Oleh Enok Sonariah

Ibu Rumah Tangga dan Pegiat Dakwah


Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro terus disosialisasikan, dengan harapan mampu menekan laju penyebaran Covid-19 di tengah masyarakat. PPKM mikro memosisikan desa sebagai wilayah pembatasan berskala mikro, dengan pelaksananya berasal dari berbagai unsur masyarakat desa serta menggunakan anggaran desa.


Tata Irawan selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung menyampaikan bahwa sebanyak 270 desa yang ada di Kabupaten Bandung sudah siap melaksanakan PPKM mikro. Pemerintahan desa bisa memanfaatkan dana desa yang besarannya 8 persen dari dana desa yang tersedia. Rata-rata dana desa di Kabupaten Bandung hampir mencapai 1 milyar, bahkan ada yang lebih. (JabarEkspres.com, 9 Februari 2021)


Walaupun Tata Irawan menyatakan siap bagi 270 desa menerapkan PPKM mikro, untuk capaian keberhasilannya belum bisa dipastikan. Apalagi alokasi dana hanya 8 persen dari 1 milyar (diambil rata-rata), adalah jumlah yang sangat kecil. Sudah diketahui bersama biaya penanganan Covid-19 tidaklah murah. 


Dalam hal pendanaan, apa yang sudah dijalankan pemerintah pusat dengan PSBB dan PSBM-nya tidak jauh berbeda, sama-sama minim. Anggaran kesehatan dalam APBN 2020 yang asalnya Rp212,5 triliun dipangkas menjadi Rp169,7 triliun di tahun 2021. Besarannya jauh lebih kecil dibanding anggaran belanja sektor lain. Untuk infrastruktur dari Rp281,2 triliun melonjak di tahun 2021 menjadi Rp414 triliun. Adapun bidang keamanan dan pertahanan yang di dalamnya ada kepolisian dan BIN mencapai Rp303,8 triliun. Sektor lain naik, tapi mengapa untuk kesehatan malah turun? Padahal kasus terus bertambah, yang meninggal semakin banyak. Negara lain menghadapi gelombang ke dua, sedangkan Indonesia, puncak gelombang pertama pun entah kapan.


Kembali ke pembahasan PPKM mikro. Keraguan akan keberhasilan kebijakan tersebut sangatlah beralasan. Pemerintah pusat seolah melepas tanggung jawab penanganan dialihkan kepada tingkat desa dengan dana minim. Lagi-lagi rakyat akan menjadi korban dengan menanggung risiko. Apa-apa bertindak sendiri, bahu-membahu mandiri, yang berpunya berempati dengan mendonasi yang kurang mampu, ibarat hidup tanpa pemimpin.


Semestinya pemerintah lebih fokus atasi pandemi dengan mengalihkan dana sektor lain kepada sektor kesehatan yang lebih mendesak, karena berkaitan dengan keselamatan nyawa rakyat. Tapi sayang, harapan hanya sebatas angan. Keyataannya kebijakan semakin menjauh atasi wabah. Padahal ketika kampanye dulu selalu mengatasnamakan rakyat malah diserupakan dengan kepemimpinan khalifah Umar Ibnu Khatthab.


Ketidakseriusan dalam hal anggaran bukan hanya terjadi di Indonesia. AS, Kanada, dan Meksiko dikritik habis-habisan oleh Daniel Beland dan kawan-kawan melalui artikel ilmiahnya, untuk tidak bermain-main dengan anggaran belanja negara, semua harus fokus diarahkan pada sektor public health demi penuntasan pandemi.


Kemiripan antara Indonesia dengan negara-negara di atas dalam hal alokasi anggaran adalah karena sama-sama menerapkan kapitalisme sekular untuk mengurusi negaranya. Mengakibatkan urusan kesehatan masyarakat terpinggirkan, sedangkan pembangunan infrastruktur karena mendatangkan keuntungan terus berlanjut. Tidak boleh diberhentikan walau apapun yang terjadi. Ekonom World Bank, Charles Kenny dalam risetnya di Journal of Development Studies, membeberkan fakta-fakta bahwa sektor infrastruktur adalah lahan paling basah untuk melakukan korupsi sekaligus paling berbelit untuk dilakukan audit di negara-negara berkembang. 


Selain besarnya anggaran infrastruktur, tidak kalah mengherankan besarnya alokasi anggaran untuk kepolisian dan intelijen.


Krisis dan wabah bukan pertama kalinya terjadi selama sejarah kehidupan manusia. Di masa kekhilafahan yaitu di bawah kepemimpinan Khalifah Umar ra. pernah terjadi kasus krisis Ramadah tahun 18 H. Khalifah Umar dengan sigap fokus berperan sebagai pemimpin menghentikan beberapa program yang sebelumnya dianggap strategis dialihkan demi menangani wabah kelaparan.


Sebenarnya sangat bisa dilakukan oleh pemimpin saat ini apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar. Kalaupun tidak semua anggaran infrastruktur dialihkan, bisa saja sebagian besarnya atau seperberapanya sesuai kebutuhan. Belenggu kapitalisme sekular begitu kuat menekan akal sehat berpihak pada syariat. Jangankan mengalihkan, sekadar menambah anggaran kesehatan pun tak dilakukan.


Bersandar kepada syariat kafah sangatlah penting. Khalifah Umar memahami betul sabda Rasulullah saw. yang dicintainya, beserta konsekuensinya:


“Siapa saja yang diserahi oleh Allah untuk mengatur urusan kaum muslim, lalu dia tidak peduli kebutuhan dan kepentingan mereka, maka Allah tidak akan peduli kebutuhan dan kepentingannya (pada hari kiamat).” (HR. Abu Dawud dan at-Tirmidzi)


Semoga hadis di atas menjadi pengingat bagi siapapun yang diserahi amanah kepemimpinan, bersegera mengambil Islam kafah yang menyelamatkan dunia dan akhiratnya.


Wallahuna'lam bi ash shawwab

 
Top