Radikalisme Tidak Berbahaya


Oleh Dwi Sri Utari, S.Pd

(Guru dan Aktivis Politik Islam)


Aparatur Sipil Negara (ASN) terancam dipecat, apabila kedapatan berpahamkan radikal. Peringatan sekaligus ancaman tersebut kembali dilakukan penguasa terhadap para ASN. Kali ini peringatan disampaikan oleh  Anggota Komisi III DPR RI Cucun Ahmad Syasul Rizal. Ia menyampaikan, "ASN yang terpapar radikalisme harus dipecat. Termasuk juga kalangan kampus seperti mahasiswa, pejabat rektorat, harus ditindak tegas jika terindikasi mengikuti paham radikalisme. Sebab kalau dibiarkan bisa menjadi virus yang berbahaya." (timesindonesia.co.id, 23 Januari 2021)

Pernyataan tersebut bukanlah isapan jempol, sebab telah terbukti dengan beberapa kali penguasa memberikan saksi terhadap orang-orang yang dianggapnya berpaham radikal. Seperti yang menimpa Guru Besar Universitas Diponegoro (Undip), Prof Suteki yang diberhentikan dari seluruh jabatannya sebagai Kepala Program Studi (Kaprodi) Magister Ilmu Hukum (MIH) dan Ketua Senat Fakultas Hukum Undip. Pakar Pancasila tersebut diberi sanksi usai menjadi saksi ahli dalam sidang gugatan Organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan judicial review di Mahkamah Konstitusi pada Oktober tahun 2017 lalu. Di samping itu pakar Pancasila tersebut juga dituduh berpaham radikal, sebab seringnya berbicara tentang khilafah. 

Perlakuan tersebut dirasa janggal, sebab bagaimana mungkin seorang pakar pancasila berpahamkan radikal. Lebih janggal lagi sebab perlakuan tersebut cenderung menimpa orang-orang yang sering menyeru kepada penerapan syariat Islam. Nampaknya hal tersebut tergolong pada paham radikal menurut persepsi penguasa. Apabila menelusuri arti kata “radikal”, ditemukan memiliki arti mengakar, mendalam dan mendasar. Tentu itu bukanlah konotasi yang negatif, terlebih apabila disandingkan dengan agama. Seorang pemeluk agama tentulah berhak dan berkewajiban menjalankan syariat agamanya secara mendasar dan mendalam. Terlebih bagi pemeluk agama Islam yang memiliki seperangkat aturan paripurna yang disebutkan dalam al-kitab maupun as-sunah, dimana menuntut pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu mengapa penguasa seolah-olah alergi terhadap seruan-seruan terhadap syariah Islam?

Hakikatnya, penolakan terhadap paham-paham agama dan seruan untuk melaksanakannya adalah sebuah hal yang pasti terjadi dalam sebuah negara yang memeluk ideologi sekuler. Dimana ia tidak memberikan ruang bagi aturan agama untuk masuk dalam urusan pengurusan masyarakat dan politik. Hal tersebut sudah menjadi asas bagi ideologi kapitalisme sekuler. Yang telah memberikan kewenangan bagi manusia untuk mengatur kehidupan sesuai kehendaknya. ini semua membuktikan bahwa ideologi kapitalis sekuler ini tidak layak dijadikan sebagai sistem bernegara, sebab menghalangi pelaksanaan aturan agama secara mendalam dan mendasar.

Dengan demikian, memberikan kesimpulan bahwa penerapan syariat Islam secara mengakar, mendasar dan mendalam hanya akan terlaksana oleh institusi penjaminnya yaitu Khilafah Islamiyah. Serta tidak akan ada jeratan tindak pidana bagi siapapun yang berpaham radikal dalam beragama, sebab hal tersebut merupakan bagian dari kewajiban yang dibebankan kepada pemeluknya. 

Wallahu a’lam bishshawab.