Oleh : Neneng Sriwidianti

Pengasuh Majelis Taklim dan Member AMK


Viral dan heboh! Sebagian pihak bereaksi menuntut pencabutan aturan seragam kerudung yang terjadi di SMK Negeri 2 Padang. Padahal, menurut pihak sekolah, siswi non muslim tadi mengenakannya dengan sukarela. Ada apa dengan negeri ini, bukankah Indonesia adalah mayoritas muslim?

Dilansir oleh detiknews.com,  (23/1/2021). Kepala SMK Negeri 2 Padang mengungkapkan, bahwa ada 46 siswa nonmuslim yang berada di sekolah tersebut. Mereka mengenakan hijab dalam aktivitas sehari-hari atas keinginan sendiri. Kecuali Jeni Cahyani Hia yang menolak mengenakan jilbab.

"Tidak ada memaksa anak-anak (di luar aturan sekolah), memakai pakaian seperti itu adalah juga keinginan  anak-anak itu sendiri. Kami pernah menanyakan, nyaman nggak memakainya. Anak-anak menjawab nyaman, karena semuanya memakai pakaian yang sama di sekolah ini, tidak ada yang berbeda. Bahkan, di dalam kegiatan-kegiatan keagamaan (Islam) yang kami adakan, anak-anak nonmuslim juga datang, walaupun sudah kami dispensasi untuk tidak datang. Artinya, nyaman anak-anak selama ini," jelas Rusmadi.

Kasusnya pun menjadi perbincangan setelah salah satu orang tua siswa nonmuslim di sana menolak menggunakan kerudung sebagai aturan di sekolah tersebut. Banyak pihak merespon kasus tersebut, karena dianggap telah terjadi pemaksaan dan tindakan intoleran. Kecaman datang, mulai dari Komnas HAM, anggota DPR RI, KPA, hingga LBH. Mereka semua menuntut agar aturan tersebut dihapuskan karena tidak sesuai dengan kebinekaan Indonesia.

Tetapi, sikap yang ditunjukan berbeda dengan kasus di Bali tahun 2014. Ada sekitar 40 sekolah yang melarang siswa muslim memakai jilbab, khususnya di sekolah-sekolah negeri. Ada yang terang-terangan melarang, atau pun dengan ancaman yang tersamar sehingga siswi muslim merasa ketakutan mengenakan jilbab di sekolah dan akhirnya membuka jilbab. (Republik.co.id, 26/2/2014)

Kemana para pengusung HAM yang diagung-agungkan sistem saat ini? Mereka bungkam, ketika kejadian itu menimpa muslim. Padahal, apa yang mereka lakukan semata-mata  melaksanakan kewajibannya sebagai seorang  muslimah.  Sebaliknya, satu orang nonmuslim yang tidak mau mengikuti aturan sekolah, di bela. Padahal, di sana tidak ada unsur pemaksaan. Terlihat jelas, munculnya tirani minoritas dalam sistem saat ini.

Bukti ini semakin menjelaskan, bahwa sistem kapitalisme demokrasi tidak akan berpihak kepada Islam dan kaum muslimin. Masyarakat sekuler tidak menghendaki agama mengatur urusan individu di ruang publik. Oleh karena itu, mereka berusaha untuk menjauhkan aturan agama mengatur kehidupan di dunia.

Berbeda dengan Islam. Sepanjang sejarah diterapkannya, umat Islam hidup berdampingan dengan nonmuslim (ahlu dzimmah). Sebagai warga negara daulah, mereka mempunyai hak yang sama. Negara memberikan perlindungan dan mengurus kemaslahatan  seluruh umat baik laki-laki dan perempuan, muslim dan nonmuslim.

Sebagai warga negara, dari sisi aturan mereka diperlakukan sama. Termasuk dalam menggunakan pakaian bagi perempuan ketika mereka berada di tengah publik agar terjaga dan mulia. Aturan berpakaian dalam kehidupan umum adalah kewenangan negara Islam untuk mengaturnya. Nonmuslim patuh dan sukarela menggunakannya, tidak ada paksaan.

Di dalam kitab Masyru' ad Dustuur yang disusun Hizb ut-Tahrir, di pasal 7 poin D, dinyatakan bahwa nonmuslim dalam urusan makanan dan pakaian mereka diperlakukan sesuai agama mereka dan dalam ruang lingkup aturan Syara' yang diperbolehkan.

Ada dua batasan yang ditetapkan terkait pakaian ini:

Pertama, menurut agamanya, maka ahlu dzimmah diperbolehkan untuk berpakaian menurut agamanya, yaitu pakaian pendeta, biarawati, rahib Yahudi, dan sebagainya.

Kedua, dalam ruang lingkup aturan hukum syara yang diperbolehkan. Ketentuan kehidupan publik mencakup muslim dan nonmuslim, untuk pria dan wanita. Untuk pakaian perempuan di kehidupan umum, sebagai ketentuan Islam, maka perempuan nonmuslim juga menggunakan pakaian yang sama.

Sebuah keniscayaan, saat ini kita butuh sebuah negara yang menerapkan hukum Islam secara kafah. Khilafah satu-satunya institusi yang bisa mewujudkannya, terbukti selama 13 abad, khilafah sudah berhasil menjadi peradaban dunia yang agung. Keadilan meliputi dunia. Tidak akan pernah ada tirani minoritas, seperti yang terjadi saat ini sebagai buah diterapkannya sistem yang rusak. 

Wallahu a'lam bishshawab.

 
Top