Legalkan Investasi Miras, Mampukah Mendongkrak Perekonomian?


Oleh Endang Seruni

(Muslimah Peduli Generasi)



Terbitnya Perpres no 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, yang mencakup bidangn usaha minuman keras (Miras) menuai kontroversi di tengah masyarakat.

Ada syarat tertentu dalam pengadaan bidang usaha ini. Ada 3 kategori industri minuman keras yaitu industri minuman keras yang mengandung alkohol, industri minuman keras yang mengandung alkohol; anggur dan industri minuman yang mengandung malt.

Bidang usaha ini pengadaannya di 4 provinsi di Indonesia yaitu provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua. Karena memperhatikan kearifan lokal masyarakat di provinsi tersebut. (detiknews.com, 28/2/2021).

Namun menurut KH Chalil Nafis, pengasuh Ponpes Cendekia Amanah dan juga pimpinan MUI tegas menyebutkan bahwa minuman keras haram hukumnya.

Berbeda dengan yang disampaikan oleh Gus Ubaidillah Amin Moch wakil ketua PP Lazis NU, mengatakan bahwa masyarakat tidaklah perlu berlebihan menanggapi kebijakan ini, jika penerapannya tepat sasaran dan terlebih jika hasil dari investasi ini menambah pemasukan bagi negara. (kumparan news, 28/2/2021).

Kebijakan legalkan investasi minuman keras oleh penguasa bisa berdampak buruk bagi masyarakat. Pengaruh minuman keras bagi orang yang mengonsumsinya berakibat banyaknya tindak kriminal yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Pelaku akan kehilangan kontrol diri dan kehilangan akal sehatnya dan akan membuatnya lepas kendali. Mereka bisa berbuat nekat diluar batas. Seperti mencuri, menodong, menjambret, memperkosa bahkan sampai membunuh.

Miris dengan dalih hasil dari industri miras ini dapat  menambah pemasukan bagi negara dibukalah kran investasi miras. Hanya untung rugi yang menjadi standarnya.

Hal ini terjadi karena negeri ini telah mengadopsi sistem kapitalisme yang di dalamnya diemban sistem ekonomi yang rusak. Konsepnya hanya memikirkan keuntungan tanpa memikirkan mudharat yang dihasilkan.

Dalam sistem ekonomi kapitalisme ini tidak hanya minuman keras saja, yang dibiarkan berkembang di tengah masyarakat, tetapi juga barang dan jasa haram lainnya. Bahkan difasilitasi  produksi dan distribusinya. Seperti bisnis perjudian, pelacuran dan juga riba yang masih menjamur serta marak di negeri ini.

Inilah kondisi negeri yang tidak menerapkan syariat kafah, begitu mudah menetapkan kebijakan yang bertentangan dengan hukum Allah.

Negeri yang mayoritas muslim namun meninggalkan Islam sebagai aturan hidup.

Penguasa cenderung memilih aturan atau hukum yang diambil dari keputusan manusia tanpa memandang halal dan haram.

Sebagaimana sabda Rasulullah, "Allah melaknat minuman keras, orang yang mengonsumsinya, menuangkannya (kepada orang lain), penjualnya, pembelinya, pemerasnya, orang yang minta untuk memeraskan (membuat minuman keras), pembawanya, orang yang meminta untuk membawakan dan orang yang memakan hasil dari penjualannya." (HR. Abu Daud dan Al Hakim).

Tidak ada alasan dan tidak ada kompromi bagi haramnya miras.

Untuk itu kita butuh suatu sistem yang mampu mengatur kehidupan manusia. Dan sistem ini tidak lain adalah sistem Islam. Sebab Islam mempunyai konsep yang mampu mengatur seluruh aspek kehidupan. Dan sistem Islam hanya bisa diterapkan dalam sistem pemerintahan Islam.

Khamr (minuman keras) sangat jelas diharamkan dalam Islam.

Sebagaimana sabda Rasulullah, "Setiap yang memabukkan itu khamr dan yang memabukkan itu haram". (HR. Muslim).

Untuk itu yang berkaitan dengan khamr (miras) pemerintah dalam sistem Islam akan menetapkan sebuah aturan yang tegas. Di antaranya adalah mulai dari melarang pendirian industri miras, peredarannya juga memberikan sanksi kepada seorang muslim yang melanggarnya. Karena telah jelas efek dari minuman keras adalah menutupi dan menghalangi akal untuk berpikir jernih.

Oleh karena itu jika sistem Islam ditegakkan dan diterapkan di negeri ini, maka industri minuman keras tak akan berproduksi. Apalagi sebuah kebijakan investasi yang dapat merusak generasi. Atau investasi dengan dalih perbaikan ekonomi.

Dengan kembali kepada aturan Islam, maka negara dan seluruh rakyatnya akan mendapatkan berkah yang penuh rahmat juga jauh dari kemaksiatan.

Wallahu a'lam bishshawab.