Pencabutan Usia Burung Besi, Siapa Untung?


Oleh Asma Sulistiawati

(Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Buton)


Peraturan yang ditetapkan pada 13 Mei 2020 menandakan tidak ada lagi batasan usia bagi pesawat yang digunakan untuk transportasi baik pesawat penumpang, kargo, maupun helikopter.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencabut aturan tentang pembatasan usia pesawat dan menggantinya dengan aturan baru yang mengembalikan batasan maksimal usia pesawat angkutan niaga sesuai aturan dari pabrikannya.

Regulasi ini diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) No. 115/2020 tentang batas usia pesawat udara yang digunakan untuk kegiatan angkutan udara niaga. Regulasi ini melengkapi regulasi sebelumnya yakni Permenhub No. 27/2020 yang mencabut Permenhub No. 155/2016 tentang batas usia pesawat udara yang digunakan untuk kegiatan angkutan udara niaga.

Direktur Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKUPPU) Dadun Kohar mengatakan alasan pencabutan aturan Permenhub No. 155/2016 karena digantikan dengan Kepmenhub No. 115/2020 tentang batas usia pesawat udara yang digunakan untuk kegiatan angkutan udara niaga. (Bisnis.com, 10/07/2020)

Keselamatan menjadi tolok ukur dalam perhitungan transportasi. Berkenaan dengan usia pesawat sebagian berpendapat itu tergantung bagaimana pemeliharaannya saja. Seperti yang dilansir detik.com menurut Alvin lie. "Pesawat usia 26 tahun itu bukan masalah. Usia pesawat itu tidak ada kaitannya dengan kelaikudaraan atau safety. Pesawat yang usianya 3 bulan saja bisa mengalami kecelakaan. Pesawat yang usianya 50 tahun juga tetap layak terbang, tetap aman."

Karena untuk masalah transportasi di Indonesia memang tak kunjung usai. Hampir setiap tahun duka tentang jatuhnya burung besi ini sangat memilukan. Membuat seakan hati tercabik-cabik dikala melihat keluarga yang ditinggalkan. Kecelakaan tidak bisa terhindarkan namun bisa diupayakan menghindarinya sebisa mungkin.

Apalagi untuk si burung besi ini adalah alat transportasi yang sangat banyak digunakan oleh kalangan masyarakat. Sehingga pendapat masyarakat terkotak dalam berbagai klaim keamanan berkendara. Sebagian menyebut pesawat udara lebih aman sebagai transportasi. Sementara, yang lain menyebut bahwa moda transportasi darat seperti kereta api lebih menjanjikan keselamatan.

Berkenaan dengan keselamatan, ini lagi-lagi melihat dari aturan tentang pencabutan usia pesawat. Harusnya menjadi pelajaran untuk jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Bahwa ini berkenaan tentang nyawa bukan bisnis. 

Sejak Juli 2020, soal batas usia pesawat layak terbang dicabut demi memudahkan investasi. Nyawa seakan dinomorduakan dan bisnis yang di angka satunya. Dalam logika kapitalisme, keselamatan jiwa bisa dinomorduakan demi kepentingan ekonomi dan pihak investor. 

Itulah dampak dari kapitalisme yang hanya mementingkan untung atau rugi. Sekularisme yang melahirkan sistem kehidupan kapitalisme telah menganggap bahwa dunia transportasi sebagai sebuah industri. Yang harus selalu diutamakan dan upayakan dengan segala cara untuk keberlangsungannya.

Berbeda dengan cara pandang Islam yang datangnya dari Sang Khaliq. Nilai nyawa dalam Islam begitu tinggi. Nyawa bahkan dalam ranah ushul fiqih masuk dalam kategori “al-Dharūriyāt al-Khamsah” (lima hal primer yang wajib dipelihara). Artinya, pada asalnya, nyawa manusia tidak boleh dihilangkan begitu saja tanpa ada alasan yang jelas. Tak peduli, nyawa orang muslim maupun kafir. Allah berfirman:

“Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.” (QS. al-Ma’idah [5]: 32)

Dalam Islam, penghargaan terhadap jiwa melebihi nilai bumi dan seisinya. Sehingga takaran nyawa tidak bisa disamakan atau bahkan digadaikan dengan bisnis. Islam itu mempunyai cakupan yang cukup luas sehingga tidak cukup hanya perihal nyawa. Di dalam Islam juga mengatur perihal transportasi.

Ada tiga prinsip sistem Islam dalam mengelola layanan publik. Pertama, prinsip bahwa pembangunan infrastruktur adalah tanggung jawab negara, bukan hanya karena sifatnya menjadi tempat lalu lalang manusia, tetapi juga telalu mahal dan rumit untuk diserahkan ke investor swasta. Kedua, prinsip bahwa perencanaan wilayah yang baik akan mengurangi kebutuhan transportasi. 

Sebagai contoh, ketika Baghdad dibangun sebagai ibu kota, setiap bagian kota direncanakan hanya untuk jumlah penduduk tertentu, dan dibangun masjid, sekolah, perpustakaan, taman, industri gandum, area komersial, tempat singgah bagi musafir, hingga pemandian umum yang terpisah antara laki-laki dan perempuan. Sebagian besar warga tak perlu menempuh perjalanan jauh untuk memenugi kebutuhan sehari-harinya serta untuk menuntut ilmu atau bekerja, karena semua dalam jangkauan perjalanan kaki yang wajar, dan semua memiliki kualitas yang standar. 

Ketiga, negara membangun infrastruktur publik dengan standar teknologi terakhir yang dimiliki. Teknologi yang ada termasuk teknologi navigasi, telekomunikasi, fisik jalan hingga alat trasportasinya itu sendiri. Bahkan untuk transportasi udara pun ilmuwan muslim sudah memikirkan. Abbas Ibnu Firnas dari Spanyol melakukan serangkaian percobaan untuk terbang, seribu tahun lebih awal dari Wright bersaudara, sampai Sejarawan Phillip K. Hitti menulis dalam History of the Arab, “Ibn Firnas was the First man in history to make a scientific attempt at flying.”

Kaum muslimin telah menggunakan jenis kuda dan unta untuk menempuh perjalanan, untuk di laut mereka juga banyak mengembangkan tekonologi kapal. Tipe kapal yang ada mulai dari perahu cadik kecil hingga kapal dagang berkapasitas di atas 1000 ton dan kapal perang untuk 1.500 orang. Pada abad 10 M, al-Muqaddasi mendaftar nama beberapa lusin kapal, ditambah dengan jenis-jenis yang digunakan pada abad-abad sesudahnya. 

Pada abad 19 Khilafah Utsmaniyah masih konsisten mengembangkan infrastruktur transportasi ini. Saat kereta api ditemukan di Jerman, segera ada keputusan khalifah untuk membangun jalur kereta api dengan tujuan utama memperlancar perjalanan haji. Musim haji adalah musim terbesar pergerakan manusia, baik yang untuk pergi haji ke Makkah maupun mudik ke kampung halaman. Di negeri-negeri Timur Tengah, libur saat lebaran haji lebih lama dan lebih meriah dari Idul Fitri (karena ada hari Tasyrik).

Maka solusi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah adalah menata ulang basis pengelolaan transportasi. Tidak boleh dikelola dari aspek bisnis. Tidak boleh dikelola dengan tata cara muamalah yang melanggar aturan Islam. Negara harus mengelolanya dalam rangka melayani kebutuhan rakyatnya. Sehingga bisa saja bahkan digratiskan. Seperti yang pernah dilakukan pada masa Khilafah Utsmaniyah.

Lebih hebatnya lagi pada tahun 1900 M, Sultan Abdul Hamid II mencanangkan proyek “Hejaz Railway”. Jalur kereta yang terbentang dari Istanbul ibu kota khilafah hingga Makkah, melewati Damaskus, Jerusalem dan Madinah. Di Damaskus jalus ini terhubung dengan “Baghdad Railway”, yang rencananya akan terus ke timur menghubungkan seluruh negeri Islam lainnya. Proyek ini diumumkan ke seluruh dunia Islam, dan umat berduyun-duyun berwakaf. 

Dalam negara Islam, prinsip pengelolaan transportasi adalah untuk memenuhi kebutuhan publik. Bukan mengambil keuntungan. Sehingga perhitungan biaya operasional dihitung untuk menutup BEP (Break Event Poin) saja. Jika BEP sudah tercapai, maka dimungkinkan untuk operasional selanjutnya, bahkan bisa digratiskan. Hal ini karena dalam menjalankan sarana transportasi, infrastruktur yang terlibat semuanya adalah milik publik. 

Oleh karena itu dengan menggunakan aturan Allah semua menjadi tersolusikan. Sebab Islam itu rahmatan lil alamin merupakan rahmat bagi seluruh alam. Saatnya kita sadar bahwa solusi saat ini hanya dengan Islam. Petaka bisa terhindarkan apabila kita menggunakan Islam dalam ruang lingkup kehidupan dan menerapkannya secara total.

Wallahu a'lam Bishshawab.