Oleh Anita Agustin


Masa pandemi belum kunjung reda, masyarakat banyak menjadi korban. Mulai dari hilangnya mata pencaharian, sampai tidak amannya kesehatan saat berada di luar rumah. Sehingga masyarakat membutuhkan banyak bantuan dan jaminan. Baik jaminan sosial, jaminan kesehatan, sampai jaminan keamanan ketika berada di luar rumah. 


Sejauh ini pemerintah memberikan bantuan dana sosial kepada masyarakat, namun dana bantuan tersebut tidak sampai ke rakyat bawah secara merata. Masih saja ada korupsi di celah-celah kesengsaraan rakyat. Seperti yang terjadi saat ini, dua politisi PDI perjuangan disebut telah menerima kuota proyek bansos. Dari IDN times, Kamis 21 Januari 2021, bahwa madam bansos disebut-sebut sebagai petinggi PDI perjuangan yang diduga menerima bagian terkait kasus suap bansos. Sebelumnya, dua politisi PDI Perjuangan disebut-sebut menerima kuota terbesar terkait proyek bansos untuk wilayah Jabodetabek. Menurut laporan investigasi Koran Tempo edisi Senin 18 Januari 2021, mereka adalah Herman Hery dan Ihsan Yunus. Total kuota proyek bansos yang diduga diterima keduanya mencapai Rp 3,4 triliun. Sungguh angka yang fantastis. Namun,

Komisi Pemberantasan Korupsi masih belum mengusut tuntas hal ini, karena masih mengumpulkan bukti terkait. 


Dari masalah tersebut, lagi-lagi masyarakat bawah yang menjadi korban. Bantuan yang seharusnya diberikan kepada rakyat, malah di korupsi terlebih dahulu oleh penguasa negeri, sehingga bantuan yang sampai ke rakyat tidak merata, bahkan salah distribusi. Para penguasa yang dulunya dipilih oleh rakyat melalui pemilu, malah mengkhianati rakyat. Harta yang seharusnya milik rakyat malah sekarang dikuasai oleh petinggi/penguasa. 


Inilah dampak buruk dari demokrasi yang katanya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun kenyataannya absurd dan buruk bagi rakyat. Kasus korupsi dana bansos Covid-19 semestinya menjadi penegas bahwa korupsi bukan hanya dilakukan oleh oknum tapi terjadi secara sistemik. Lembaga pemberantasan korupsi tak cukup ampuh menindak pelaku apalagi bila diharapkan menciptakan iklim anti korupsi.


Karena sistem saat ini sangat merugikan masyarakat, maka dibutuhkan perubahan sistem yang mampu melindungi dan menyejahterakan masyarakat. Sistem apakah itu? Tiada lain adalah sistem Islam yang akan menerapkan aturan Allah Sang Maha Pencipta. Karena dalam sistem Islam, masyarakat akan melakukan segala tindakan sesuai dengan syariat Islam. Maka akan tercipta lingkungan yang kondusif  bebas korupsi, sistem kerja lembaga yang tidak rentan korupsi, membuang seluruh celah untuk seseorang melakukan korupsi, dan penegakan sanksi yang menjerakan bagi pelaku korupsi.


Jika sistem Islam diterapkan, maka harta dan takhta milik rakyat dengan menerapkan aturan akan sesuai dengan syariat Islam. Orang-orang pun akan takut untuk berbuat kemaksiatan, termasuk melakukan korupsi. Oleh karena itu, marilah kita upayakan untuk mewujudkan aturan Islam secara kafah di muka bumi ini.

 
Top