Benci Produk Luar Negeri, Retorika atau Realitas?


Oleh Siti Aminah, S. Pd

(Pemerhati Sosial Lainea, Sulawesi Tenggara)


Masyarakat akhirnya bisa bernapas lega di tengah Pandemi ini terutama bagi para petani. Bagaimana tidak, pemerintah menggaungkan semboyan  benci produk luar negeri. Setidaknya, ada harapan bagi para petani khususnya petani padi. 

Sebagaimana yang dilansir oleh Tempo.co (04/03/2021), Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Kementerian Perdagangan serius membantu pengembangan produk-produk lokal. Sehingga, masyarakat menjadi konsumen loyal produk-produk Indonesia. Kalau perlu, kata Jokowi, gaungkan semboyan benci produk luar negeri.

Senada dengan yang dilansir oleh Kumparan.com (06/03/2021), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak masyarakat Indonesia membenci produk-produk asing. Jokowi bahkan meminta produk asing ditaruh di tempat yang sepi pembeli.

Apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi patut diapresiasi. Karena selama ini kita seakan tidak lepas dari impor misalnya saja beras.

Akan tetapi, ternyata semua itu hanyalah retorika saja bukan realitas. Karena faktanya pemerintah akan mengimpor 1 juta - 1,5 juta ton beras. Ini bukan membenci produk luar negeri, tetapi malah mencintai produk luar negeri. Ataukah impor beras itu bukan produk luar negeri?

Sebagaimana yang dilansir oleh CNN Indonesia (04/03/2021), Pemerintah akan impor 1 juta-1,5 juta ton beras dalam waktu dekat ini.  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan itu dilakukan demi menjaga ketersediaannya di dalam negeri supaya harganya tetap terkendali.

Fakta di atas menunjukkan perbedaan yang signifikan di pemerintahan. Bagaimana tidak, di satu sisi menggaungkan benci produk luar negeri, di sisi yang lain menggaungkan impor. Jadi, masyarakat diombang ambing tiada arah. 

Mestinya pemerintah lebih memperhatikan kepentingan masyarakat. Karena masyarakat saat ini tidak membutuhkan beras impor. Beras dalam negeri saja berlimpah karena bertepatan dengan panen masyarakat.

Dan sangat disayangkan, jika harus mengimpor terus menerus dimana dari sisi cuaca serta kesuburan tanah di negeri ini sangat strategis. Jika kita mengelola dengan baik SDA, maka kebutuhan hidup masyarakat pasti terpenuhi bahkan bisa mengekspor.

Hanya saja, dalam hal pengelolaan semua diserahkan kepada swasta. Adapun jika ada keahlian atau hasil dari masyarakat maka tidak terpakai. Karena negeri ini terikat dengan swasta atau para kapital.

Inilah fakta yang ditorehkan oleh sistem kapitalisme sekuler. Sistem ini tidak pernah berpihak kepada masyarakat. Malah lebih berpihak kepada kepentingan para pemilik modal. Semboyan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat hanyalah retorika belaka dan tidak dibarengi dengan realitas di tengah masyarakat.

Berbeda dengan sistem Islam. Sistem Islam menjamin masyarakat secara utuh. Baik dalam hal kebutuhan hidupnya, persaingan usaha serta memberi dukungan segala bentuk terhadap pengembangan produk dalam negeri, menolak tekanan global perdagangan bebas dan menetapkan regulasi impor agar tidak menjadi jalan menguasai negara.

Tanpa adanya sistem Islam, maka kita gampang dikuasai oleh asing atau para pemilik modal. Di semua lini kehidupan kita dikuasai dan tidak ada kemandirian sedik pun. Karena landasan yang digunakan negeri kita saat ini hanya bertumpuk pada asas manfaat belaka. Sementara sistem Islam jelas mengelola secara menyeluruh SDA untuk kepentingan masyarakat. Tidak memilah dan memilih. Baik muslim atau nonmuslim.

Lalu, adakah sistem yang lebih baik periayahannya dibanding sistem Islam? Jika sistem kapitalisme sekuler saja tidak mampu meriayah masyarakat apalagi sistem sosialis komunis yang jelas-jelas tidak sesuai dengan fitrah manusia.

Maka, ambillah Islam sebagai sistem pengatur kehidupan dan jelas datang dari Sang Maha Mengetahui manusia yaitu Allah Swt. Wallahu a'lam bishshawab.