Oleh: Narti Hs

Ummu wa Rabbatul Bayt dan Pemerhati Umat


Pandemi Covid-19 masih belum berkenan beranjak dari kehidupan kita. Hingga kini angka penularannya bahkan semakin menunjukkan peningkatan. Hal ini jelas menimbulkan berbagai persoalan di tengah masyarakat, baik masalah sosial, kesehatan maupun ekonomi. 

Selama wabah terjadi, perekonomian masyarakat mengalami keterpurukan. Tidak sedikit anggota masyarakat yang harus kehilangan pekerjaan akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), karena perusahaan tempat mereka bekerja tidak mampu lagi membayar karyawannya.


Dikutip dari harian merdeka.com pada tanggal 6 November 2020 lalu, tercatat sekitar 2,53 juta penduduk Indonesia yang tidak memiliki pekerjaan. Di Jawa Barat sendiri, angka pengangguran naik hingga 600 ribu semenjak masa pandemi. Umumnya masyarakat yang menganggur berada di daerah perkotaan.

 

Menyikapi fakta meningkatnya pengangguran, pemerintah daerah berupaya memberikan solusi melalui program pemberdayaan sektor pariwisata. Kawasan wisata Tangga Seribu, yang terletak di RW 18, Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung menjadi salah satu yang mendapat perhatian. Di tempat tersebut warga mulai memanfaatkannya  sebagai sumber  mata pencaharian. Ada yang membuka warung makanan dan minuman, jajanan tradisional, menjadi tukang kuli,  petugas kebersihan, hingga pengurus tiket. Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi pengangguran. (Detiktravel.com 18 Januari 2021)


Pada satu sisi, perhatian pemerintah agar masyarakat tidak banyak yang menganggur patut diapresiasi. Namun mampukah dengan menghidupkan wisata desa, persoalan pengangguran terselesaikan? Berapa banyak tenaga kerja yang bisa diserap oleh kawasan wisata? Belum lagi di masa pandemi, tempat wisata bisa menjadi klaster penyebaran covid-19. Artinya menambah masalah kesehatan. Ketika daya beli masyarakat menurun, tidak adanya ketidakpastian ekonomi, maka prioritas belanja masyarakat akan terfokus kepada kebutuhan makanan pokok. Berwisata menjadi kebutuhan tambahan yang hanya bisa dijangkau oleh orang-orang tertentu. Tidak sedikit keluhan dari pengelola tempat pariwisata menyampaikan, bahwa di masa pandemi jumlah pengunjung mengalami penurunan drastis, selain pembatasan juga imbas dari kesulitan ekonomi. Kenyataan tersebut seharusnya menjadi pertimbangan yang tidak boleh diabaikan.

Pengangguran bukanlah permasalahan yang muncul hanya di masa pandemi, tapi sudah  jauh sebelumnya. Pandemi hanyalah memperburuk keadaan yang sebelumnya sudah buruk. Investasi asing dari tahun ke tahun terus bertambah tapi tidak ada korelasinya terhadap penurunan angka pengangguran. Semakin hari semakin sulit orang cari kerja. Jangankan untuk hidup layak, hanya sekedar terpenuhi segala kebutuhan pokok saja sudah banyak yang mengalami kesulitan.


Semua permasalahan termasuk pengangguran berpulang kepada akibat diterapkannya sistem kapitalisme-sekuler. Sistem  yang mendudukkan penguasa hanya sebagai regulator. Sistem yang menyerahkan urusan ketersediaan lapangan kerja pada pengusaha baik swasta maupun asing. Pengelolaan ekonominya pun selain sektor riil juga non riil. Bahkan non riil jauh lebih besar berlipat-lipat daripada sektor riil. Sehingga uang sebagai alat tukar hanya berputar-putar di bursa saham, pasar uang, valas dan yang lainnya. Akibatnya masyarakat kelas bawah semakin sulit mendapatkan uang. Bantuan dari pemerintah menaikan daya beli masyarakat dengan memberikan sejumlah uang tunai, kenyataannya tidak mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Karena yang dibutuhkan masyarakat adalah lapangan kerja bukan hanya sekedar bantuan modal yang sifatnya hanya sementara. 

Sumber daya alam yang melimpah ketika salah kelola, karena diserahkan pengelolaannya kepada swasta terlebih asing, berdampak tidak bisa dinikmati masyarakat secara umum. Padahal jika dikelola secara mandiri dan benar sesuai syariat Islam maka dipastikan akan mampu memenuhi seluruh kebutuhan rakyatnya. 


Berbeda dengan aturan kapitalisme sekuler, sistem Islam (Khilafah) adalah sebuah sistem yang tepat untuk mengatasi berbagai permasalahan di tengah masyarakat. Sistem tersebut hadir dari Sang Maha Pencipta yang menguasai alam, manusia, maupun kehidupan. Baik ketika mengalami musibah yang berimbas pada perekonomian rakyat ataupun tidak. Negara hadir, akan bertindak cepat dan tepat dalam menanganinya.


Dalam sistem Islam, kepala negara (khalifah) berkewajiban menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang membutuhkan. Hal ini merupakan realisasi dari politik ekonomi Islam. Negara akan  menyediakan seluas-luasnya dengan mengaktifkan sektor ekonomi riil, baik pertanian, industri, dan lain-lain. Tidak akan mengelola sektor non riil yang mengandung riba serta spekulasi yang tinggi. Disempurnakan dengan menerapkan sistem moneter yang memberlakukan uang emas dinar dan uang dirham. Besarnya tanggungjawab seorang penguasa tertuang dalam hadis Rasulullah saw. yang artinya:


"Imam adalah pemelihara urusan rakyat; ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap urusan rakyatnya."(HR. al-Bukhari dan Muslim)


Selain itu, Islam mewajibkan kepada setiap individu laki-laki untuk bekerja. Hal itu pernah dilakukan oleh khalifah Umar bin Khaththab ra. ketika mendengar jawaban orang-orang yang berdiam di masjid pada saat orang-orang tengah sibuk bekerja, dan menyatakan bahwa mereka sedang bertawakkal. Saat itu khalifah berkata, "Kalian adalah orang-orang yang malas bekerja, padahal kalian tahu bahwa langit tak akan menurunkan hujan emas dan perak." Beliau pun mengusir mereka dari masjid dan memberikan setakar biji-bijian untuk ditanam sebagai modal untuk usaha. 


Peristiwa ini jelas merupakan wujud dari tanggungjawab seorang pemimpin kepada rakyatnya.

Oleh karena itu solusi satu-satunya agar keluar dari berbagai permasalahan, termasuk didalamnya masalah ketenagakerjaan adalah dengan beralih dari sistem kapitalis, untuk menggantinya dengan sistem Islam. Yang telah terbukti selama 1300 tahun lamanya mampu menyelesaikan segala persoalan. 


Wallahu a'lam bish-Shawwab.

 
Top