Oleh : Ratna Handayani

Ibu Rumah Tangga, Anggota Komunitas Pena Muslimah Jambi, Aktivis Dakwah Muslimah Jambi


Perjalanan panjang korupsi Bansos yang menjerat eks Mensos, Juliari P.Batubara memasuki babak baru. Diduga Juliari tidak sendiri. Menurut Majalah Tempo, ada sejumlah pejabat hingga para calon kepala daerah yang diusung PDIP diduga ikut menerima aliran uang dari kasus tersebut.

Berdasarkan laporan investigasi Koran Tempo, disebutkan bahwa jatah kuota 1,3 juta paket bansos diberikan kepada Herman dan Ihsan. Perusahaan yang terafiliasi dengan Herman memperoleh 1 juta paket, sedangkan sisanya untuk perusahaan yang berafiliasi dengan Ihsan. (koran.tempo.co, 19/1/21)

Seperti yang dilakukan Juliari, ia menyunat dana bansos per paket sebesar Rp10.000 hingga terkumpul menjadi Rp17 miliar. Ambil sedikit, jika dikumpulkan se-Indonesia lama-lama menjadi bukit duit.

Dalam laporan itu, disebutkan pula “Madam” Bansos yang mengacu pada petinggi elite partai PDIP. Perbincangan tentang “Madam” pun mengemuka di media sosial. (idntimes.com, 21/1/21)

Terungkapnya korupsi bansos yang menjerat Juliari hingga elite partai adalah bentuk konfirmasi bahwa korupsi berjemaah itu bukan fenomena langka di alam demokrasi. Di masa pemerintahan SBY, sejumlah kader hingga petinggi partai demokrat pernah terseret kasus korupsi.

Jika korupsi dilakukan per individu, mengapa gurita korupsi sulit dibasmi? Jika korupsi karena salah orangnya yang tidak jujur, mengapa pula pemberantasan korupsi dari tahun ke tahun malah mundur dan hancur?

Mengapa Korupsi Menggurita di Negeri Ini?

Persoalan korupsi bukanlah persoalan sederhana yang semata-mata disebabkan ketamakan individu. Ketamakan hanyalah salah satu faktor, ketika gaya hidup materialisme yang semata-mata mengejar kesenangan duniawi telah menyingkirkan keimanan dari dada. Persoalan korupsi saat ini telah menjadi persoalan sistemik yang sulit untuk dihindari.

Penerapan sistem sekuler, memisahkan antara agama dan kehidupan, telah menjadikan politik kering dari nilai-nilai agama. Orientasi pejabat bukan lagi amanah Allah dan ibadah, melainkan keuntungan dunia. Sekularisme juga menjadikan demokrasi sebagai sistem politik dan pemerintahan.

Pejabat dipilih rakyat melalui serangkaian pemilihan: pilkada dan pemilu, yang membutuhkan biaya besar. Maka tak heran, setelah menjadi pejabat, mereka akan berusaha untuk balik modal, baik untuk dirinya maupun untuk partai pengusungnya.

Di sisi lain, penegakan hukum atas korupsi sangat lemah, yang sekaligus juga membuktikan keburukan sistem demokrasi sebagai sistem yang dibuat manusia.

Sebagai institusi independen untuk pemberantasan korupsi, pemimpin KPK, mekanisme kerja dan wewenangnya, ditetapkan oleh DPR sebagai wakil rakyat. Padahal, KPK bertugas untuk memberantas korupsi institusi-institusi negara, termasuk di DPR.

Begitu pula direvisi UU KPK, yang menetapkan bahwa untuk menyadap dan menggeledah terduga korupsi, KPK harus mendapat izin Dewan Pengawas. Dewan Pengawas diangkat oleh DPR yang menjadi salah satu objek penyelidikan korupsi. Bagaimana bisa diterima akal bahwa penyelidikan KPK akan berlangsung independen?

Dan suatu hal yang sudah menjadi rahasia umum, bahwa banyak kepentingan yang saling menyandera dalam proses pengungkapan korupsi. Dalam kasus e-KTP misalnya. Banyak anggota dewan yang semestinya diproses, namun tidak diproses karena saat ini menjadi penguasa dan memiliki “pelindung”. Yang diproses hanya orang-orang yang sudah “tak diperlukan”, atau orang yang sudah waktunya disingkirkan.

Kondisi ini pada akhirnya membuat pemberantasan korupsi berjalan setengah hati, terkesan tebang pilih. Adanya lembaga korupsi tak cukup ampuh menindak pelaku apalagi bila diharapkan menciptakan iklim anti korupsi. 

Ditambah dengan ringannya hukuman yang diterima koruptor, menjadikan tidak ada efek jera. Dan itu pun mereka masih bisa dengan mudah cuti keluar penjara, memiliki fasilitas mewah di penjara, dan bisa mendapat remisi dan pembebasan bersyarat sebagaimana diatur dalam RUU Pemasyarakatan. Maka, koruptor hanya perlu prihatin sebentar di penjara, setelah itu mereka bisa keluar untuk menikmati hasil korupsinya.

Sistem Islam Memberantas Korupsi

Bila demokrasi hobi korupsi, maka itu tak berlaku dengan Islam. Sistem Islam memiliki cara tersendiri dalam memberantas korupsi dari pencegahan hingga penanganan. Berikut tahapannya:

Pertama, penanaman mental individu. Sistem yang baik akan melahirkan individu yang baik. Sistem kehidupan sekuler menghasilkan pemimpin rakus, tak takut dosa, dan kerap berkhianat atas kepemimpinannya. Sistem demokrasi yang berbiaya mahal juga turut andil menyuburkan korupsi.

Sementara Islam, ia akan membina setiap individu dengan ketakwaan hakiki. Ketika masyarakat dibekali dengan iman tinggi, ia akan terjaga dari perbuatan maksiat dan dosa. Tentu saja juga didukung sistem negara yang menerapkan syariat Islam di tengah masyarakat. Individu bertakwa dan masyarakat berdakwah akan menjadi habits yang mampu menyokong negara dalam menjalankan perannya sebagai pelaksana hukum Islam.

Kedua, lingkungan kondusif. Sebagaimana kita ketahui, sistem sekuler hari ini hanya menciptakan manusia-manusia minim empati, apatis, dan bengis. Maka dalam Islam, pembiasaan amar makruf nahi mungkar akan diberlakukan. Masyarakat bisa menjadi penjaga sekaligus pengawas terterapkannya syariat. Dengan begitu, jika ada anggota masyarakat yang terindikasi berbuat kriminal atau korupsi, mereka dengan mudah bisa melaporkannya pada pihak berwenang. Tradisi saling menasihati dan berbuat amal saleh akan tercipta seiring ditegakkannya hukum Islam di tengah mereka.

Ketiga, sistem kerja lembaga yang tidak rentan korupsi. Di sistem demokrasi, korupsi hampir merata di tiga lembaga andalannya, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hukum bisa diperjualbelikan sesuai besaran suap yang diterima.

Pengawasan terhadap lembaga negara dalam pemerintahan demokrasi juga cenderung lemah. Dalam sistem pemerintahan Islam, ada lembaga yang bertugas memeriksa dan mengawasi kekayaan para pejabat, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan.

Syekh Abdul Qadim Zallum dalam kitab Al Amwal fi Daulah Khilafah menyebutkan, untuk mengetahui apakah pejabat dalam instansi pemerintahan itu melakukan kecurangan atau tidak, maka ada pengawasan yang ketat dari Badan Pengawasan/Pemeriksa Keuangan.

Hal itu pernah dilakukan khalifah Umar bin Khaththab ra. Beliau mengangkat Muhammad bin Maslamah sebagai pengawas keuangan. Tugasnya adalah mengawasi kekayaan para pejabat negara.

Dalam Islam, tidak akan ada jual beli hukum. Seluruh lembaga dan perangkat hukumnya hanya menggunakan hukum Islam sebagai perundang-undangan negara. Ketika hukum yang dipakai adalah aturan Allah, tidak ada manusia pembuat hukum. Tidak ada pula kompromi terhadap hukum sebagaimana yang diterapkan dalam sistem demokrasi.

Sebagai contoh, pasal pembuktian terbalik jika diterapkan dengan Islam sebenarnya sederhana. Tinggal hitung kekayaan pejabat sebelum menjabat dan setelah menjabat. Jika terdapat kelebihan harta yang tidak wajar, si pejabat harus membuktikan dari mana harta itu didapat. Jika tidak bisa membuktikan, itulah korupsi. Pasal itu pernah diusulkan di DPR, namun ditolak. Inilah yang dimaksud kompromi terhadap hukum dimana manusia diberi kuasa mengutak-atik hukum sesuai kepentingan mereka.

Keempat, penegakan sanksi hukum yang menjerakan. Sistem sanksi yang tegas memiliki dua fungsi, yaitu sebagai penebus dosa dan efek jera. Dengan sanksi yang berefek jera, para pelaku dan masyarakat yang punya niatan untuk korupsi akan berpikir seribu kali untuk mengulangi perbuatan yang sama. Untuk kasus korupsi, dikenai sanksi ta’zir, dimana khalifah berwenang menetapkannya.

Demikianlah strategi Islam memangkas dan memberantas korupsi. Dengan penegakan syariat Islam secara menyeluruh, korupsi dan kriminalitas lainnya dapat dibasmi hingga tuntas. Penegakan hukum ini dapat berlaku jika negara benar-benar menerapkan Islam sebagai dasar hukum bermasyarakat dan bernegara. Negara yang dimaksud ialah khilafah. 

*Ratna Handayani (Ibu Rumah Tangga , Anggota Komunitas Pena Muslimah Jambi dan Aktivis Dakwah Muslimah Jambi)

 
Top