Oleh Echi Aulia

Penulis dan Member AMK


Belakangan polemik jilbab kerap kali melanda di negeri yang mayoritas muslim ini. Mulai dari pembiasaan memakai jilbab dari kecil. Pro dan kontra tentang wajib dan tidaknya jilbab. Hingga peraturan jilbab bagi murid di bangku pendidikan. Berbagai narasi tentang jilbab seolah menjadi masalah yang sangat urgen. Padahal, seragam sekolah belum digunakan di masa pandemi ini.

Ya, semua berawal dari sikap protes wali murid nonmuslim di Padang, yang merasa bahwa pihak sekolah mewajibkan semua siswinya memakai jilbab. Pasca peristiwa tersebut terbitlah SKB 3 Menteri, namun menuai kontroversi. Pasalnya salah satu isi surat tersebut seolah mengesampingkan ajaran agama Islam tentang wajibnya jilbab. Padahal seragam tidak ada urgensinya sama sekali. Persoalan seperti fasilitas pembelajaran jarak jauh (PJJ) justru lebih membutuhkan perhatian.

Dikutip dari Kompas.com,(5/6/2021), adapun enam poin penting terkait dengan seragam keagamaan yang diputuskan dalam SKB 3 Menteri yakni:

1. Keputusan bersama ini mengatur sekolah negeri yang diselenggarakan oleh Pemda.

2. Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan berhak memilih antara seragam dan atribut kekhususan agama atau tidak. 

3. Pemda dan sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut kekhususan agama.

4. Pemda dan kepala sekolah wajib mencabut aturan yang mewajibkan atau melarang seragam dan atribut kekhususan agama. 

5. Jika terjadi pelanggaran terhadap keputusan bersama ini, maka diberlakukan sejumlah sanksi kepada pihak yang melanggar. 

6. Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan beragama Islam di Provinsi Aceh dikecualikan dari ketentuan keputusan bersama ini.

Selain itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Cholil Nafis meminta kepada pemerintah untuk mencabut Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang penggunaan seragam sekolah tersebut. Sebab, tak akan tampak cerminan sebuah pendidikan, jika lembaga pendidikan tidak diperbolehkan untuk mewajibkan pakaian keagamaan. (republika.com, 5/2/2021/)

Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam Islam hukum menutup aurat bagi seorang muslimah yang telah balig adalah wajib. Larangan mewajibkan jilbab bagi murid sama saja halnya dengan menjauhkan si murid yang beragama Islam dari ajaran agamanya sendiri.

Jika kita membaca keenam poin di atas, meskipun SKB ini terbit dengan alasan hak setiap siswa. SKB 3 Menteri justru bertentangan dengan tujuan pendidikan itu sendiri yakni untuk menciptakan insan bertakwa. Alih-alih mendidik dengan menaati ajaran agama, justru mendorong kebebasan dalam berperilaku atau semakin liberal.

Tak heran, karena gaya hidup bebas memang sudah menjadi ciri khas dari paham sekularisme ini. Wajar, di tengah polemik jilbab kaum sekuler semakin memusatkan bidikannya menyasar ranah pendidikan.

Bukan sistem sekuler namanya kalau tidak menciptakan peluang untuk bertindak bebas. Hingga memberi potensi untuk terus bermaksiat. Sebab, sekularisme adalah paham yang hanya mengambil sebagian syariah seperti ibadah ritual. Sementara sebagian syariah lainnya seperti muamalah dan pendidikan ditinggalkan. Padahal, hukum Allah harus diterapkan secara keseluruhan.

Jika kenyataannya demikian, bagaimana mungkin dapat terwujud cerminan pendidikan yang sebenarnya. Bukankah tujuan utama pendidikan untuk menbentuk karakter generasi yang bertakwa. Hanya saja, sekularisme menjadi penghalang bagi terwujudnya hal itu.

Generasi yang benar-benar berkualitas sekaligus bertakwa hanya akan lahir dari rahim pendidikan Islam. Warga muslim dan nonmuslim disatukan dalam satu peraturan yang berasal dari Allah Swt. Meskipun berbeda keyakinan, mereka tetap hidup berdampingan dalam payung institusi yang sahih.

Sebab, Islam bukan hanya sekadar agama. Islam juga adalah ideologi yang dapat menjaga kedamaian antar umat manusia. Melalui institusi negara Islam, syariah mengatur cara berpakaian seorang wanita. Ya, dengan syariah Islam kehormatan seorang wanita baik muslim maupun nonmuslim akan senantiasa terjaga. 

Terkait dengan pakaian, nonmuslim akan dibiarkan berpakaian sebatas yang diperbolehkan syariat. Begitupun kebebasan dalam kepercayaan dan pelaksanaan ibadah mereka. Bahkan, mereka dijaga dan dilindungi oleh negara. Perlakuan negara yang adil ini membuat nonmuslim menaati peraturan dengan sukarela, tanpa ada unsur paksaan sedikit pun.

Bagaimana tidak, diutusnya Rasulullah saw. ke muka bumi ini tak lain sebagai rahmatan lil 'alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Seperti yang terdapat pada firman Allah,

"Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta." (TQS. al-Anbiya: 107)

Demikianlah, dengan syariahnya Islam mampu menjaga kehormatan dan menjaga kedamaian antar umat manusia. Oleh karena itu, jangan ragu untuk beralih ke sistem Islam. Yakin dan percayalah.

Wallahu a'lam bishshawab.

 
Top