Kesehatan Masyarakat Tanggung Jawab Negara



Oleh Anita Agustin


Sampai saat ini Covid-19 belum tertangani secara tuntas. Masyarakat masih merasa tidak aman jika harus beraktivitas di luar rumah. Namun jika tidak beraktivitas, maka keuangan keluarga terganggu, karena tidak ada jaminan sosial penuh dari pemerintah.


Masyarakat yang akan melakukan aktivitas keluar kota dituntut untuk melakukan rapid dan swab test. Melakukan rapid dan swab test tersebut biayanya juga lumayan mahal, sehingga kebanyakan masyarakat merasa berat dengan biaya rapid dan swab test tersebut.

 

Dilansir dari kompas.com, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menginginkan alat pendeteksi Covid-19, Gajah Mada Electric Nose Covid-19 atau GeNose C19 digunakan secara massal. Ia bahkan berencana untuk menggunakan alat buatan dalam negeri itu di berbagai fasilitas umum, mulai dari ruang lingkup administrasi masyarakat setingkat RT, hingga fasilitas transportasi umum. “Nanti di airport kita pakai, pelabuhan laut, kereta api, di RT/RW, supermarket, hotel-hotel dimana kita kasih hanya Rp62 juta," ujar Luhut dikutip Minggu (24/1/2021). Ia memastikan bahwa tarif yang akan dipatok untuk menggunakan alat ini hanya berkisar Rp20.000. Dengan harga yang jauh lebih murah ketimbang alat pendeteksi Covid-19 lainnya. GeNose diklaim memiliki tingkat akurasi mencapai 90 persen. “Dan makin akurat seiring makin banyaknya jumlah yang dites, mesinnya akan makin lebih pintar," ujar Luhut. 


Sebagai informasi, GeNose C19 adalah alat pendeteksi virus Corona yang dikembangkan para peneliti di Universitas Gajah Mada dan sudah mendapatkan izin edar dari kementerian kesehatan. Adapun pengambilan sampel dari GeNose C19 berupa embusan napas dan hasil tes dapat langsung diketahui hanya dalam waktu tiga menit. 


Lagi-lagi dalam hal ini, pemerintah masih saja memasang target patokan harga. Sedangkan publik mengharapkan pemerintah bisa memberikannya secara gratis. Seharusnya pemerintah melakukan berbagai cara untuk memproduksi dan mendistribusikannya ke semua tempat umum secara gratis, karena kesehatan masyarakat adalah tanggung jawab negara.


Sayangnya, dalam sistem sekuler saat ini, pemerintah hanya berperan menjanjikan harga tes yang lebih murah. Padahal, ada kepentingan ekonomi yang tidak bisa dilepaskan saat negara bertransaksi dengan rakyat. Bukan perspekstif riayah (melayani dan mengurusi) yang menjadi tujuan, namun berbasis untung-rugi.


Seharusnya, pemerintah senantiasa memberikan jaminan kesehatan yang sempurna bagi rakyat. Jika memang alat pendeteksi berbayar, harusnya tidak memberatkan rakyat. Biaya tes hanya diambil untuk biaya pemeliharaan alat saja bukan menjadi bahan komersial untuk mendapatkan keuntungan bagi orang-orang tertentu saja.


Hal ini tentu tak akan terjadi seandainya masyarakat diatur dengan sistem Islam. Sebab dalam Islam, pemimpin adalah pelayan umat. Ia bertanggung jawab dalam pengurusan seluruh urusan rakyatnya dengan menerapkan aturan Islam. Rasulullah saw. bersabda,


“Imam (pemimpin) itu pengurus rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia urus.” (HR. al-Bukhari dan Ahmad)


Islam mewajibkan tanggung jawab pemenuhan kebutuhan pokok di atas pundak pemimpin/negara. Kesehatan sendiri merupakan bagian dari kebutuhan pokok bagi masyarakat. Sehingga negara wajib menyediakan pemenuhan kesehatan masyarakat secara langsung dengan pembiayaan sepenuhnya ditanggung oleh negara.


"Sesungguhnya kepemimpinan merupakan sebuah amanah, dimana kelak di hari kiamat akan mengakibatkan kerugian dan penyesalan. Kecuali mereka yang melaksanakannya dengan cara baik, serta dapat menjalankan amanahnya sebagai pemimpin." (Riwayat Muslim)


Wallahu a'lam bishshawab.