Miris Impor Jor-Joran Vs Serukan Boikot Produk Asing



Oleh Rati Suharjo

(Pegiat Dakwah dan Member AMK)


"Aku cinta produk Indonesia".


Kalimat tersebut tidaklah asing bagi rakyat Indonesia. Sebab, selain diiklankan di media sosial, kalimat tersebut terpampang jelas pada poster-poster yang dipasang di jalanan.


Diperkuat lagi dengan ajakan Presiden Joko Widodo. Yakni untuk mencintai produk-produk dalam negeri dan membenci produk asing. Seperti dikutip oleh (tempo.com, 4/3/2021) bahwasannya, Presiden Joko Widodo menyeru masyarakat dan memerintahkan kepada Menteri Perdagangan untuk serius dalam mengembangkan produk-produk lokal. Khususnya UMKM, sehingga UMKM mempunyai branding dan dapat berkembang dengan baik. Baik di dalam negeri maupun di luar negeri.


Hal ini dilakukan, demi pertumbuhan ekonomi lancar. Sehingga angka pengangguran dan kemiskinan menurun. Akan tetapi, pemerintah seolah lupa bahwasanya pasar negeri ini telah mengalami ketergantungan impor.


Perlu diketahui, pemerintah dalam waktu dekat akan melakukan pengimporan jor-joran (baca: besar-besaran). Hal ini semata-mata agar ketersedian pangan rakyat terpenuhi. Diantaranya: beras, daging, dan gula. Impor beras sendiripun jumlahnya tidak tanggung-tanggung, yakni 1 sampai 1.5 juta Ton. (cnnindonesia, 4/3/2021)


Semua itu dilakukan karena mendekati lebaran. Sehingga jika ketersedian pangan terpenuhi, maka harga akan stabil. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perkonomian, Airlangga Hartanto. (cnnindonesia, 4/3/2021)


Tentunya hal tersebut menyakiti hati rakyat, khususnya petani. Sebab hasil pertanian akan bersaing dengan produk beras asing. Padahal, ketika menanam padi diperlukan bibit dan pupuk yang amat mahal harganya. Sehingga harga beras menjadi mahal.


Selainnya itu, produk impor saat ini yang berupa bahan pokok dan segala kebutuhan lainpun mudah dicari, baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Produk impor ini  membanjiri marketplace di Indonesia. Setiap harinya mereka menawarkan produk-produk asing. Seperti kosmetik, alat elektronik, kebutuhan ibu rumah tangga, furniture dan produk-produk yang lain.


Kondisi perekonomian yang saat ini sulit. Tentu merupakan angin segar, karena pada dasarnya setiap orang akan mencari harga murah dan berkualitas. Sehingga, sangat diminati semua orang. Fakta inilah yang menjadi daya saing UMKM kian berat. Selama pemerintah jor-joran terhadap kebijakan impor. Selama itu pula hati rakyat memilih mana produk yang lebih murah.


Jika hal tersebut terus dibiarkan, maka besar kemungkinan negeri Indonesia yang berjumlah 270 juta jiwa tersebut. Sebagian besar akan menjadi konsumen produk asing. Tentunya hal ini membuat ketergantungan pada negara lain dan tidak membuat kemandirian bangsa.


Fakta-fakta tersebut tidak lain berasal dari sistem kapitalisme yang diterapkan hingga membuat bangsa ini begabung  dengan perdagangan bebas (MEA). Tidak ada pembatasan impor dan ekspor dalam negeri. 


Tentunya hal tersebut tidak dapat dibiarkan. Mengingat jumlah sumber daya manusia negeri ini melimpah sehingga dapat menjadi modal menuju negara maju dan mandiri. Yakni dengan mengganti sistem kapitalisme sekularisme menjadi sistem Islam.


Dalam Islam selain mengatur masalah ibadah ritual, Islam juga mengatur masalah perekonomian, khususnya impor ekspor. Impor ekspor adalah termasuk jual beli (tijaroh) yang hukumnya mubah.


Namun, dalam Islam seorang penguasa melakukan kebijakan impor. Penguasa akan memaksimalkan produksi dalam negeri. Hal ini menyangkut pengelolaan sumber daya alam. Jika produksi dalam negeri masih mengalami kekurangan, maka seorang penguasa akan melakukan kebijakan impor. Begitu pula sebaliknya, jika produksi dalam negeri melimpah maka penguasa akan menawarkan barang tersebut ke negara luar yaitu kebijakan ekspor.


Dalam Islam, dunia hanya memiliki dua negara yaitu negara kafir dan negara muslim. Jika dalam melakukan ekspor impor tersebut berhungan dengan negara kafir. Seperti Cina, Amerika, Israel, Rusia, Inggris, Israel, dan Rusia adalah hukumnya haram. Sebab negara tersebut tergolong kafir harbi, yakni negara yang memerangi kaum muslim.


Selain itu ada kafir Muahad. Kafir Muahad adalah kafir yang sedang melakukan perjanjian dengan negara Islam. Hal ini boleh berhubungan dengan negara muslim. Baik dalam impor ekspor ataupun yang lain. Sampai perjanjian tersebut selesai.


Yang ketiga adalah kafir dhimi. Kafir dhimi adalah kafir yang dilindungi dan tidak memerangi kaum muslim. Mereka dibiarkan berubah sesuai agamanya dan dalam hubungan ekspor impor dengan kafir Dhimi hukumnya mubah.


Inilah peraturan jual beli dalam negara Islam. Sehingga umat Islam tidak dikuasai oleh orang kafir. Kedudukan penguasa dalam Islam adalah sebagai perisai bagi rakyatnya.


Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah saw:


"Imam (Khalifah) adalah raa'in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya". (HR al-Bukhari)


Wallahu a'lam bishshawab