Oleh Nelly, M.Pd.

Akademisi dan Pemerhati Masalah Keumatan


Karut marut perpolitikan di negeri ini tak pernah habisnya, setiap waktu akan ada isu baru yang berkembang. Terbaru publik kembali dibuat heboh dan berpolemik dengan pernyataan presiden tentang kritik pada pemerintah. Seperti dilansir oleh Tribunnews, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat lebih aktif dalam menyampaikan kritik terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Hal itu disampaikan presiden dalam acara peluncuran laporan tahunan Ombudsman RI tahun 2020, secara virtual pada Senin, (8/2/2021).

Namun pernyataan tersebut mendapat tanggapan dari berbagai kalangan, seperti dilansir dari Kompas.com - Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman menilai, pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta masyarakat aktif menyampaikan kritik dan masukan terhadap pemerintah, tidak satu kata dengan perbuatan. Pasalnya, ia berpandangan bahwa pemerintah saat ini justru antikritik, dimana masyarakat yang melakukan kritik ditangkap dan disangkakan pidana. 

Menurut Benny faktanya rezim hari ini terlihat antikritik, banyak orang yang ditangkap dan dijebloskan ke bui hanya karena kritik pemerintah. Tidak satu kata dengan perbuatan. Omongnya tidak antikritik, tapi membiarkan polisi tangkap mereka yang kritik pemerintah. Benny melanjutkan, upaya pemerintah untuk membendung kritik dari masyarakat juga tidak hanya menangkap dan menjebloskan ke penjara.

Saat Ini menurut Benny, sikap antikritik pemerintah juga ditunjukkan dari adanya buzzer atau pendengung yang dibuat dengan tugas melakukan perundungan atau bully terhadap mereka yang menyampaikan kritik, (8/2/2021).

Senada dengan itu, dilansir dari laman berita Wartakotalive.com, Jakarta - Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Umar Syadat Hasibuan atau Gus Umar menyebut ajakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengkritik pemerintah, tak sejalan dengan kondisi saat ini. Dimana menurut Gus Umar, kerap pengkritik justru dijerat dengan UU ITE. Gus Umar pun meminta agar Jokowi menertibkan dahulu para buzzer. Agar nantinya tidak ada lagi pelaporan terkait UU ITE.

Gus Umar pun menyebut bahwa kritikan terhadap pemerintah adalah sia-sia. Pasalnya terdapat pasukan khusus cyber yang siap melaporkan ke polisi. "Coba bapak tanya kanan kiri. Ada tuh pendukung bapak yang kerjanya spesialis laporin orang ke polisi cyber crime dengan alasan hate speech. Jadi anjuran untuk kritik pemerintah bagi saya sia-sia karena ada pasukan khusus cyber pendukung anda yang siap siaga laporin orang ke polisi. Jangankan saya, sekelas Kwik Kian Gie saja takut kritik pemerintah. Atau begini saja pak @jokowi biar rakyat mau kritik pemerintah, buat juklak dan juknis cara kritik pemerintah biar orang tidak dilaporkan ke polisi," (9/2/2021).

Demokrasi Ilusi

Ya, di tengah hiruk pikuk kondisi negeri yang serba tak menentu ini, tentu saja pernyataan presiden tersebut akan mengundang macam ragam pendapat. Sebab antara pernyataan dan fakta kenyataan sangat bertolak belakang. Banyaknya kasus kritikan yang berujung bui berdampak pada rakyat, mereka jadi takut menyampaikan kritik. Contoh kasus terbaru sikap antikritik pemerintah yang masih berlanjut hingga sekarang. Salah satunya adalah sikap pemerintah yang tidak mendengarkan aspirasi masyarakat terkait revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Terlihat dari sini, sikap pemerintah seolah tidak konsisten membangun citra pro rakyat yang telah tersemat selama ini.

Di sinilah sebenarnya di negeri yang menganut demokrasi menunjukkan ketidakkonsistenannya dalam menerapkan sistem demokrasi.

Padahal dalam negara demokrasi selalu digaungkan kebebasan menyatakan pendapat dan bersuara. Namun kenyataannya tidaklah seperti itu, kasus sebelumnya Ruslan Buton hanya karena menulis surat terbuka untuk presiden berujung penjemputan oleh aparat.

Sebelumnya, juga ada kasus Ravio Patra, seorang peneliti kebijakan publik dan pegiat advokasi legislasi yang sering menyuarakan kritik-kritik terhadap jalannya pemerintahan ditangkap, (m.bizlaw.id). Ada juga aktivis dakwah Ali Baharsyah yang mengkritisi kebijakan penguasa berujung penangkapan. Publik juga pasti tidak lupa dengan kasus Habib Bahar, Jonru Ginting yang juga kritis pada penguasa dan berujung bui.

Dari sekian banyak fakta yang terpampang nyata, terlihat penguasa hari ini semakin menampakkan sikap antikritiknya meskipun mereka selalu mengelak demi menegakkan hukum. Kritik menjadi salah satu ancaman yang dianggap berbahaya bagi kelangsungan kekuasaan.

Hal ini dipertegas, dengan banyaknya produk undang-undang yang dibuat dimana mengarah kepada nuansa antikritik.

Lahirnya UU ITE, Perpu Ormas dan yang terbaru tentang RKUHP dalam Pasal 218 dan 219 tentang Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden adalah beberapa produk hukum yang sedikit banyak mengekang demokrasi di negeri ini.

Sekali lagi, demokrasi yang katanya kebebasan itu sendiri patut untuk dipertanyakan, ataukah hanya sekadar jargon.

Semua produk hukum ini pada akhirnya dimanfaatkan penguasa untuk menjerat mereka yang kritis terhadap kekuasaan para tuan puan itu. Bahkan sangat terlihat represif, sebab tanpa harus menunggu proses hukum, mereka yang krtitis ditangkap dan dipenjarakan.

Tak salah jika rezim penguasa saat ini juga dianggap sama dengan rezim orde baru yaitu sama-sama anti kritik, membungkam suara-suara kritis, mengkriminalisasi pihak-pihak yang kritis. Dengan dalih dan alasan katanya demi stabilitas politik, keamanan dan ketertiban umum.

Menurut Feri Kusuma (Wakil Koordinator Kontras) bahwa rezim penguasa saat ini adalah orde baru dengan gaya baru. Rezim penguasa berlindung dibalik pasal-pasal “penghinaan”, “pencemaran nama baik”, “berita bohong” dan “makar” untuk mengkriminalisasi pihak-pihak yang kritis terhadap segala kebijakan mereka.

Mengutip apa yang disampaikan pakar hukum tata negara, Margarito, bahwa kritikan terhadap kebijakan pemerintah bukanlah merupakan tindak kejahatan. Sehingga, hal itu tidak bisa dipidanakan oleh kepolisian.

Harusnya para pemimpin itu terima semua nasihat maupun kritik dari rakyatnya. Sebab kritik adalah bagian dari sikap peduli dari rakyat untuk kebaikan negeri, bukan bagian dari kebencian. Pemimpin itu tugasnya mengurus rakyat, menjalankan amanah melindungi rakyat dan bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan memenuhi semua kebutuhan rakyatnya. Jika ada yang tidak pas dalam kepemimpinaannya menjadi suatu hal yang wajar jika rakyat mengkritik penguasa.

Namun dengan kondisi ini semua, semakin membuktikan ketidakkonsistenan demokrasi yang menjadi asas negeri ini. Di satu sisi, demokrasi katanya menjunjung tinggi kebebasan mengeluarkan pendapat, namun di sisi lain demokrasi justru membuka peluang untuk melahirkan pemimpin antikritik.

Hal ini dikarenakan kekuasaan atau kepemimpinan adalah alat untuk memuluskan kepentingan individu atau kelompok tertentu. Pada akhirnya lahirlah kekuasaan yang antikritik yang memaksakan kehendaknya demi melanggengkan kekuasaannya itu. Rakyat dipaksa tunduk dan patuh kepada kebijakan-kebijakan mereka. Ketika ada yang mencoba mengkritik atau tidak sepaham dengan mereka, mereka dianggap membahayakan negara.

Artinya, kapitalis demokrasi yang diterapkan negeri ini sejatinya sistem rusak, tidak manusiawi. Bukan sistem negara yang harus dipertahankan apalagi masih diagung-agungkan.

Sistem Islam Menjamin Adanya Muhasabah

Kondisi yang sangat jauh berbeda dengan sistem kekuasaan Islam. Muhasabah, kritik adalah pondasi dalam tegaknya negara. Dalam hal ini penguasa (khalifah) adalah wakil umat untuk melaksanakan hukum syariat. Rakyat berhak memuhasabahi bahkan rakyat bisa saja memberhentikan khalifah selaku kepala negara jika dinilai melanggar hukum syariat.

Di dalam politik Islam, seorang khalifah (penguasa) bukanlah orang yang otoriter yang anti terhadap kritik dari rakyatnya, sebab seorang khalifah adalah wakil umat untuk mengurusi urusan kehidupan manusia & sekaligus penjaga akidah dan syariat.

Seharusnya seorang penguasa semestinya siap untuk dikritik atas kepemimpinannya.

Berkaca dari kepemimpinan Islam di era para sahabat, mereka adalah rezim yang suka dikritik. Contoh real ada pada Khalifah Abu Bakar selaku pemimpin pertama negara Islam pasca wafatnya Rasulullah, menerima amanah khalifah dengan berat dan penuh ketakutan pada Allah.

Dalam pidato pertamanya pasca menerima bai’at, ia berpidato dengan sebuah pidato yang masyhur.

Dalam pidato tersebut, bahkan sebelum menasihati rakyatnya, ia terlebih dulu meminta nasihat rakyatnya. Padahal beliau adalah kekasih Rasulullah dan sahabat baiknya yang tentunya ketakwaannya kepada Allah dan pemahamannya terhadap wahyu bisa dikatakan terbaik dibanding rakyatnya.

Rezim penguasa saat ini seharusnya belajar dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Umar mau dikritik dan mengakui kesalahannya di hadapan umat. Tidak ada namanya kriminalisasi, bahkan perlakuan keji kepada rakyatnya yang menyampaikan kritik atas kebijakan yang dirasa zalim.

Muhasabah terhadap penguasa merupakan bagian dari syariat Islam yang agung. Seorang pemimpin yang beragama Islam harusnya tak perlu alergi kritik. Apalagi sampai membungkam siapa saja yang tidak sejalan dan kritis atas kebijakannya dengan ancaman bui.

Wallahu a’lam bishshawab.

 
Top