Saat Pandemi Malah Korupsi, Tak Cukup Hanya Memperkuat Lembaga Anti Korupsi Lagi


Oleh Adelia P.

(Aktivis Mahasiswi)


Korupsi memang bukan hal baru yang terjadi di negeri ini. Seperti borok yang kian menyebar, kian hari aja saja kasus korupsi. Meski sudah ada hukuman yang dilakukan untuk mencegah korupsi nyatanya tak lantas membuat korupsi di negeri ini semakin berkurang, namun justru menjadi-jadi.

Dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, nyatanya korupsi pun tak meredup. Sebagaimana kita ketahui, kasus korupsi bantuan sosial Covid-19 adalah kasus korupsi yang terburuk. Bahkan menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), berpotensi menjadi kasus korupsi terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Dilansir dari laman PikiranRakyat-Tasikmalaya.com, Menurut peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak serius menangani korupsi. 

“Korupsi yang dilakukan Juliari dan kroninya adalah korupsi yang paling keji, dan harusnya ini menggerakkan KPK untuk menindaklanjuti kasus ini,” tegasnya.[tasikmalaya.pikiran.rakyat.com, 11/Feb/2021].

Kurnia Ramadhana juga mencurigai, adanya oknum lain yang terlibat di dalam kasus korupsi bansos tersebut. Sebab menurutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seharusnya tidak hanya memeriksa para pejabat negara saja, tetapi juga korporasi yang terlibat dalam bansos Covid-19 nontunai di wilayah Jabodetabek. Selain itu, ada banyak korporasi yang baru berdiri empat sampai lima hari kemudian mendapat proyek bansos, beberapa di antaranya di bidang elektronik dan motor yang dirasa sangat tidak cocok untuk mendapat proyek bansos serta ada dua nama yang disebut menjadi bagian dari kasus korupsi tersebut yakni Herman Hery dan Ihsan Yunus yang mana kedua nama tersebut juga merupakan satu kader PDIP, lingkaran yang sama dengan Juliari, dikutip Pikiran-Rakyat.com.

Sudah banyak media yang membahas bagaimana dampak dari korupsi dalam berbagai hal. Namun agaknya tidak membuat para pelaku korupsi berhenti dan berkali-kali pelaku silih berganti. Lazimnya, menyandang jabatan publik formal lebih memiliki taraf ekonomi lebih dibandingkan orang-orang yang menggantungkan hidupnya dari sektor informal. Parahnya yang terjadi demikian beberapa dari mereka justru terus mengambil hak bantuan dana yang secuil untuk rakyat. Kasus korupsi di tengah pandemi menegaskan kronisnya masalah korupsi dalam sistem sekuler kapitalis. Sistem sekuler kapitalis ini memicu rusaknya kepribadian umat muslim. Adanya sistem ini juga menghasilkan dorongan seseorang untuk melakukan korupsi dan menyalahgunakan jabatannya saat ada kesempatan dan peluang untuk memperkaya dirinya sendiri meskipun dengan cara yang haram dan merugikan orang lain. Sesungguhnya, para koruptor dengan kondisi pandemi Covid-19 telah memiliki penyakit baru selain fisik, yakni hati. Penyakit hati membuat keras hati manusia, sedangkan Covid-19 adalah penyakit yang mematikan fisik manusia melalui saluran pernafasan. Covid-19 bisa dihindari dan dicegah, tapi penyakit hati tak dapat disadari.

Lantas apa solusi agar praktik korupsi menghilang pada akhirnya?

Terbentuknya lembaga independen yang menangani masalah korupsi atau disebut KPK (Komite Pemberantas Korupsi) tidaklah dapat bertahan lama sebab KPK terbentuk dari sebuah sistem yang salah. KPK terikat oleh demokrasi dimana diungkapkan dalam banyak studi, demokrasi mengalami kemunduran di banyak negara di dunia. Febri Diansyah dalam cuitan twitter mengatakan Baru2 ini, Indeks Demokrasi Indonesia menurut @TheEIU The Economist Intelligence Unit juga turun. Terendah dalam 14 tahun terakhir. Kita sedang ngapain sih sebenarnya? [tasikmlaya.pikiran.rakyat.com, 7/Feb/2021].

Penyelesaian tidak bisa hanya mengandalkan penguatan Lembaga KPK, tapi harus menghentikan praktik sistem sekuler dan menggantikannya dengan sistem Islam. Sistem Islam akan menerapkan syariat Allah yang sangat tegas pada para koruptor. Hukuman berat akan memberikan efek jera pada mereka yang mau korupsi. Sistem Islam akan membentuk pejabat dengan pribadi bertakwa karena ajaran Islam mengatur seluruh aspek kehidupan. Pemikiran sekularisme terkikis habis dari rakyat termasuk juga pejabat sehingga mereka akan amanah dengan jabatan yang didapat.