Kita Butuh Penguasa dan Sistem yang Mampu Mengatasi Pandemi


Oleh Najiha Rasyida

(Praktisi kesehatan)


Pandemi Covid-19 sudah satu tahun tapi belum juga menampak tanda-tanda berakhir, bahkan kurvanya menunjukkan peningkatan. Tidak terkecuali di Kota Reog Ponorogo, bahkan menjadi salah satu yang tertinggi di Provinsi Jawa Timur.

Jumlah kasus aktif di Jawa Timur hingga Sabtu (6/3) sebanyak 2.922. Daerah dengan kasus aktif Covid-19 terbanyak ada di Ponorogo.

Berdasarkan data Satgas Covid-19 Jatim, Ponorogo menjadi daerah dengan kasus aktif terbanyak yakni 229. Kemudian menyusul Kota Surabaya sebanyak 222 kasus.

Hingga kini, kasus kumulatif Covid-19 di Jatim berjumlah 131.843. Lalu pasien sembuh sebanyak 119.644. Pasien meninggal dunia sebanyak 9.277. (detik.com, 7/3/2021).

“Kasus pasien positif aktif tinggi di Ponorogo yang penyebabnya banyak sekali. Tetapi yang jelas tingkat penularannya tinggi,” kata Kepala Dinkes Ponorogo drg. Rahayu Kusdarini, Senin (8/3/2021).

Saat ini, pergerakan atau mobilitas masyarakat tinggi. Sehingga bisa menyebabkan penularan dari orang satu ke orang lainnya. Selain itu penularan mungkin juga disebabkan dari pasien yang menjalani isolasi mandiri (isoman). Selama isoman itu, apakah si pasien menjalani isolasi secara tertib atau masih suka keluar rumah sehingga berpotensi untuk meningkatkan penularan. “Jadi kasus penularan di Ponorogo sudah komplek sekali,” katanya (beritajatim.com, 8/3/2021). Penanganan Covid-19 yang telah dilakukan tidak menunjukkan keberhasilan yang signifikan. Hal ini disebabkan penanganan pandemi tidak menjangkau sampai akar masalah. Saat awal pandemi muncul pemerintah tidak mengambil kebijakan untuk lockdown atau mengarantina daerah yang terpapar Covid-19. Mereka beralasan bahwa ekonomi bisa terpuruk dan negara tak memiliki kemampuan menjamin kebutuhan seluruh penduduk.

Virus Covid-19 menyebar secara cepat. Hanya butuh waktu singkat, dalam waktu 100 hari, jumlah terkonfirmasi positif Covid-19 meningkat dari 2 orang menjadi 50.000 orang. Sedangkan 50.000 setelahnya bertambah hanya pada kurun waktu sebulan. Saat ini cukup 11-13 hari untuk menambah 50.000 kasus terkonfirmasi positif. Tidak hanya itu, mengenai kebijakan pendidikan di masa pandemi pun menuai banyak masalah. Mulai dari masalah teknis hingga kejiwaan siswa yang berakibat bunuh diri karena stres. Ditambah lagi di bidang pariwisata, yang dibuka. Padahal jumlah korban berjatuhan masih tinggi. Ada juga pengesahan UU Omnibus Law secara kilat. Semua dilakukan demi pertumbuhan ekonomi. (muslimahnews.com, 15/11/2021).

Pemerintah mengambil kebijakan utuk mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan atau faktor risiko yang membahayakan kesehatan masyarakat dan berpotensi menimbulkan penularan Covid-19 dengan menerapkan peraturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Namun dalam pelaksanaannya PSBB dijalankan dengan setengah hati. Hingga akhirnya di saat kasus Covid-19 belum mereda pemerintah menerapkan era normal baru (new normal life). Bahkan pemerintah mengizinkan pelaksanaan pilkada yang sangat berisiko menimbulkan kerumunan dan peningkatan kasus Covid-19. Klaster pilkada pun bermunculan di berbagai wilayah. Banyak wilayah yang melaksanakan pilkada mengabaikan protokol kesehatan.

Pastinya kita semua ingin pandemi ini segera berakhir. Maka penanganannya haruslah dilakukan hingga akarnya. Kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah seharusnya berpihak kepada rakyat, melindungi dan menyelamatkan nyawa rakyat. Seperti melakukan lockdown, melakukan treaking bagi yang pernah kontak dengan orang yang terpapar, memisahkan antara yang sakit dan yang sehat serta pemenuhan kebutuhan pokok dan kesehatan bagi rakyat.

Penyelasaian pandemi membutuhkan solusi yang menyeluruh dan solusi tersebut ada di dalam Islam. Sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah untuk melakukan lockdown saat wilayah Syam dilanda wabah. Rasulullah saw. bersabda, “Maka, apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari darinya.” (HR. Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid). Kemudian memisahkan antara yang sehat dan yang sakit, Rasulullah bersabda sebagaimana sabda beliau, “Janganlah unta yang sehat dicampur dengan unta yang sakit.” (HR. Bukhari dan Muslim). Dan selanjutnya, penguasa dalam sistem Islam sangat memperhatikan kesehatan rakyatnya, negara berkewajiban menjamin pemenuhan kebutuhan dasar berupa kesehatan dan pengobatan. Saat wabah penyakit lepra di Syam Khalifah Umar bin al-Khaththab mengalokasikan anggaran dari baitulmal untuk mengatasinya. Baitulmal tak hanya digunakan untuk pengobatan bagi rakyat yang sakit, namun juga digunakan untuk melakukan upaya preventif, kuratif dan rehabilitatif kesehatan.

Sungguh saat ini kita membutuhkan penguasa yang paham dan mampu menjalankan fungsinya sebagai pengurus dan pelayan rakyat serta tak cukup itu saja kita juga membutuhkan sistem yang mampu mengatasi wabah ini dan menjamin kemaslahatan rakyat.