Oleh Siti Hartanti 

(Mahasiswi Asal Buton) 


Kawasan Buton merupakan daerah penghasil aspal terbesar di Indonesia, bahkan asbuton (aspal buton) merupakan jenis aspal murni satu satunya yang ada di dunia, selain yang ditemukan di Trinidad Lake Aspalt (TLA), Amerika Selatan. Dari segi cadangan, Asbuton jauh lebih besar dari TLA. Cadangannya mencapai 163,9 juta ton. Bahkan, perkiraan lain menyebutkan 450 juta ton, berarti tergolong terbesar di dunia. Usia pemanfaatan cadangannya ditaksir 200 tahun ke depan. (Yuni Ikawati, kompas.com).

Terdapat tujuh jenis Aspal Buton, yakni B 5/20 Buton Granular Asphalt (BGA), B 50/30 Lawele Granular Asphalt (LGA), pracampur performance grade (PG) 70, pracampur PG 76, pracampur, cold paving hot mix Asbuton (CPHMA), dan Asbuton Murni. Dengan kapasitas terpasang sebanyak 1,995,000 ton per tahun, target produksi di Indonesia pada tahun 2021 baru sepertiganya, yakni sebesar 705,300 ton per tahun. (Pebrianto Eko Wicaksono, Liputan 6.com).

Direktur Operasi PT Wijaya Karya (Wika) Bitumen Sri Mulyono, menyebutkan bahwa selain sebagai asbuton untuk kebutuhan dalam negeri, Indonesia juga berpeluang untuk menjadi negara pengekspor asbuton murni yang setara dengan aspal minyak pada tahun 2024 dengan rencana pengembangan ekspansi pabrik full ekstraction.

Melihat begitu besarnya potensi asbuton ini, Gubernur Sulawesi Tenggara optimis upayakan Buton menjadi kawasan industri aspal dalam Agenda Strategis Nasional. Aspal Buton yang sangat potensial ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan nasional bahkan internasional, sebagaimana program Presiden RI untuk memanfaatkan SDA yang ada dalam negeri. Hal ini dikarenakan, pemenuhan kebutuhan aspal saat ini masih didominasi oleh impor akibat pemanfaatannya belum tergarap dengan baik untuk pembangunan jalan secara maksimal.

Tak hanya itu, ada beberapa alasan pengembangan Buton sebagai kawasan industri aspal, di antaranya untuk menjadikan generasi sebagai pengelolanya menjadi miliyuner serta menjadikan penduduk lokal sejahtera dengan mengelola aspal sendiri.

Wacana di atas cukup menggembirakan. Akan tetapi, bila kita memperhatikan fakta yang terjadi di lapangan serta mencoba menganalisis apa yang akan terjadi setelahnya, maka kita akan melihat bahwa keran investasi terhadap pengelolaan aspal Buton dibuka lebar.

Dilansir dari kendaripos.co.id, potensi sumber daya alam Kabupaten Buton sejak dahulu telah ada, namun baru belakangan ini dilirik oleh investor. Itu seiring dengan kemajuan teknologi pengelolaan aspal dan kemudahan perizinan yang diatur langsung oleh pemerintah pusat. Saat ini, tercatat sudah 16 investor yang mengeksplorasi kekayaan di tanah Wolio. 

Hal ini sangat disayangkan, pemerintah hanya menjadi fasilitator saja, bukan sebagai pengelola dan pengurus urusan rakyat. Hal ini dibuktikan dari presentase kepemilikan asing yang dibolehkan hingga lebih dari 90%. Asing pun boleh melakukan repartriasi, yaitu langsung mengirimkan kembali keuntungan yang mereka dapat ke negeri asal mereka.

Padahal, investasi asing ini sangat berbahaya. Investasi sejatinya adalah pinjaman/hutang yang kelak akan menjadi momok menakutkan bagi bangsa ini. Tak hanya itu, investasi juga merupakan jalan tol untuk menjajah suatu negara.

Pinjaman yang diberikan selalu diikat dengan berbagai syarat, seperti adanya jaminan dalam bentuk aset, adanya imbal hasil ekspor komoditas aspal hingga kewajiban negara pengutang agar pengadaan peralatan dan jasa teknis harus diimpor dari negara investor, sebagaimana yang dilakukan oleh China. (Data dari Rand Corporation).

Selain harus membayar bunga yang relatif tinggi, juga disyaratkan agar BUMN yang menggarap proyek-proyek tersebut yang dibiayai oleh Investor asing harus bekerjasama dengan BUMN negara itu. Pada saat kekayaan negeri ini sudah dikuasai penanaman modal asing, maka ekonomi kita secara keseluruhan dari hulu sampai hilirnya adalah ekonomi bangsa lain. Ekonomi yang kita hitung tiada lain adalah ekonomi bangsa lain. Sehingga perhitungan PDB kita sejatinya hanya menghitung dari produksinya orang-orang asing yang beroperasi di Indonesia, tidak mencerminkan produksi bangsa sendiri.

James Petras dalam studinya berjudul Six Myths About the Benefits of Foreign Investment The Pretensions of Neoliberalism (2006), merangkum 6 mitos tentang investasi asing:

Pertama, mitos bahwa investasi asing akan menciptakan perusahaan-perusahaan baru, memperluas pasar atau merangsang penelitian dan pengembangan teknologi ‘know how’ lokal yang baru. Kenyataannya, investasi asing lebih tertarik untuk membeli perusahaan-perusahaan BUMN kategori untung/sehat dan kemudian memprivatisasinya atau membeli perusahaan-perusahaan swasta dalam kategori yang sama, dan menguasai pasar perusahaan tersebut.

Kedua, mitos bahwa investasi asing akan meningkatkan daya saing industri ekspor, dan merangsang ekonomi lokal melalui pasar kedua (sektor keuangan) dan ketiga (sektor jasa/ pelayanan). Faktanya, investor asing lebih tertarik membeli atau menginvestasikan uangnya ke sektor-sektor pertambangan yang sangat menguntungkan dan kemudian mengekspornya dengan sedikit atau tanpa nilai tambah sama sekali.

Ketiga, mitos bahwa investasi asing akan meningkatkan pajak pendapatan dan menambah pendapatan lokal/nasional, serta memperkuat nilai mata uang lokal untuk pembiayaan impor. Faktanya, investor asing terlibat dalam penipuan pajak,penipuan dalam pembelian perusahaan-perusahaan publik, dan praktik pencucian uang dalam skala besar.

Keempat, mitos bahwa pembayaran utang adalah esensial untuk melindungi keberadaan barang-barang finansial di pasar internasional dan mengelola integritas sistem keuangan. Tetapi catatan historis menunjukkan, penambahan utang baru di bawah kondisi ekonomi yang tidak sehat hanya akan membahayakan keberadaan dan integritas sistem kekuangan domestik yang memicu kebangkrutan keuangan.

Kelima, mitos bahwa sebagian besar negara-negara Dunia Ketiga tergantung pada investasi asing untuk menyediakan kebutuhan modal bagi pembangunan karena sumberdaya-sumberdaya lokal tidak tersedia atau tidak mencukupi. Temuan Petras justru menunjukkan hal sebaliknya, dimana mayoritas investasi asing itu adalah investor asing yang meminjam tabungan nasional untuk membeli perusahaan-perusahaan lokal dan membiayai investasinya. Fakta ini menunjukkan bahwa pinjaman yang dilakukan oleh investor asing untuk mengambil alih pasar lokal dan fasilitas-fasilitas produktif, telah menjadi praktik yang umum. Ini jelas menyanggah gagasan bahwa investor asing membawa ‘modal segar’ ke negara berkembang tersebut.

Keenam, para penganjur investasi asing berargumen bahwa sekali investasi asing masuk, maka hal itu akan menjadi tiang yang kokoh bagi pembangunan ekonomi keseluruhan. Tak ada yang bisa dikatakan dari argumen ini kecuali menunjukkan bahwa investasi asing ternyata mengalami ketidakamanan dan ketidakstabilan akibat munculya pesaing dari Cina yang mengandalkan buruh super murah. Dan investor asing, sangat mudah merelokasikan investasinya ke tempat-tempat yang lebih menguntungkan dan menciptakan situasi ekonomi yang sangat fluktuatif (boom and bust economy).

Karenanya, jika investasi asing kembali dicanangkan dalam industri aspal Buton, maka akan menambah beban hutang yang sulit untuk diselesaikan. Artinya, Indonesia akan semakin masuk dalam cengkeraman kapitalis.

Islam Membebaskan Negeri dari Penjajahan

Sistem kapitalisme yang diadopsi negara ini telah melahirkan neo-imperialisme.

Penjajahan bukan lagi dalam bentuk fisik, melainkan lingkaran setan ideologinya. Mulai dari UU buatan hawa nafsu manusia hingga jeratan hutang ribawi.

Padahal, Islam telah hadir memberikan solusi atas segala problematika yang ada, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam. 

Islam sejak awal telah mengharamkan kepemilikan umum dan penguasaan kekayaan alam yang depositnya besar bagi individu, swasta, apalagi asing. Islam juga mengharamkan hutang dan pengaruh asing.

Apabila SDA dikelola oleh negara, maka tentu penghasilan negara akan berlimpah ruah. Negara Islam mendapatkan modal untuk pengolahan sumber daya alam bukan dari investor, melainkan dari baitulmal dan ini tentu tidak terlepas dari manajamen keuangan berbasis syariat.

Dengan pengelolaan sistem keuangan negara berbasis syariat, maka akan diperoleh pemasukan rutin yang sangat besar dalam APBN negara yang berasal dari pos fa’i dan kharaj, pos kepemilikan umum, dan pos zakat. Abdul Qadim Zallum dalam Sistem Keuangan Negara Khilafah mengemukakan, bahwa kebutuhan dana negara yang sangat besar juga dapat ditutup dengan penguasaan (pemagaran oleh negara) atas sebagian harta milik umum, gas alam maupun barang-barang tambang lainnya. 

Tentu ini hanya akan terlaksana bila sistem yang diterapkan adalah sistem Islam yang tak hanya melahirkan aturan yang sempurna, namun juga elite politik bermental merdeka. Wallahu a’lam bishshawab.

 
Top