Dibalik Surplus BPJS Kesehatan



Oleh  Durrotul Hikmah

(Aktivis Dakwah Remaja)
Baru kali ini BPJS Kesehatan mengalami Surplus. Sepanjang lima tahun terakhir selalu saja mengalami defisit dan gagal bayar. Surplus ini berbanding lurus dengan pelayanan kesehatan untuk rakyat secara optimal dan maksimal, sebenarnya apa yang ada dibalik surplus BPJS kesehatan?

Direktur utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris mengatakan surplus  BPJS Kesehatan disebabkan berbagai faktor. Salah satu faktornya adalah penyesuaian iuran JKN-KIS. Dalam data BPJS Kesehatan, peserta PBI melonjak dari 106,52 juta orang menjadi 132,76 juta orang. Sedangkan pekerja swasta naik dari 41,02 juta menjadi 55,14 juta. Sedangkan peserta mandiri naik dari 19,33 juta orang menjadi 30,43 juta orang. (Bisnis.com,  9/2/2021).

Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay, surplus BPJS Kesehatan lebih dikarenakan adanya kenaikan iuran yang hampir 100 persen sejak awal tahun 2020. Perinciannya, iuran kelas I dari Rp 80.000 menjadi Rp 150.000, kelas II dari Rp 51.000 menjadi Rp100.000 dan kelas III dari Rp 25.500 menjadi Rpv42.000. Namun pemerintah memberi subsidi Rp7.000 sehingga peserta membayar Rp35.000. Kenaikan tarif BPJS Kesehatan itu sebelumnya didasari Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. (Jpnn.com, 13/2/2021).

Peserta naik, iuran naik, semua serba naik bahkan pelayanan kesehatan pasien non-Covid juga semakin menurun. Pemasukan Iuran juga semakin bertambah, sementara pengeluaran untuk pelayanan pasien yang terkontiminasi covid-19. Jaminan kesehatan, semestinya dijamin baik dari pelayanan maupun pembiyaannya.

Negara memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan kesehatan secara gratis tanpa memungut iuran, ketahuilah tugas negara adalah melayani bukan memalaki dengan berbagai dalih yang dibuat. Melayani yang dimaksud adalah pelayanan gratis tanpa pamrih. Karena sebenarnya negara bertanggung jawab dalam mengurusi urusan rakyat.

Hidup dalam bayang-bayang kapitalis memang susah mendapati pelayanan kesehatan yang baik, seperti barang langka yang susah dicari. Sama halnya disistem kapitalis ini, peran negara hanyalah sebagai regulator bagi kepentingan semata. Dalam ideologi kapitalis, kesehatan dipandang juga sebagai lahan bagi para pemilik modal untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya.

Sebagaimana penguasaan berbagai sumber daya alam. Bobroknya sistem kesehatan di era kapitalisme, dapat dilihat dalam pemerintah menghadapi pandemi virus Corona (Covid-19). Untuk mendapatkan layanan kesehatan prima satu-satunya jalan adalah dengan berbayar, gratis sepertinya tidak ada dalam kamus kapitalis. Pelayanan kesehatan yang bertumpu pada kapitalis nyatanya tidak pernah menjadikan kesehatan rakyat sebagai prioritas, penyelesaian kesehatan hanya bisa dilakukan dengan merobak sistem kesehatan secara total.

Hal ini akan berbeda kita temukan kesehatan dalam negara Islam. Kenapa berbeda karena dari awal agama Islam adalah agama yang sangat spesial, karena agama Islam bukan sekedar agama yang mengatur masalah ibadah antara pemeluknya dan Sang Khaliq. Namun agama yang sekaligus sebuah ideologi yang memiliki aturan yang lengkap. Oleh karenanya tidak bisa dipungkiri bahwa Islam senantiasa menunjukkan keunggulannya dalam segala aspek tak terkecuali dalam bidang kesehatan. Ini dapat dibuktikan melalui banyak catatan sejarah yang secara fakta susah untuk dibantah dan dipungkiri. 14 abad silam peradaban Islam adalah merupakan peradaban emas.

Khalifah menjamin dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai, dokter dan tenaga medis yang profesional untuk memberikan layanan semaksimal mungkin. Kas negara Khilafah yang selalu lebih dari mencukupi untuk menjamin pelayanan kesehatan berkualitas dan gratis bagi setiap individu masyarakat. Dikarenakan Khilafah mengelola seluruh sumberdaya alam dan harta milik umum.

Khilafah akan menerbitkan kebijakan pelarangan bagi setiap individu maupun kelompok  untuk memiliki harta-harta yang merupakan harta kepemilikan milik umum.  Belum pemasukan dan pendapatan dari sektor-sektor lain. Atas dasar itu, dana negara khilafah lebih dari cukup, bahkan bisa dikatakan berlebih, dalam menjamin kebutuhan-kebutuhan vital masyarakat, di antaranya kesehatan.

Apalagi struktur anggaran pendapatan belanja negara (APBN) Khilafah juga terbebas dari hutang riba luar dalam maupun negeri, yang dalam praktiknya amat membebani anggaran negara. Jaminan pelayanan kesehatan rakyat yang memungkinkan setiap individu rakyat bisa mengakses layanan kesehatan terbaik secara gratis, membutuhkan sistem pemerintahan dan kebijakan yang benar.  Sebab, ia akan bersangkutan dan akan berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang lainnya.

Syariah Islam hanya bisa diterapkan secara kâffah dalam sistem pemerintahan yang tegak di atas akidah Islam. Sistem pemerintahan tersebut adalah Khilafah ‘ala minhâj an-nubuwwah.

Wallahu a'lam bis shawab