Korupsi Membabi Buta, Sekularisme Biang Keladinya


Oleh Siti Fatimah

(Pemerhati Sosial dan Generasi)


Tahun telah berganti, namun korupsi terus terjadi seakan-akan sudah menjadi sebuah tradisi. Tak tanggung-tanggung, jumlah dana yang diembat mencapai puluhan miliar dan mirisnya lagi tanpa memiliki rasa malu mereka juga mengembat bantuan sosial Covid-19 yang notabene merupakan bantuan untuk rakyat kecil terdampak pandemi.

Walaupun sempat trending di tweeter tentang aliran dana korupsi yang konon sampai kepada "Madam" petinggi partai penguasa, namun pemberitaan tersebut tidak begitu diekspos di media mainstream. 

Sungguh rakyat sudah begitu sering disuguhi berbagai kelakuan bejad para pejabat yang minim empati. Di saat rakyat menjerit karena terhimpit oleh kehidupan yang semakin sulit, mereka justru berbagi duit melalui proyek-proyek bantuan Covid-19 yang bila diselidiki dari bawah, maka kasus pun akan berakhir pada para pejabat elit negeri.

Badan independen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertugas menyelidiki kasus-kasus terkait rasuah meskipun mampu membongkar, namun tidak mampu untuk menindak para pelaku. Walaupun KPK mampu menyeret para koruptor ke meja hijau namun hukuman selalu tidak sebanding dengan kejahatan yang telah mereka lakukan. Apalagi baru-baru ini ada upaya dari pihak tertentu melakukan pelemahan terhadap kinerja Lembaga Anti Rasuah ini. 

Di tangan para tahanan koruptor, sel penjara pun bisa diubah seakan menjadi hotel bintang lima. Selain fasilitas khusus yang didapat mereka juga banjir remisi dan amnesty. Bahkan dengan mudahnya mereka mampu "menghilangkan diri" dan lolos dari kejaran para penegak hukum. 

Kasus korupsi dana bansos terus ditelusuri usai tertangkapnya eks Mensos Juliari Batubara. Sempat heboh sosok 'Anak Pak Lurah', kini muncul nama 'Madam' yang diduga ikut menerima jatah istimewa. (suara.com, 22/01/2021)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga membuka peluang akan menyelidiki inisial 'madam' dalam kasus suap bantuan sosial corona yang telah menjerat eks Menteri Sosial Juliari P Batubara. (suara.com, 25/01/2021)

Berkaca pada kasus "suap" Harun Masiku, mampukah para penegak hukum memberantas para tikus berdasi ini? Mampukah Lembaga pemberantasan korupsi menindak para koruptor dan menciptakan iklim antikorupsi dalam lembaga pemerintahan termasuk menyelidiki kasus madam.

Bagaikan menanti kucing tumbuh tanduknya, itulah ungkapan yang tepat mengharapkan ketiadaan korupsi dalam sistem demokrasi sekuler. Mata rantai korupsi bansos Covid-19 yang saling berkaitan di antara para tersangka yang kemudian berhenti pada para pejabat menunjukkan bahwa kejahatan ini bukan hanya dilakukan murni oleh individu saja melainkan tersusun sedemikian rupa secara sistemik.

Sistem sekuler telah menjadikan jabatan sebagai sarana untuk mengumpulkan pundi-pundi harta tanpa mengenal kata "haram".  Demokrasi telah menjadikan kekuasaan sebagai alat untuk menggebuk siapa saja yang tidak sepaham dan melegalkan setiap perbuatan yang diharamkan oleh agama.

Korupsi Lenyap dengan Syariat

Sistem Islam tidak hanya mampu memberangus tindak pidana korupsi yang ada di negeri ini, tapi juga mampu mencegahnya.

Bila dalam demokrasi kapitalisme sekuler politisi yang ada dalam Dewan Perwakilan Rakyat memiliki wewenang membuat undang-undang sehingga rentan terhadap manipulasi dan  penyalahgunaan untuk kepentingan orang atau kelompok tertentu, maka tidak demikian halnya dengan sistem khilafah. Politisi dan majelis umat tidak turut dalam menentukan undang-undang, kebijakan, anggaran ataupun menentukan pengisian jabatan. Mereka hanya fokus pada fungsi kontrol dan koreksi, dengan demikian kecil peluang terjadi rasuah jabatan, manipulasi anggaran serta pemesanan regulasi/UU demi memuluskan tujuan/kepentingan tertentu.

Penentuan kepala daerah ditunjuk oleh khalifah, bukan dipilih melalui pilkada dengan mekanisme pengkaderan yang selain syarat dengan kecurangan dalam proses pemilihannya juga rentan terhadap fenomena pejabat titipan dari pihak-pihak tertentu.

Islam menetapkan bahwa korupsi adalah salah satu cara mendapatkan harta secara haram. Dosa bagi pemberi ataupun penerimanya. Islam juga tegas melarang pejabat pemerintah menerima hadiah atau yang dikenal dengan istilah gratifikasi. 

Seorang pejabat yang bila dalam menjalankan masa jabatannya memiliki kekayaan yang didapat dari komisi atau makelar dengan menyalahgunakan kedudukan untuk memuluskan suatu transaksi bisnis ataupun mendapatkan komisi dari suatu proyek, seperti halnya proyek pengadaan sembako bansos Covid-19, maka harta yang diperoleh adalah haram.

"Siapa saja yang kami angkat sebagai pegawai atas suatu pekerjaan, kemudian kami beri dia upah, maka apa yang dia ambil selain itu adalah kecurangan." (HR. Abu Dawud)

Islam dengan tegas memberikan sanksi atau hukuman kepada para koruptor, pelaku suap dan penerima komisi haram. Hukuman bisa berupa ta'zir atau sanksi yang ditentukan oleh hakim.  Bentuknya dari yang paling ringan yaitu berupa teguran, kurungan, denda, pengumuman di depan publik, cambuk hingga hukuman yang paling berat yaitu hukuman mati tergantung dari berat ringannya kejahatan yang dilakukan. Dengan demikian tindak kejahatan terkait penyalahgunaan jabatan, suap, korupsi dan gratifikasi tidak akan dapat tumbuh dalam sistem pemerintahan Islam dengan khilafah sebagai institusinya. Wallahu a'lam bishshawab.[]