Ilusi Penanganan Korupsi di Sistem Demokrasi


Oleh Yanyan Supiyanti, A.Md

Pegiat Literasi


Kasus korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19, menurut ICW berpotensi menjadi kasus korupsi terbesar sepanjang sejarah Indonesia.

Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak serius menangani korupsi. Bahkan menyoroti KPK dalam menangani kasus korupsi bantuan sosial (bansos) yang menjerat Juliari Batubara adalah korupsi yang paling keji.

Kurnia Ramadhana mengatakan jangan sampai ada oknum di internal KPK yang berupaya melokalisir kasus ini yang hanya berhenti di Juliari. Kurnia bahkan mencurigai adanya oknum lain yang terlibat di dalam kasus korupsi bansos tersebut. Kecurigaannya bertambah ketika ditemukan banyak korporasi yang baru berdiri empat sampai lima hari, namun mendapatkan proyek bansos. (Tasikmalaya.pikiran-rakyat.com, 12/2/2021).

Kasus korupsi di tengah pandemi, menegaskan kronisnya masalah korupsi dalam sistem demokrasi, yang merupakan turunan dari sistem kapitalisme-sekularisme.

Penanganan korupsi di sistem demokrasi hanyalah ilusi. Tidak menyelesaikan hingga ke akarnya. Yang ada hanyalah solusi tambal sulam, bukannya menyelesaikan masalah, malah menambah permasalahan baru.

Penyelesaiannya tidak bisa mengandalkan penguatan lembaga KPK, tapi harus menghentikan praktik sistem demokrasi, dan menggantinya dengan sistem sahih yakni sistem Islam.

Bagaimana para khalifah menyatakan perang melawan korupsi di sistem Islam.

A.F Ahmed dalam The Rightly Guided Caliphs and the Umayyads menulis, saat Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah, ia memecat pejabat atau kepala daerah yang melakukan korupsi.

Umar juga menginspeksi kekayaan pejabat negara dan menyita harta yang didapat bukan dari gaji yang semestinya. Harta sitaan dikumpulkan di baitulmal untuk digunakan bagi kepentingan rakyat. Ia lakukan saat awal menjabat sebagai khalifah.

Sebagai pencegahan lanjutan, ia melarang pejabat eksekutif turut campur dalam pengelolaan baitulmal. Di tingkat provinsi, pengelola keuangan daerah tidak tergantung pada gubernur dan tanggung jawab mereka langsung kepada pemerintah pusat.

Tuduhan korupsi dan nepotisme juga kuat menerpa kepemimpinan Utsman bin Affan. Kala itu Utsman dianggap sengaja menunjuk karib kerabatnya untuk menduduki posisi penting di pemerintahan. Namun, semua dibantah langsung oleh Utsman.

Sementara, pada masa Ali bin Thalib, pemecatan pejabat korup juga dilakukan meski menimbulkan pergesekan politik.

Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengembalikan semua harta masyarakat yang sebelumnya diakui dan digunakan raja dan keluarganya. Ia juga menegakkan hukuman kepada mereka yang terbukti melakukan korupsi. Para pejabat juga diberi gaji sebesar 300 Dinar dan dilarang mencari pemasukan sampingan.

Mohammad Hashim Kamali dalam "Islam Prohibits All Forms of Corruption" menulis, pada masa Khalifah Jafar al-Mansur mendirikan Diwan al-Musadirin yang bertugas menangani persoalan korupsi dan suap yang melibatkan pejabat pemerintah, pengusaha, kontraktor, dan semua pihak yang memiliki usaha dengan pemerintah.

Suap terhadap hakim (qadi), tulis Omer Duzkabar dalam artikelnya, "Bribery in Islam-Ottoman Penal Codes and Examples Form The Bursa Shari'a Court Records of 18th Century", merupakan aktivitas yang berjalan sejak Kekhilafan Turki Utsmani berdiri.

Mereka yang menyuap, umumnya meminta para hakim merekomendasikan mereka agar masuk dalam lingkaran terdekat kekuasaan.

Sistem fiskal dan sistem administrasi mulai menunjukkan kemundurannya setelah abad ke-16. Pemerintah kehilangan otoritas dan pemasukan pajak pun berkurang. Aksi korupsi menyebar ke berbagai instansi. Ini tidak mengherankan karena pada masa itu mulai ada izin kepemilikan lahan dan usaha pribadi, perkara ini juga menarik minat penyelenggara pemerintahan.

Pada masa kepemimpinan Mehmed IV, didirikanlah sebuah dewan inspeksi yang bertugas mengawasi dan melaporkan sumber harta para pejabat. Ia juga menjalankan hukuman bagi mereka yang kedapatan memperkaya diri dengan cara yang tidak sah. Pada abad 18, pemberian hadiah menjadi cara lain penambahan jumlah harta pejabat negara.

Pembenahan moral dilakukan oleh Mehmed II dan Sulayman sebagai upaya menanamkan integritas dan kejujuran kepada para pejabat di bawah kepemimpinan mereka.

Pada abad ke-16 dan 17, pengadilan khusus penanganan penyimpangan wewenang oleh pejabat negara atau mazalim juga dibentuk. Namun, tidak ada hukuman yang benar-benar berat bagi para penerima suap atau pelaku korupsi. Mereka diminta mengembalikan harta yang mereka terima secara ilegal itu.

Penerima, pemberi, dan mediator suap atau korupsi diganjar hukuman pencopotan  dari jabatan atau penjara. Hukuman ini pun berlaku untuk  wanita. Pejabat wanita yang melakukan korupsi atau menerima suap dihukum penjara maksimal satu tahun.

Pengasingan juga dilakukan sebagai bentuk hukuman lainnya. Mantan hakim militer Anatolia, Veliyuddin Efendi, yang terbukti melakukan korupsi diasingkan ke Mytilene. Pengasingan maksimal dilakukan selama enam tahun. Semua hukuman ini pada dasarnya diharapkan menimbulkan jera bagi para pelaku dan menjadi contoh bagi pejabat lainnya.

Pada abad ke-18, hukuman diperluas dengan hukuman mati dan denda. Pada kasus tertentu, hukuman mati bisa diganti dengan sejumlah harta.

Indahnya Islam bila diterapkan secara menyeluruh dalam bingkai khilafah.

Wallahu a'lam bishshawab.