KORUPSI MENGGURITA, ISLAM SOLUSINYA

 



Oleh : Rifka Nurbaeti, S.Pd

 

Korupsi di negeri ini nampaknya tak pernah mati. Musim boleh berganti tetapi praktik busuk itu selalu saja bisa beradaptasi di segala lingkungan kekuasaan. Munculnya otonomi daerah membuat korupsi semakin merajalela di setiap wilayah yang ada di Indonesia. Kasus korupsi yang terjadi saat ini banyak yang melibatkan beberapa pemimpin daerah mulai dari gubernur, bupati/walikota sampai kepala desa dan staf-stafnya yang tersangkut masalah korupsi. Indonesia Corruption Watch mencatat jumlah kasus korupsi dana desa meningkat setiap tahun sejak 2015 hingga semester I 2018. Sedikitnya tercatat total 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 tersangka korupsi sepanjang empat tahun berjalan program itu. Akibatnya, negara bisa rugi mencapai Rp 40,6 miliar (Tempo.co). terdapat 46 kasus korupsi di sektor anggaran desa dari 271 kasus korupsi selama 2019. Korupsi anggaran desa tercatat memberi kerugian negara hingga Rp 32,3 miliar.

Saat ini mencuat lagi kasus dugaan korupsi dana desa, dua mantan Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Bandung ditahan di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kab. Bandung. Kedua mantan Kades tersebut ditahan oleh Jaksa selama 20 hari, yaitu sejak tanggal 19 Januari 2021. Hal ini disampaikan Kepala Sub Seksi Penuntutan seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bandung Rudi Dwi Prastyono. Rudi mengungkapkan, pelaku S mengetahui adanya kerugian negara sebesar Rp277.595.800. Uang tersebut digunakan untuk keperluan pencalonan kepala desa pada periode berikutnya, dia nyalonin lagi Kades untuk periode 2019-2024. Jadi dia korupsi di tahun anggaran 2019 untuk mencalonkan dirinya ditahun berikutnya. (BandungKita.id)

Suburnya tindak korupsi di suatu negeri tak bisa dilepaskan dari sistem politik yang digunakan. Negara yang menerapkan sistem politik demokrasi dipastikan menjadi lahan subur tumbuhnya korupsi. Mengapa bisa demikian? Dalam sistem kapitalis demokrasi politik mahar atau politik money menjadi hal yang lumrah dalam setiap aktivitas meraih jabatan kekuasaan. Biaya politik yang tinggi kemudian pejabat politik itu ketika menjabat akan berpikir bagaimana mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan begitu besar pada proses kontestasi, sehingga tidak heran jika kasus korupsi pun semakin merajalela.

Harus disadari, politik uang adalah pintu menuju kecurangan yang berkelanjutan. Memang tak ayal, jika para pemangku kekuasaan yang dihasilkan merupakan para penguasa yang bermental materialistik, kekuasaan hanya menjadi jalan untuk memuluskan mereka meraup keuntungan semata bukan untuk menunaikan kewajiban menjalankan amanah demi kemaslahatan rakyat. Sistem yang diemban oleh negeri ini yakni demokrasi kapitalis memang mempermudah jalannya segala keburukan.

Sistem pemilihan pemimpin dalam sistem Demokrasi jelas berbeda dengan sistem pemilihan pemimpin dalam sistem Islam (Khilafah Islam). Sistem Khilafah meniscayakan pemilu berbiaya rendah efektif dan efisien, mampu menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Memilih kepala negara (khalifah) dan wakilnya di majelis umat yang bertugas menyampaikan aspirasi rakyat dan mengontrol jalannya pemerintahan, kepala daerah baik wali (setingkat gubernur) dan amil (setingkat bupati) diangkat langsung oleh khalifah, tidak membutuhkan pilkada, masa tugas khalifah pun seumur hidup tidak perlu melakukan pemilihan khalifah berulang- ulang selama ia tidak melakukan pelanggaran mengharuskan jabatannya dicopot. Khalifah yang dibaiat berkomitmen mengamalkan kitabullah dan sunnah Rosul Saw, di tengah umat. Tak ada politik uang kepala daerah terpilih karena keimanan dan ketakwaannya kepada Allah swt.

Di samping itu, dalam Islam pemimpin haruslah amanah. Pemimpin amanah adalah pemimpin yang bukan hanya tidak mengkhianati rakyat yang telah memilih dirinya, tetapi yang lebih penting adalah tidak mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Di dalam al-Quran Allah swt. Berfirman: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul-Nya serta jangan mengkhianati amanah-amanah kalian, sementara kalian tahu” (TQS al-Anfal [8]: 27).

Wallaahu a'lam bishshawaab