Oleh Dra. Dewi Asiya 

(Pemerhati Masalah Sosial) 


Baru baru ini presiden Joko Widodo mengajak masyarakat membenci produk luar negeri dan mengajak masyarakat agar mencintai produk dalam negeri. Beliau meminta Kementerian Perdagangan serius membantu pengembangan produk-produk lokal. Sehingga, masyarakat menjadi konsumen loyal produk-produk Indonesia. Kalau perlu, kata Jokowi, gaungkan semboyan benci produk luar negeri. Hal ini disampaikan dalam acara Pembukaan Rapat Kerja Nasional Kementerian Perdagangan 2021 di Istana Negara, Jakarta pada Kamis, 4 Maret 2021. (Tempo.co). 

Sementara itu, Ekonom Universitas Indonesia yang juga Direktur Eksekutif Next Policy, Fithra Faisal, menganggap pernyataan benci produk asing bisa menimbulkan retaliasi ke produk Indonesia di luar negeri. Selain itu, Ia menganggap Indonesia belum bisa sepenuhnya lepas dari produk asing. Fithra mengatakan: “Bisa saja kita substitusi impor, tapi itu kan butuh waktu,” hal ini beliau sampaikan saat dihubungi kumparan pada Jumat (5/3).

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan dalam waktu dekat akan mengimpor beras dan daging, sebagaimana dilansir oleh CNN Indonesia, bahwa Pemerintah akan impor 1 juta-1,5 juta ton beras dalam waktu dekat ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan itu dilakukan demi menjaga ketersediaannya di dalam negeri supaya harganya tetap terkendali. "Salah satu yang penting adalah penyediaan beras dengan stok 1 juta-1,5 juta ton," ujarnya dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan 2021. (Cnnindonesia, 4/3/2021).

Selain beras, Airlangga mengatakan pemerintah juga akan menjaga ketersediaan daging dan gula. "Kemudian pengadaan daging dan penyediaan gula, baik untuk konsumsi maupun untuk industri. Di mana menghadapi lebaran ini menjadi catatan agar ketersedian dan harga betul-betul tersedia untuk masyarakat." tuturnya. 

Dari sini nampak adanya dua pendapat kontradiksi satu dengan yang lain. Presiden mengatakan kita harus menolak barang dari luar negeri, sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan dalam waktu dekat akan mengimpor beras dan daging dan gula.

Seruan benci produk luar negeri nampaknya hanya retorika politik untuk memikat hati rakyat agar rakyat merasa lega karena produk dalam negeri yang notabene diproduksi oleh rakyat akan laku keras sehingga perekonomian di sektor riil akan menggeliat dan rakyat bisa hidup sejahtera tanpa dihantui persaingan dengan luar negeri yang tidak sebanding.

Faktanya, impor terus berlangsung dalam jumlah besar dan di sektor vital strategis. Indonesia sebagai negara agraris yang tanahnya mampu ditanami padi yang menghasilkan beras dan tebu sebagai bahan dasar gula, serta rakyat juga mampu melakukan usaha peternakan. Jika beras dan gula serta daging mengimpor dari luar negeri bagaimana nasib para petani dan para peternak?

Seruan benci produk luar negeri, seharusnya diimbangi dengan  peta jalan yang sungguh sungguh untuk  memandirikan kemampuan dalam negeri, dengan cara meningkatkan kualitas produk dalam negeri sehingga mampu bersaing dengan luar negeri bahkan melebihi kualitas produk luar negeri. Sehingga walaupun ada barang import rakyat tetap memilih produk dalam negeri. Selama kualitas dalam negeri tidak ditingkatkan, maka rakyat akan memilih produk luar negeri yang kualitasnya lebih bagus, sehingga ajakan untuk benci pada produk luar negeri tidak akan bisa direalisasikan.

Mengapa negeri ini tidak bisa lepas dari impor? Ternyata Kebijakan impor ini tak lepas dari kebijakan liberalisasi ekonomi (ekonomi neolib) yang diambil rezim ini. Ekonomi neoliberal mengacu pada filosofi ekonomi politik akhir abad 20 yang prinsip dasarnya adalah menolak intervensi pemerintah dalam ekonomi.

Ekonomi neoliberal memfokuskan pada pasar bebas dan perdagangan bebas. Merobohkan semua hambatan untuk perdagangan internasional dan investasi. Maka jadilah rezim penguasa di negara berkembang sebagai fasilitator diterimanya berbagai bentuk agreement perdagangan bebas.

Berbagai bentuk agreement perdagangan bebas tersebut dipaksakan melalui lembaga dunia- World Trade Organization (WTO). Sejak WTO digagas di Peru tahun 1994, dominasi AS dan Uni Eropa nampak dominan dalam setiap pengambilan keputusan WTO.

Jika negeri ini ingin lepas dari produk luar negeri, maka mau tidak mau harus melepaskan diri dari jerat sistem ekonomi neoliberal, dan perdagangan bebas WTO.

Islam sebagai agama yang sempurna memberikan aturan perekonomian dengan menjamin sehatnya persaingan usaha, memberi dukungan segala bentuk terhadap pengembangan produk dalam negeri, menolak tekanan global perdagangan bebas dan menetapkan regulasi impor agar tidak menjadi jalan menguasai muslim.

Islam dengan serangkaian hukumnya mampu merealisasikan swasembada pangan. Secara umum hal ini tampak dalam politik pertanian yang akan dijalankan sebagai berikut:

Kebijakan di sektor hulu yaitu kebijakan untuk meningkatkan produksi pertanian melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. 

Intensifikasi ditempuh dengan jalan penggunaan sarana produksi pertanian yang lebih baik. Untuk itu, Islam akan menerapkan kebijakan pemberian subsidi untuk keperluan sarana pertanian.

Kepada para petani akan diberikan berbagai bantuan, dukungan dan fasilitas dalam berbagai bentuk; baik modal, peralatan, benih, teknologi, teknik budidaya, obat-obatan, research, pemasaran, informasi, dan sebagainya; baik secara langsung atau semacam subsidi. Maka, seluruh lahan yang ada akan produktif. Negara juga akan membangun infrastruktur pertanian, jalan, komunikasi, dan sebagainya, sehingga arus distribusi lancar.

Ekstensifikasi pertanian dilakukan untuk meningkatkan luasan lahan pertanian yang diolah. Untuk itu negara akan menerapkan kebijakan yang dapat mendukung terciptanya perluasan lahan pertanian tersebut. Di antaranya adalah bahwa negara akan menjamin kepemilikan lahan pertanian yang diperoleh dengan jalan menghidupkan lahan mati (ihya’ul mawat) dan pemagaran (tahjîr) bila para petani tidak menggarapnya secara langsung. Negara juga dapat memberikan tanah pertanian (iqtha’) yang dimiliki negara kepada siapa saja yang mampu mengolahnya.

Persoalan keterbatasan lahan juga dapat diselesaikan dengan pembukaan lahan baru, seperti mengeringkan rawa dan merekayasanya menjadi lahan pertanian lalu dibagikan kepada rakyat yang mampu mengolahnya, seperti yang dilakukan masa Umar bin Khaththab di Irak.

Selain itu, negara akan menerapkan kebijakan yang dapat mencegah proses alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan nonpertanian. Hanya daerah yang kurang subur yang diperbolehkan menjadi area perumahan dan perindustrian.

Demikian juga pada produk-produk selain pertanian, negara akan terus melakukan penelitian dan eksperimen-eksperimen serta mendorong para intelektual maupun non intelektual untuk kreatif melakukan penelitian  yang menghasilkan inovasi baru di bidang industri baik rumahan maupun perusahan besar.

Dengan demikian para petani dan pengusaha akan bersemangat dalam menjalankan produksinya karena ada dorongan, penghargaan serta pendampingan dari negara, dengan begitu produk dalam negeri akan melimpah dengan kualitas unggul dan pastinya akan terjual karena mampu bersaing dengan produk luar negeri, maka secara otomatis tanpa diserukan pun rakyat akan memilih produk-produk dalam negeri. Inilah yang akan mampu mendorong berkembangnya ekonomi di sektor riil yang akan menyejahterakan rakyat. Allahu a'lam bishshawab.

 
Top