Oleh Ummu Junnah

Praktisi Kesehatan


"Bagai makan buah simalakama.” Peribahasa tersebut sangat tepat untuk menggambarkan situasi saat ini, yang dirasakan oleh rakyat Indonesia. Karena ketika menyampaikan kritik, masukan harus hati-hati, pasalnya Undang-Undang ITE sudah menghadang.

 

Baru-baru ini Presiden Jokowi membuka ruang revisi UU ITE jika implementasinya tak memenuhi rasa keadilan. Ia meminta kepada DPR agar bersama-sama merevisi UU ITE, terutama menghapus pasal-pasal karet yang menimbulkan penafsiran berbeda-beda dan memungkinkan diinterpretasikan secara sepihak.


Pada kesempatan yang sama, ia juga mengimbau kepolisian untuk lebih selektif dalam menerima pelaporan pelanggaran Undang-Undang ITE, menyusul makin banyak warga yang saling melaporkan ke pihak kepolisian.


“Hati-hati, pasal-pasal yang bisa menimbulkan multitafsir harus diterjemahkan secara hati-hati. Penuh dengan kehati-hatian. Buat pedoman interpretasi resmi terkait Undang-Undang ITE, biar jelas,” kata Jokowi. (Bbc.com, 17/2/2021)


Akankah revisi itu diamini oleh jajaran kementerian dan DPR? Ataukah hal ini hanya sekadar lip service untuk mengurangi kekecewaan publik pada pemerintahan Jokowi?


Wacana Revisi UU ITE


Dilansir dari Kompas.com (20/2/2021), Ketua Bidang Hukum dan HAM Pengurus Pusat Muhammadiyah Busyro Muqoddas menilai ada kesamaan antara situasi Indonesia saat ini dibandingkan dengan situasi era Orde Baru.


Busyro pun menilai situasi saat ini sudah bergerak ke arah neo-otoritarianisme. Ia mengatakan ada tiga indikator pemerintahan Jokowi sudah mengarah ke neo-otoritarianisme.


Pertama, masifnya buzzer atau pendengung di media sosial. Yang banyak terjadi ketika orang mengeritik langsung diberi label macam-macam. Seperti intoleran, anti-Pancasila, anti-NKRI, radikal, dan sejenisnya. Kalau tidak, mereka yang kritis diserang secara verbal baik individunya ataupun profesinya.


Kedua, adanya teror-teror dengan meretas alat komunikasi, termasuk teror kepada aktivis kampus. Ia mencontohkan kasus teror kepada civitas Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang hendak menggelar diskusi terkait pemakzulan presiden.


Ketiga, terdapat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dinilainya seolah-olah melegalkan perbuatan para buzzer. Menurut Busyro, UU ITE memiliki karakter seperti pelembagaan buzzer yang sudah memakan banyak korban.


Wacana merevisi UU ITE bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya di tahun 2016, UU ITE sempat direvisi melalui UU Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Akan tetapi revisi saat itu tidak serta merta menghapus pasal-pasal karet di dalamnya.


Wacana revisi UU ITE kembali mengemuka menyusul pernyataan Jokowi yang minta dikritik bila dalam menjalankan tugas, pemerintah tak memenuhi aspek layanan publik. Sayangnya, revisi itu seperti hanya pemanis di awal saja.


Apa yang diinginkan Jokowi seperti ditafsiri lain oleh anak buahnya. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Plate menunjukkan bahwa pemerintah tak akan masuk ke urusan revisi UU ITE. Pemerintah menggeser isu revisi ke masalah interpretasi ketentuan dalam undang-undang tersebut. “Pemerintah akan secara lebih selektif menyikapi dan menerima pelaporan pelanggaran UU ITE,” kata dia. (Tempo, 21/2/2021)


Mereka yang merasa diuntungkan dengan kehadiran UU ITE ini adalah pemerintah, pengusaha, dan pejabat negara. UU ITE itu ibarat sekali dayung dua tiga pulau terlampaui. Sekali terjerat UU ITE, kritik dapat dibungkam, suara oposisi berkurang, dan kebijakan pun melenggang tanpa hambatan.


Kritik terhadap pemerintah kerap ditafsiri sebagai ujaran kebencian, penghinaan, atau pencemaran nama baik. Bagaimana mau mengeritik dengan leluasa bila publik ditakut-takuti dengan UU ITE? Ruang kritik makin sempit tatkala UU ITE menjadi senjata andalan membungkam lawan politik.


Namun, beda urusan bila hal itu berkaitan dengan rakyat kritis, saat Anda bicara itu kebebasan. Namun, saat Anda dilaporkan, mereka bilang hukum harus ditegakkan melalui penerapan UU ITE. Kebebasan berpendapat memang dilindungi Undang-Undang. Tapi saat anda berpendapat, UU ITE seakan siap menghadang.


Berbeda Halnya dalam sistem Islam,Tidak Antikritik


Kritik adalah fitrah bagi penguasa. Penguasa dikritik atas kinerjanya itu wajar. Dengan kritik, penguasa bisa bermuhasabah dan memperbaiki kinerja.


Dalam Islam, kritik rakyat untuk penguasa adalah keniscayaan. Khalifah Umar bin Khaththab ra. pernah dikritik karena beliau menetapkan pembatasan mahar bagi perempuan. Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga pernah dikritik anaknya sendiri lantaran beristirahat sejenak di kala masih banyak rakyatnya yang terzalimi.


Pengaduan rakyat terhadap sikap penguasanya yang belum menegakkan hukum secara adil juga pernah dialami Gubernur Mesir, Amr bin ‘Ash. Ia diadukan kepada Khalifah Umar lantaran hukuman yang diberikan Amr kepada putra Khalifah, yaitu Abdurrahman dan temannya tidak sesuai aturan yang ada.


Di sistem Khilafah, kritik biasa terjadi. Kritik rakyat tersampaikan melalui Majelis Umat, yaitu bagian dari struktur pemerintahan Khilafah yang mewadahi aspirasi rakyat serta tempat meminta nasihat bagi khalifah dalam berbagai urusan.


Islam tidak antikritik. Kritik dalam Islam terwujud dalam aktivitas dakwah amar makruf nahi mungkar. Yaitu menasihati dalam kebaikan, mengoreksi kebijakan penguasa, dan mencegah kezaliman dan kemungkaran.


Dari Tamim ad-Dari (diriwayatkan), bahwasanya Nabi saw. bersabda, “Agama adalah nasihat.” Kami bertanya, “Kepada siapa?” Rasulullah menjawab, “Kepada Allah, kitab-Nya, Rasul-Nya, pemimpin-pemimpin umat Islam, dan kaum awam mereka.” (HR. Muslim)


Dalam hadis yang lain juga dikatakan, “Siapa saja yang melihat suatu kemungkaran, maka hendaknya ia mengubahnya dengan tangannya. Jika ia tidak mampu, maka (ubahlah) dengan lisannya. Jika ia tidak mampu, maka (ubahlah) dengan hatinya, dan yang demikian itu selemah-lemah iman.” (HR. Muslim)


Dengan demikian, sistem Khilafah sangat terbuka dengan kritik dan aduan dari rakyatnya. Sistem Khilafah tidak antikritik. Siapa pun bebas memberikan kritik dan aduan. Dari segi teori dan praktik, sistem Khilafah benar-benar menjalankan pemerintahan yang terbuka dengan kritik.


Dengan kritik dan pengaduan rakyatlah, penguasa akan terselamatkan dari sikap zalim dan mungkar. Sebab, penguasa di sistem Khilafah menyadari besarnya pertanggungjawaban mereka kelak di akhirat.  Wallahu a'lam bishshawab.

 
Top