Oleh Dewi Tisnawati, S. Sos. I

(Pemerhati Sosial)


BPJS Kesehatan mengumumkan bahwa badan layanan publik ini telah surplus sebesar Rp18,7 triliun setelah keluhan minus bertahun-tahun. Dilansir dari Jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menyatakan kondisi surplus pada tahun anggaran 2020 Rp18,7 triliun yang dialami BPJS Kesehatan, seharusnya bisa membuat ada peninjauan kembali kenaikan tarif. 

Kenaikan tarif BPJS Kesehatan itu sebelumnya didasari Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Sosok yang karib disapa Mufida itu mengatakan bahwa berdasar Perpres 64/2020, tarif peserta kelas 1 naik menjadi Rp150 ribu, kelas 2 menjadi Rp100 ribu, dan kelas 3 Rp35 ribu dengan adanya subsidi Rp7000. 

Politikus PKS itu menyatakan dengan adanya surplus ini, sudah selayaknya iuran BPJS khususnya kelas 3 dikembalikan seperti semula yaitu Rp 25.500. "Direksi BPJS Kesehatan yang akan berakhir masa kerjanya, harusnya menutup masa kerjanya dengan memberikan kado terbaik untuk rakyat dengan menurunkan premi BPJS Kesehatan sama dengan besaran premi yang lama," kata Mufida dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu, (13/02/2021).

Surplusnya BPJS ini, bukan semata-mata karena kenaikkan tarif dan lain-lain, akan tetapi lebih dari pada itu yakni kekeliruan dalam sistem pelayanan kesehatan di negeri ini. Sistem kapitalis yang diterapkanlah sebagai akar permasalahannya. Ada dua konsep batil yang terdapat dalam pelayanan kesehatan.

Pertama, liberalisasi-komersialisasi. Pelayanan kesehatan melalui pembiayaan kesehatan berbasis asuransi kesehatan wajib. 

Kedua, liberalisasi fungsi negara, yakni negara berlepas tanggung jawab dalam pengurusan hajat pelayanan kesehatan publik dengan berfungsi sebagai regulator bagi kepentingan korporasi khususnya korporasi BPJS Kesehatan.

Kedua konsep ini berakibat pada harga pelayanan kesehatan yang terus melangit, serta pelayanan tunduk kepada kepentingan bisnis. Bahkan, prinsip-prinsip ilmiah kedokteran pun harus dinomorduakan sehingga tidak jarang berujung pada banyaknya korban nyawa publik di fasilitas kesehatan. 

Selain itu, publik (dipaksa) menanggung beban finansial di luar batas kemampuan, karena harus menanggung biaya kesehatan yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara secara langsung tanpa perantara industri bisnis kesehatan BPJS Kesehatan.

Perlu dipahami bersama bahwa pada dasarnya negara memiliki kewajiban untuk  menyediakan layanan kesehatan secara gratis berkualitas pada semua rakyat, tidak cukup bagi umat hanya dengan penurunan iuran BPJS. Mereka membutuhkan perombakan sistem pelayanan kesehatan yang benar yakni sistem Islam.

Pelayanan kesehatan dalam sistem Islam adalah pelayanan kesehatan terbaik sepanjang masa, dilingkupi atmosfir kemanusiaan yang begitu sempurna. Hal ini karena negara hadir sebagai penerap syariat Islam secara kafah, termasuk yang bertanggung jawab langsung dan sepenuhnya terhadap pemenuhan hajat pelayanan kesehatan gratis berkualitas terbaik setiap individu publik. 

Dalam sebuah hadis Rasulullah saw. bersabda yang artinya: “Imam(Khalifah) yang menjadi pemimpin manusia, adalah (laksana) penggembala. Dan hanya dialah yang bertanggung jawab terhadap (urusan) rakyatnya.” (HR. Al-Bukhari). 

Kehadiran negara sebagai pelaksana syariat secara kafah inilah, khususnya dalam pengelolaan kekayaan negara, menjadikannya berkemampuan secara finansial yang memadai untuk menjalankan berbagai fungsi dan tanggung jawabnya. Tidak terkecuali tanggung jawab menjamin pemenuhan hajat setiap orang terhadap pelayanan kesehatan, gratis, berkualitas terbaik serta terpenuhi aspek ketersediaan, kesinambungan dan ketercapaian. 

Negara harus menerapkan konsep anggaran mutlak, berapa pun biaya yang dibutuhkan harus dipenuhi. Karena negara adalah pihak yang berada di garda terdepan dalam pencegahan dan peniadaan penderitaan publik. Demikianlah tuntunan ajaran Islam yang mulia.

Hasilnya, rumah sakit, dokter dan para medis tersedia secara memadai dengan sebaran yang memadai pula. Difasilitasi negara dengan berbagai aspek bagi terwujudnya standar pelayanan medis terbaik. Baik aspek penguasaan ilmu pengetahuan dan keahlian terkini, ketersediaan obat dan alat kedokteran terbaik hingga gaji dan beban kerja yang manusiawi.

Tidak seorang pun yang datang ke rumah sakit kecuali pulang dengan rasa terhormat dan perasaan bahagia. Sebab, semua diberi pelayanan terbaik hingga yang berpura-pura sakit sekalipun. Di setiap kota, termasuk kota kecil, terdapat rumah sakit, berikut dengan tenaga kesehatan (dokter, perawat, bidan, dan lain-lain) berkualitas lagi memadai, berikut peralatan medis dan obat-obatan. 

Bahkan disediakan rumah sakit berjalan, di dalamnya dipenuhi dengan berbagai obat dan peralatan medis serta para dokter dan tenaga medis lainnya. Dibawa sejumlah unta mendatangi orang-orang yang beruzur untuk datang ke rumah sakit.

Inilah fakta pelayanan kesehatan dalam sistem Islam yang diukir oleh tinta emas sejarah peradaban Islam. Model pelayanan kesehatan terbaik, buah penerapan sistem kehidupan Islam, penerapan Islam secara kafah dalam bingkai khilafah. Wallahu a’lam bish-shawab.

 
Top