Butuh Edukasi Utuh Syariat Pernikahan


Oleh Fitri Solihah


Tiba tiba kita diributkan kembali dengan isu pernikahan dini, karena gara-gara spanduk "Jangan pacaran langsung nikah aja" asal sudah memenuhi syaratnya langsung nikah aja.

Sebuah wedding organizer yang tengah mengkampanyekan pernikahan muda di usia 12-21 tahun, yang malah pada ujungnya pemilik WO ini harus berurusan dengan pihak kepolisian karena dinilai telah melanggar aturan pemerintah. Adapun dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atau undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang perkawinan disebutkan bahwa usia minimal pasangan menikah adalah 19 tahun. Hal demikian pun dikatakan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati, menurutnya promosi pernikahan dini tersebut dianggap telah melanggar dan mengabaikan pemerintah dalam melindungi dan mencegah anak menjadi korban kekerasan dan eksploitasi seperti yang tertuang dalam undang-undang perlindungan anak nomor 17 tahun 2016.

Di sisi lain, bukannya mempromosikan Islam yang benar justru malah mempromosikan publik dengan pandangan-pandangan yang menimbulkan pro dan kontra yang mereka katakan pernikahan yang dilakukan pada usia 12-21 tahun. Yang tentu mengundang kontroversi di tengah-tengah masyarakat sampai pada akhirnya persoalan ini dibawa ke ranah hukum dan pihak-pihak yang menggugat menyatakan bahwa ini adalah perendahan terhadap perempuan dan melanggar hak anak dan sejenisnya, seolah-olah syariat Islamlah yang tertuduh sebagai penyebab lahirnya pandangan-pandangan yang disebut merendahkan perempuan.

Di sisi lain pemerintah Indonesia bersama United Nations Population Fund (UNFPA), telah menandatangani rencana aksi program kerjasama.

Jakarta - untuk memastikan akses universal terhadap informasi dan layanan kesehatan seksual dan reproduksi (kespro) terutama untuk perempuan dan anak, pemerintah Indonesia United Nations Population Fund (UNFPA) telah menandatangani rencana aksi program kerjasama atau Country Programme Action Plan (CPAP) 2021-2025 senilai USD 27,5 juta sebagai koordinator pelaksana, kementerian PPN/BAPENNAS akan menjabarkan CPAP 2021-2025 menjadi rencana.

Program CPAP antara Republik Indonesia dengan UNFPA 2021 -2025 ini membuat program-program yang berfokuskan pada akses universal terhadap kesehatan reproduksi, dengan tujuan mencapai 5 sasaran utama yaitu penurunan angka kematian ibu, penyelenggaraan kesehatan ibu dan keluarga berencana yang terintegrasi, peningkatan potensi anak muda dan kespro remaja, penurunan kekerasan dan praktik-praktik berbahaya terhadap perempuan dan anak-anak serta data kependudukan yang terintegrasi kerjasama Republik Indonesia UNFPA 5 tahun mendatang fokus pada kebijakan advokasi.

Dengan demikian larangan dan penutupan situs propokatif medsos seolah memfasilitasi pernikahan muda di kalangan masyarakat sekuler benar-benar terlihat seperti tindakan yang tepat dalihnya untuk menjaga kesehatan reproduksi.

Namun pelarangan tersebut tidak berlaku bagi pihak aktif mempromosikan alur liberalisasi pergaulan, padahal dari arus ini telah nampak fenomena penyimpangan dan kerusakan dalam pergaulan seperti pacaran, pergaulan bebas, hamil di luar nikah, aborsi, pemerkosaan, serta pencabulan.

Pernikahan dini dalam pandangan masyarakat sekuler memang akan menyebabkan polemik seperti kekerasan seksual, tingginya perceraian, KDRT, karena pernikahan semacam ini dibangun dari cara pandang sekuler kapitalistik, hubungan yang terbentuk di antara pria dan wanita hanya sebatas seksualitas semata karena perolehan materi tanpa adanya aturan agama yang melandasi dan tanpa adanya yang mengarahkan di dalamnya.

Dalam Islam, pernikahan bukanlah pandangan dari usia melainkan kesiapan dalam memikul tanggung jawab dan beban pemikiran. Allah Swt. menggambarkan begitu besar dan agungnya suatu pernikahan ini dalam Al-Qur'an yaitu perjanjian yang agung dan berat.

Yang tercantum dalam Al-Qur'an QS. an-Nisa' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

Begitu besar dan beratnya tanggung jawab yang harus dipikul oleh perempuan dan laki-laki yang menikah, maka bagi siapapun yang siap dan mampu dengan itu berapa pun usianya, Islam justru mendorong untuk melakukan pernikahan.

Rasulullah saw. bersabda: 

"Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah mampu memikul beban (rumah tangga) maka menikahlah. Karena sesungguhnya pernikahan itu lebih menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan dan barang siapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu adalah perisai yang akan meredakan gerak hasrat seksual. (HR. Muslim). 

Karena pernikahan adalah salah satu pintu pencegah terjadinya perzinaan yang diharamkan dalam Islam dan secara nyata membuahkan kerusakan generasi serta keluarga secara nyata.

Allah berfirman dalam QS. al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلً

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk." 

Dengan demikian pernikahan dini dalam pandangan kapitalis adalah sebuah istilah tendensius terhadap syariat pernikahan, yang sejatinya semakin membuktikan kegagalam sekuler kapitalisme dalam membentuk dan menjaga generasi untuk siap memikul tanggung jawab kehidupan.

Ini sangat jelas berbeda dengan sistem Islam, dalam Islam justru negara akan memberikan edukasi untuk generasi agar siap untuk menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami dan istri, bahkan sebagai orang tua dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang menjadi tujuan pernikahan.

Sehingga tidak akan diberikan melalui edukasi singkat hanya beberapa hari saja, namun diberikan sepanjang masa prabaligh hingga baligh, bahkan setelah berumah tangga.

Negara akan menerapkan sistem pendidikan Islam yang bertujuan membentuk syakhsiyah Islam (kepribadian Islam), sekolah akan mencetak pribadi yang siap menerima taklif atau beban hukum yaitu siap menjalankan syariat Islam termasuk syariat pernikahan.

Negara juga akan melakukan edukasi sepanjang hidup bagi pasangan suami dan istri melalui media dan lain-lain. Sehingga proses kematangan individu dalam bersyakhsiyah Islam akan selalu terwujud, begitu pula sakinah, mawaddah, warahmah dalam rumah tangga akan terus terjaga dan terus meningkat.

Negara juga akan menerapkan sistem sosial Islam berupa serangkaian aturan lain seperti memisahkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan mulai dari memaknai usia baligh, menutup aurat. Semua ini akan menjaga pergaulan dan kehormatan perempuan serta menutup pintu perzinaan.

Ini hanya akan terwujud jika sistem Islam diterapkan secara menyeluruh di muka bumi ini dalam bingkai Khilafah Islamiyah yang telah terbukti dan berjaya menguasai 2/3 dunia selama 13 abad lamanya.

 Wallâhu a‘lam.