Menjamurnya Korupsi di Negeri Zamrud Khatulistiwa, Apakah Rakyat Masih Berharap pada Demokrasi?


Oleh TatiRistianti


Seolah sudah tak aneh lagi mendengar berita kasus korupsi yang menimpa pejabat negara di negeri ini, karena korupsi saat ini terjadi hampir di setiap lini tatanan birokrasi pemerintahan.  Sudah banyak pimpinan lembaga tinggi negara ini terjerat kasus korupsi. Bahkan terciduk dan tertangkap tangan oleh KPK sedang melakukan transaksi suap dan korupsi.

Tindakan korupsi merupakan salah satu bentuk pengkhianatan besar terhadap rakyat Indonesia. Seperti halnya kasus korupsi bansos Covid-19, menurut ICW, berpotensi menjadi kasus korupsi terbesar sepanjang sejarah Indonesia. 

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menilai, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tidak serius menangani kasus korupsi. Kurnia Ramadhana bahkan menyoroti KPK dalam menangani kasus korupsi bantuan sosial (bansos) yang menjerat Juliari Batubara. “Korupsi yang dilakukan Juliari dan kroninya adalah korupsi yang paling keji, karena dilakukan terhadap dana bansos yang diperuntukan bagi rakyat yang tengah tertimpa kesulitan akibat Pandemi Covid-19 yang berkepanjangan. Harusnya ini menggerakkan KPK untuk menindaklanjuti kasus ini, secara cepat” tegas Kurnia Ramadhana. (PikiranRakyat-Tasikmalaya.com).

Dari hasil laporan lembaga Transparency International juga diketahui nilai Indeks Persepsi Korupsi (CPI) turun 3 poin jika dibanding tahun 2019. Sebelumnya CPI tahun 2019 sebesar 40/100. Namun, di tahun 2020 nilainya turun menjadi 37/100. Dengan urutan ke-102 dari 180 negara. Transparency International,  mengeluarkan laporan “Global Corruption Barometer-Asia”. Dalam laporan itu negeri zamrud khatulistiwa ternyata masuk nomor 3 se-Asia. (pikiran-rakyat.com, 7/2/21).

Melihat korupsi yang sudah menjamur dan mengakar, suka atau tidak suka memang sebagian besar yang melakukan korupsi itu adalah mereka yang menang dalam pemilu. Sedangkan mereka yang kalah dalam pemilu hanya bisa gigit jari sampai ada yang menjadi penghuni rumah sakit jiwa. Naudzubillah.

Sebenarnya sumber dari segala bencana kemanusiaan yang terjadi di negeri ini adalah karena masih diterapkannya sistem demokrasi-sekuler, sebab sistem inilah yang telah menumbuhsuburkan kasus korupsi berjamaah. Dan telah melahirkan aturan yang tidak memiliki sanksi tegas bagi si pelaku korupsi. Dan jika ini terus dibiarkan, mungkin tak lama lagi negeri kita akan menjadi rangking pertama dalam kasus korupsi. Sungguh ironis.

Korupsi sangat jelas merugikan dan menzalimi banyak orang sekarang seolah-olah sudah menjadi budaya dan tabiat manusia yang serakah.

Ketika manusia berpaling dari hukum Allah dan malah menerapkan hukum buatan manusia yang lemah dan terbatas, maka tunggulah kehancuran.  Misalnya saja hukum pidana penjara untuk si pencuri atau maling, dengan menerapkan hukum sesuai pasal 362 KUHP, maka terbukti sampai sekarang tidak pernah membuat efek jera, kasus korupsi dari hari ke hari semakin menggurita. Sudahlah tidak berdampak positif, berpalingnya manusia dari hukum Allah berarti telah menunjukkan bahwa dia tidak bertakwa kepada Allah, karena ia tidak menjalankan sanksi sesuai ketetapan Allah, tapi sekadar sanksi buatan manusia sesamanya. Begitupun dengan seorang hakim muslim merasa bertakwa kepada Allah dengan menjalankan pasal 362 KUHP, jelas dia sedang berkhayal atau bermimpi kosong untuk memberantas korupsi, karena sistem pidana sekuler yang dibuat oleh manusia yang sok tahu dan sok pintar tentang manusia, padahal sejatinya manusia itu lemah dan serba terbatas jangkauan pandangannya. Maka hukum yang diterapkan pun tidak mampu menjadi solusi untuk masalah korupsi di negeri ini.

Padahal ketika hukum potong tangan bagi si pencuri, atau berbagai jenis hukuman lainnya yang telah diturunkan Allah Swt., hukum tersebut adalah hukum yang sudah jelas telah terbukti memiliki dampak jera bagi para pelakunya, jika ini diterapkan, maka ketika diterapkan melahirkan efek jera selain itu penerapan hukum ini adalah sebagai salah satu bentuk wujud ketakwaan kepada Allah. 

Islam memang sebuah sistem yang lengkap. Islam dengan sistem sanksi yang dimilikinya dapat menyelesaikan masalah ini. Sistem sanksi ini jika diterapkan akan bersifat Jawabir dan Zawajir, Sifat zawajir itu, artinya sistem pidana Islam akan membuat jera manusia, sehingga tidak akan melakukan kejahatan serupa. 

Sedang sifat jawabir, artinya sistem pidana Islam akan dapat menggugurkan dosa seorang muslim di akhirat nanti. Dalam peristiwa Baiat Aqabah II, Rasulullah saw. menerangkan bahwa barang siapa yang melakukan suatu kejahatan, seperti berzina, mencuri, dan berdusta, lalu ia dijatuhi hukuman atas perbuatannya itu, maka sanksi itu akan menjadi kafarat (penebus dosa) baginya. (HR. Bukhari, dari Ubadah bin Shamit ra.)

Sudah saatnya kita umat muslim berjuang bersama-sama agar negeri ini menerapkan syariat Islam secara totalitas dengan menegakkan kembali khilafah ala minhajin nubuwah, karena dengan cara inilah satu-satunya solusi tuntas untuk menyelesaikan berbagai persoalan di negeri ini. Masihkah kita berpikir dua kali mengambil Islam sebagian solusi total? Yang di dalamnya akan menghantarkan kita mendapat ampunan Allah Swt. dan meraih surga-Nya, "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa." (TQS. Ali Imran[3] : 133) 

Wallahu a'lam bishshawab.