Perempuan Mulia Hanya dengan Islam


Oleh Yuli Ummu Iksan

(Pemerhati Masalah Perempuan)


Di penghujung bulan Februari publik kembali dihangatkan dengan berita dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Badan Pengelola Masjid Istiqlal (BPMI) tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berbasis masjid. (Kompas.com, 19/2/2021).

Ketua Harian Badan Pengelola Masjid Istiqlal Prof KH Nasaruddin Umar mengatakan pihaknya akan mengadakan pendidikan kader ulama perempuan sebagai salah satu tindak lanjut nota kesepahaman dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

"Banyak ulama, tetapi yang perempuan sangat langka. Di seluruh dunia, tidak pernah kita dengar ada majelis ulama yang ketuanya perempuan, padahal tidak diharamkan," kata Nasaruddin pada acara penandatanganan nota kesepahaman dengan Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak yang diliput secara daring dari Jakarta. (www.antaranews.com).

Ada beberapa kesepahaman yang telah ditandatangani ini mencakup pertama, percepatan pencapaian lima arahan presiden yaitu peningkatan peran perempuan dalam kewirausahaan, peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penghapusan pekerja anak, dan penurunan perkawinan anak.

Begitu juga PBB telah meluncurkan General Recommendation 30 CEDAW yang menekankan negara untuk melindungi perempuan dari kekerasan berbasis gender akibat berbagai macam konflik, termasuk dalam konteks terorisme.

Melihat langkah yang telah dibuat itu harusnya mampu membuka cakrawala berpikir kita terutama sebagai perempuan yang berperan selama ini sebagai ibu generasi bangsa dan negara dibalik motif gencarnya mereka melindungi perempuan dan anak yang tiba-tiba muncul di tengah kita sekarang. 

Kaum perempuan sudah lama mengalami kekerasan, dan tindakan kriminal lainnya jauh sebelum pemerintah menciptakan berbagai upaya mengatasi persoalan ini, misalnya tahun 2020 kemarin Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) meluncurkan catatan tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2020 di Mercure Hotel, Jakarta. Catatan tahunan merupakan dokumentasi berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani oleh berbagai lembaga negara, lembaga layanan, maupun yang dilaporkan ke Komnas Perempuan setiap tahunnya. Dokumentasi kasus mulai rutin dilakukan Komnas Perempuan sejak tahun 2001. Merujuk pada CATAHU 2020, sepanjang tahun 2019 tercatat ada 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terdiri dari 421.752 kasus yang ditangani Pengadilan Agama, 14.719 kasus yang ditangani lembaga mitra pengada layanan di Indonesia, dan 1.419 kasus dari Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR) Komnas Perempuan.

Program barat yang telah diopinikan di dunia Islam terutama nilai gender dianggap telah gagal karena tidak mampu merubah mindset berpikir kaum muslim hari ini tentang peran seorang perempuan yang seharusnya dalam Islam. Bahkan, pada 2017 silam mereka pernah melakukan pelantikan daiyah antiradikalisme oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komisaris Jenderal Suhardi Alius. Ini menjadi bukti kegagalan mereka dalam menghancurkan umat ini sehingga kembali lagi mengangkat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berbasis masjid.

Oleh sebab itu, umat wajib waspada dengan strategi kaum kafir sekarang. Kesatuan dan persatuan kaum muslimin yang dilandaskan ukhuwah islamiyah menjadi taruhannya. Umat Islam hanya menjadi korban dari kerakusan mereka dalam mengejar keinginan mereka menguasai dunia. Wallahu a'lam bishshawab.