Miras Dilegalkan, Bukti Kebijakan Pemerintah Semakin Beringas

 


Oleh: Hamsina Halisi Alfatih


Presiden RI, Joko Widodo kembali mengeluarkan kebijakan terkait investasi pelegalan miras (minuman keras). Semenjak berita ini mencuat diberbagai link berita nasional kamis 25 Februari 2021, banyak pihak yang mempertanyakan terkait kebijakan presiden Joko Widodo.


Diketahui presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang salah satunya diatur mengenai investasi minuman beralkohol atau minuman keras. Melalui kebijakan itu pemerintah membuka pintu untuk investor baru baik lokal maupun asing untuk minuman beralkohol di 4 Provinsi Yakni Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara dan Papua. (cnbcindonesia,01/03/21)


Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengkritik terbitnya Perpres 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang melegalkan miras atau minuman beralkohol dari skala industri hingga skala perdagangan eceran dan kaki lima sebagai daftar investasi positif (DPI). Menurut Jazuli, kebijakan ini menciderai nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. (viva.co.id,02/03/21)


Merespon kebijakan presiden Joko Widodo, hai ini bukan hanya tak sejalan dengan konsep serta nilai-nilai pancasila dan UUD 1945 tetapi pemerintah jelas melanggar aturan serta konstitusi syari'ah. Tak hanya itu, kebijakan legal investasi miras yang diberlakukan dibeberapa wilayah Indonesia bahkan bisa berakibat fatal semakin tingginya tingkat konsumtif barang haram tersebut.


Jika ditelisik lebih dalam, sejak 4 tahun terakhir dilansir dari Beritatagar.id,12/02/21, pola konsumsi minuman beralkohol legal tertinggi yang didata BPS menunjukkan daerah dengan jumlah penduduk non-muslim yang signifikan. Manado di Sulawesi Utara menjadi daerah dengan konsumsi rata-rata tertinggi di Indonesia.


Di Manado, volume konsumsi mencapai 61,41 ml per orang per bulan. Lalu di Denpasar (Bali), volume konsumsi 49,71 ml; lantas di Ambon (Maluku) mencapai 47,40 ml; dan di Medan (Sumatera Utara) hingga 40.97.

Yang mengejutkan adalah Tanjung Pinang di posisi kedua tertinggi (55,20 ml). Padahal demografi masyarakat di kawasan Kepulauan Riau ini didominasi masyarakat muslim.


Memandang hal tersebut, bahwasanya kebijakan di ilegalkannya investasi miras sama halnya mengundang bencana serta kerusakan bagi masyarakat. Bagaimana tidak, sudah kita ketahui bersama bahwa miras merupakan zat berbahaya yang tak hanya memabukkan saja tetapi juga mampu merusak organ tubuh dan akal pikiran.


Selain dipandang sebagai zat yang sangat berbahaya, miras jelas merupakan zat yang haram untuk di konsumsi. Sebab, dari miras yang tak hanya membuat si peminum mabuk tetapi pada fatalnya miras berakibat pada aksi pemerkosaan serta pembunuhan. Oleh karena itu, perkara ini sangat diharamkan dalam Islam dan telah mewanti-wanti kepada seluruh kaum muslim untuk tidak menyentuh dan mencoba barang haram tersebut.


Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:


يٰۤاَ يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَا لْمَيْسِرُ وَا لْاَ نْصَا بُ وَا لْاَ زْلَا مُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَا جْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ


"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung." (QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 90)


Hadits larangan minum khamr juga diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Khamr itu telah dilaknat dzatnya, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, orang yang menjualnya, orang yang membelinya, orang yang memerasnya, orang yang meminta untuk diperaskan, orang yang membawanya, orang yang meminta untuk dibawakan dan orang yang memakan harganya." (Diriwayatkan oleh Ahmad (2/25,71), Ath-Thayalisi (1134), Al-Hakim At-Tirmidzi dalam Al-Manhiyaat (hal: 44,58), Abu Dawud (3674)).


Maka jelas ketika kebijakan di ilegalaknnya investasi miras, pemerintah telah mengabaikan  aturan syariat. Maka tak heran pula, bahwasanya hal ini tak terlepas dari penerapan sistem demokrasi kapitalisme-sekularisme. Sistem rusak yang berupaya mengenyangkan perut para kapitalis dengan keserakahan mereka sebagai pengekor negara-negara kapitalis yang jelas kental dengan budaya liberalnya.


Bahkan sebelum adanya Perpres terkait dibukanya investasi miras bangsa ini sudah terkotori dengan bisnis ilegal miras yang dijual dipasaran. Dan pada faktanya justru semakin banyak yang menjual barang haram tersebut hingga di desa-desa terpencil. Lantas jika miras saja masih berdarah luas di masyarakat tanpa aturan resmi, bagaimana jika hal ini di ilegalkan? Justru akan semakin parah nasib generasi muda hingga masyarakat luas. Dan negara ini sebagai mayoritas muslim terbesar di dunia akan dipandang sebagai negara yang tak kalah jauh dengan negara Barat.


Dengan demikian, untuk meredam kisruh yang ditimbulkan dalam sistem demokrasi kapitalisme ini cukuplah dengan bersandar pada aturan Islam. Sebab, Islam tidak akan membiarkan seorang pemimpin mengeluarkan kebijakan yang menabrak syari'at atau hukum syara'. Islam telah jelas-jelas melarang mendekati miras apalagi dengan membuka kran investasi masuknya miras di negara yang mayoritasnya adalah muslim.


Oleh karena itu, seorang pemimpin   sejati tak hanya lebih mementingkan perkara dunia semata. Tetapi kepemimpinannya termaksud menyangkut pertanggungjawabannya kepada Allah SWT di akhirat kelak. 


Dalam menentukan kebijakan apa pun, pertimbangan pemimpin tak hanya pada perkara politis saja tetapi harus disandarkan pada hukum syara'. Tujuannya, supaya pemimpin benar-benar mampu menegakkan kemaslahatan bagi rakyat karena semua tindak-tanduknya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. 


Itu sebabnya, Nabi Muhammad SAW sedari awal mewanti-wanti melalui sabdanya; “Tiap-tiap kalian adalah pemimpin dan tiap-tiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.” (HR Bukhari). Wallahu A'lam Bishshowab