Seperti sabda Rasulullah saw. yang artinya:


"Imam adalah pemelihara urusan rakyat; ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap urusan rakyatnya". (HR. Al-Bukhari dan Muslim)


Dengan memahami hadis di atas maka seorang pemimpin akan maksimal dan penuh kesungguhan dalam menjalankan tanggung jawabnya. Negara akan membimbing rakyatnya agar menjalankan ketaatan penuh ketakwaan kepada Allah Swt. sehingga prestasi hakiki akan dicapainya.


Karakter pemimpin dalam Islam adalah senantiasa menjalankan dengan sepenuh hati seluruh amanah yang dibebankan kepadanya sesuai kemampuan yang dimiliki. Tanpa mengharap pujian dari rakyat yang dipimpinnya. 

Sebaliknya rakyat yang dipimpinnya pun akan mengikuti arahan kepemimpinannya selagi tidak menyimpang dari syariah Islam. Karena jika ada kesalahan dalam menentukan kebijakan, maka rakyat dengan sigap akan melakukan amar makruf nahi mungkar, yakni meluruskan atas letak kesalahannya.


Wallahu a'lam bish-Shawwab.